Jokowi Minta MUI Jadi Mitra Pemerintah
Rabu, 26 Agustus 2015 - 10:00 WIB
Jokowi Minta MUI Jadi Mitra Pemerintah
A
A
A
SURABAYA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintahan dan bisa menjalankan perannya untuk memayungi semua umat Islam Indonesia.
Peran MUI diperlukan dalam memandu optimisme masyarakat dalam membangun bangsa. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sebagai mitra strategis, MUI diminta selalu memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah. MUI juga diharapkan bisa menjadi tenda besar bagi seluruh umat Islam yang majemuk, baik yang bergabung dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam maupun tidak.
”Karena itu, MUI tidak boleh ekstrem. MUIharusbisamenjadi penengah di antara perbedaan. Pendekatan semacam itu dapat mewujudkan semangat kebersamaan dan kesediaan hidup yang damai dan berdampingan. Saya kira, pesan ini sejalan dengantema‘IslamWasathiyyah untuk Dunia yang Berkeadilan dan Berkeadaban,” katanya saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) IX MUI di Surabaya, Jawa Timur, kemarin.
Menurut Jokowi, wasathiyyah ibarat muara yang jadi pertemuan dua aliran sungai besar yang selama ini airnya menghidupi umat, yakni Islam Nusantara (NU) dan Islam Berkemajuan (Muhammadiyah). ”Bertemu di sebuah muara yang tujuannya adalah Islam berkeadilan dan berkeadaban serta Islam rahmatan lil alamin . Kalau saya simpulkan, umat tengahan yang moderat, inklusif, rukun, dan damai,” imbuhnya.
Dalam acara yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi tersebut, hadir Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, sejumlah duta besar negara sahabat, Ketua Umum MUI Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nashir, Ketua Umum PBNU Said Agil Siraj, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan ulama dari berbagai daerah di Tanah Air.
Ketua Umum MUI Din Syamsuddin mengatakan, munas kali ini akan menjadi salah satu tonggak perjuangan Islam dalam memakmurkan bangsa, meneguhkan kembali ketauhidan dan mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam sendi kehidupan. Menurut dia, sistem dunia saat ini sekuler yang membuat kerusakan. Kalau ingin kembali, maka harus kembali pada Islam.
Masyarakat seharusnya tidak meninggalkan nilai agama dan etika karena nilainilai inilah yang menggerakkan kemerdekaan. Pancasila merupakan kristalisasi agama itu dan Pancasila adalah wasathiyyah . Dia menjamin umat Islam akan menjadi pendukung pemerintahan jika Presiden Jokowi tetap menjalankan amanat umat sebaik-baiknya dalam memimpin negara.
”Kalau amanah, saya yakin umat Islam jadi pendukung utama pemerintahan,” tegasnya MUI dan ormas-ormas Islam akanjadimitrastrategispemerintah dalam hubungan simbiosis mutualisme dan harmonis. Kata Din, yangpenting, aktualisasidan implementasi dalam pandangan wasathiyyah dilaksanakan dalam hubungan pemerintah dengan ormas Islam.
Din juga menjelaskan, sebelum mengakhiri jabatan, tepatnya pada 17 Oktober 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan anggaran MUI pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), MUI provinsi dari pemerintah provinsi (pemprov), dan MUI kabupaten/ kota dari pemerintah kabupaten dan kota.
”Ini menunjukkan hubungan yang harmonis antara MUI dan pemerintah. Tapi, di luar persoalan anggaran, ada hal lain yang bisa digarap, khususnya menyangkut kemakmuran masyarakat. Karena itu, MUI mengusulkan konsep wasthiyyah sebagai visi,”tukas mantan Ketua PP Muhammadiyah ini. Sementara itu, disinggung mengenai suksesi kepemimpinan MUI periode 2015-2020, Din enggan berkomentar banyak.
Baginya siapa pun yang terpilih diharapkan mampu membawa kemaslahatan umat yang lebih besar. ”Nah, untuk posisi ini MUI sejak dulu mengedepankan musyawarah. Sama seperti sistem AHWA (ahlul halli wal ‘aqdi ) di Nahdlatul Ulama (NU) sehingga tidak ada persaingan. Sebab, ketua umum akan dipilih oleh tim formatur. Ini penting karena MUI ini adalah wadah para ulama.
Masa ulama bersaing,” katanya. Dia juga tidak berkomentar saat ditanya kesiapannya menjadi ketua umum untuk kali kedua. Alasannya, di Islam itu tidak boleh meminta-minta jabatan, kecuali memang diberi amanah. Itu sebabnya dia tidak bisa menjawab siap atau tidak.
Terpisah, Ketua Panitia Lokal Munas IX MUI 2015 KH Abdusshomad Buchori mengatakan, tim formatur akan diisi 15-17 anggota yang dipilih berdasarkan perwakilan wilayah dan sejumlah pengurus demisioner dari MUI Pusat periode sebelumnya.
Sejumlah nama yang akan duduk di tim formatur antara lain ketua umum demisioner, wakil ketua umum demisioner, sekretaris jenderal demisioner, penasihat, perwakilan MUI antarwilayah, dan perwakilan organisasi masyarakat, terutama NU dan Muhammadiyah.
Ihya ulumuddin/ant
Peran MUI diperlukan dalam memandu optimisme masyarakat dalam membangun bangsa. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sebagai mitra strategis, MUI diminta selalu memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah. MUI juga diharapkan bisa menjadi tenda besar bagi seluruh umat Islam yang majemuk, baik yang bergabung dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam maupun tidak.
”Karena itu, MUI tidak boleh ekstrem. MUIharusbisamenjadi penengah di antara perbedaan. Pendekatan semacam itu dapat mewujudkan semangat kebersamaan dan kesediaan hidup yang damai dan berdampingan. Saya kira, pesan ini sejalan dengantema‘IslamWasathiyyah untuk Dunia yang Berkeadilan dan Berkeadaban,” katanya saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) IX MUI di Surabaya, Jawa Timur, kemarin.
Menurut Jokowi, wasathiyyah ibarat muara yang jadi pertemuan dua aliran sungai besar yang selama ini airnya menghidupi umat, yakni Islam Nusantara (NU) dan Islam Berkemajuan (Muhammadiyah). ”Bertemu di sebuah muara yang tujuannya adalah Islam berkeadilan dan berkeadaban serta Islam rahmatan lil alamin . Kalau saya simpulkan, umat tengahan yang moderat, inklusif, rukun, dan damai,” imbuhnya.
Dalam acara yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi tersebut, hadir Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, sejumlah duta besar negara sahabat, Ketua Umum MUI Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nashir, Ketua Umum PBNU Said Agil Siraj, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan ulama dari berbagai daerah di Tanah Air.
Ketua Umum MUI Din Syamsuddin mengatakan, munas kali ini akan menjadi salah satu tonggak perjuangan Islam dalam memakmurkan bangsa, meneguhkan kembali ketauhidan dan mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam sendi kehidupan. Menurut dia, sistem dunia saat ini sekuler yang membuat kerusakan. Kalau ingin kembali, maka harus kembali pada Islam.
Masyarakat seharusnya tidak meninggalkan nilai agama dan etika karena nilainilai inilah yang menggerakkan kemerdekaan. Pancasila merupakan kristalisasi agama itu dan Pancasila adalah wasathiyyah . Dia menjamin umat Islam akan menjadi pendukung pemerintahan jika Presiden Jokowi tetap menjalankan amanat umat sebaik-baiknya dalam memimpin negara.
”Kalau amanah, saya yakin umat Islam jadi pendukung utama pemerintahan,” tegasnya MUI dan ormas-ormas Islam akanjadimitrastrategispemerintah dalam hubungan simbiosis mutualisme dan harmonis. Kata Din, yangpenting, aktualisasidan implementasi dalam pandangan wasathiyyah dilaksanakan dalam hubungan pemerintah dengan ormas Islam.
Din juga menjelaskan, sebelum mengakhiri jabatan, tepatnya pada 17 Oktober 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan anggaran MUI pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), MUI provinsi dari pemerintah provinsi (pemprov), dan MUI kabupaten/ kota dari pemerintah kabupaten dan kota.
”Ini menunjukkan hubungan yang harmonis antara MUI dan pemerintah. Tapi, di luar persoalan anggaran, ada hal lain yang bisa digarap, khususnya menyangkut kemakmuran masyarakat. Karena itu, MUI mengusulkan konsep wasthiyyah sebagai visi,”tukas mantan Ketua PP Muhammadiyah ini. Sementara itu, disinggung mengenai suksesi kepemimpinan MUI periode 2015-2020, Din enggan berkomentar banyak.
Baginya siapa pun yang terpilih diharapkan mampu membawa kemaslahatan umat yang lebih besar. ”Nah, untuk posisi ini MUI sejak dulu mengedepankan musyawarah. Sama seperti sistem AHWA (ahlul halli wal ‘aqdi ) di Nahdlatul Ulama (NU) sehingga tidak ada persaingan. Sebab, ketua umum akan dipilih oleh tim formatur. Ini penting karena MUI ini adalah wadah para ulama.
Masa ulama bersaing,” katanya. Dia juga tidak berkomentar saat ditanya kesiapannya menjadi ketua umum untuk kali kedua. Alasannya, di Islam itu tidak boleh meminta-minta jabatan, kecuali memang diberi amanah. Itu sebabnya dia tidak bisa menjawab siap atau tidak.
Terpisah, Ketua Panitia Lokal Munas IX MUI 2015 KH Abdusshomad Buchori mengatakan, tim formatur akan diisi 15-17 anggota yang dipilih berdasarkan perwakilan wilayah dan sejumlah pengurus demisioner dari MUI Pusat periode sebelumnya.
Sejumlah nama yang akan duduk di tim formatur antara lain ketua umum demisioner, wakil ketua umum demisioner, sekretaris jenderal demisioner, penasihat, perwakilan MUI antarwilayah, dan perwakilan organisasi masyarakat, terutama NU dan Muhammadiyah.
Ihya ulumuddin/ant
(bbg)
