Penataan Pinggir Kali Kurangi Risiko Banjir
Penataan Pinggir Kali Kurangi Risiko Banjir
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan terus menertibkan bangunan liar di bantaran kali. Penertiban tersebut dinilai mampu mengurangi risiko banjir, yang hampir setiap tahun terjadi saat musim hujan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tata Air DKI Jakarta Tri Djoko mengatakan, penertiban bangunan di bantaran kali berguna mengurangi dampak banjir. Penyebab lain banjir adalah kian menyempit dan dangkalnya aliran sungai. Untuk itu, setelah bangunan di bantaran ditertibkan, Pemprov DKI Jakarta akan melebarkan dan memasang turap kali.
Meski sudah dilebarkan dan diturap, kedalaman kali tetap akan mendangkal mengingat kotoran aliran dari hulu dan sekitarnya bertambah. ”Dengan demikian, program pengerukan harus dilakukan secara rutin,” katanya kemarin. Selama ini pengerukan tidak bisa rutin dilakukan karena ada bangunan di bantaran kali.
Sebagai solusi, Pemprov DKI Jakarta akan menjadikan sisi kiri kanan kali sebagai jalan inspeksi. ”Jalan inspeksi itu yang kemudian membantu kami lakukan pengerukan setiap tahun. Banjir itu sudah dari dulu, tidak mungkin hilang. Kami hanya mampu mengurangi,” tandasnya. Tri menjelaskan, banjir merupakan genangan yang terjadi pada suatu area dan lokasi tertentu dengan luas tertentu untuk waktu tertentu.
Penyebab banjir disebabkan tiga hal yakni hujan di hulu, hujan lokal, dan banjir rob. Artinya apabila seluruh kali bebas dari bangunan liar, intensitas banjir akan lebih berkurang darisebelumnya. Misalnyabiasanya banjir terjadi selama satu hari, pada musim hujan nanti hanya akan terjadi setengah hari atau mungkin lebih cepat.
Untuk mendukung pengurangan intensitas banjir tersebut, Dinas PU Tata Air melanjutkan program penyerapan air tanah, penambahan dan pembersihan mulut air, efektivitas pompa, serta pembersihan saluran air selokan warga. Untuk penyerapan air tanah, akan dibuat sumur resapan dengan kedalaman lebih dari 10 meter yang diprioritaskan dari pusat ke selatan Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan yang perlu dilakukan untuk mengatasi banjir saat ini adalah menertibkan bangunan liar di bantaran kali. Menurutnya, lebar sungai yang dahulu 20 meter sekarang tinggal 3-5 meter. Dengan demikian, lebar sungai harus dikembalikan menjadi 20 meter kembali.
Dia menilai, lebar kali hingga 15 meter yang hilang itu adalah ulah urukan warga. ”Kita enggak usah berdebat ujung-ujungnya dulu. Saya ingin lebarnya dulu berapa dibalikin. Enggak usah ribut siapa pun yang masuk sungai berarti tukang reklamasi sungai. Kamu tukang ngemplang sungai,” tegasnya.
Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Yoga menilai program penangan banjir yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta sebatas penataan kota yang lebih laik. Apabila ingin mengurangi banjir, Pemprov DKI Jakarta harus menjalankan lima langkah penanganan banjir secara bersamaan.
Pertama, normalisasi 13 sungai berbarengan dengan normalisasi saluran kali penghubung. Kedua, revitalisasi waduk dan situ. Ketiga, rehabilitasi saluran mikro dan marko dari bangunan. Keempat, penambahan ruang terbuka hijau (RTH). Kelima, membuat sumur resapan. ”Lima langkah itu harus dibarengi pengerjaannya. Kalau hanya penertiban, banjir tidak berkurang, hanya lokasi yang sudah ditertibkan yang tidak banjir.
Pemprov DKI Jakarta harus mengajak masyarakat untuk menanganinya. Jadi, saya melihat Pemprov DKI Jakarta hanya ingin menata permukiman,” ungkapnya. Nirwono menuturkan, penataan permukiman dengan memindahkan warga ke rusunawa memang harus dilakukan. Namun, relokasi tersebut harus dilakukan secara persuasif dan humanis dengan penjelasan yang baik ke warga sehingga mereka dengan sukarela pindah.
Budaya hidup di hunian vertikal itu tidak mudah diadaptasi masyarakat yang terbiasa hidup di hunian horizontal. Padahal, kondisi rusun saat ini dinilai mampu meningkatkan kualitas hidup mereka. Ada lapangan pekerjaan dan fasilitas pendukung lainnya. ”Kondisi rusun saat ini sangat baik. Kalau dijual seperti apartemen untuk umum, saya yakin habis dalam sehari. Harusnya Pak Gubernur mampu meyakinkan warga,” ucapnya.
Bima setiyadi
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tata Air DKI Jakarta Tri Djoko mengatakan, penertiban bangunan di bantaran kali berguna mengurangi dampak banjir. Penyebab lain banjir adalah kian menyempit dan dangkalnya aliran sungai. Untuk itu, setelah bangunan di bantaran ditertibkan, Pemprov DKI Jakarta akan melebarkan dan memasang turap kali.
Meski sudah dilebarkan dan diturap, kedalaman kali tetap akan mendangkal mengingat kotoran aliran dari hulu dan sekitarnya bertambah. ”Dengan demikian, program pengerukan harus dilakukan secara rutin,” katanya kemarin. Selama ini pengerukan tidak bisa rutin dilakukan karena ada bangunan di bantaran kali.
Sebagai solusi, Pemprov DKI Jakarta akan menjadikan sisi kiri kanan kali sebagai jalan inspeksi. ”Jalan inspeksi itu yang kemudian membantu kami lakukan pengerukan setiap tahun. Banjir itu sudah dari dulu, tidak mungkin hilang. Kami hanya mampu mengurangi,” tandasnya. Tri menjelaskan, banjir merupakan genangan yang terjadi pada suatu area dan lokasi tertentu dengan luas tertentu untuk waktu tertentu.
Penyebab banjir disebabkan tiga hal yakni hujan di hulu, hujan lokal, dan banjir rob. Artinya apabila seluruh kali bebas dari bangunan liar, intensitas banjir akan lebih berkurang darisebelumnya. Misalnyabiasanya banjir terjadi selama satu hari, pada musim hujan nanti hanya akan terjadi setengah hari atau mungkin lebih cepat.
Untuk mendukung pengurangan intensitas banjir tersebut, Dinas PU Tata Air melanjutkan program penyerapan air tanah, penambahan dan pembersihan mulut air, efektivitas pompa, serta pembersihan saluran air selokan warga. Untuk penyerapan air tanah, akan dibuat sumur resapan dengan kedalaman lebih dari 10 meter yang diprioritaskan dari pusat ke selatan Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan yang perlu dilakukan untuk mengatasi banjir saat ini adalah menertibkan bangunan liar di bantaran kali. Menurutnya, lebar sungai yang dahulu 20 meter sekarang tinggal 3-5 meter. Dengan demikian, lebar sungai harus dikembalikan menjadi 20 meter kembali.
Dia menilai, lebar kali hingga 15 meter yang hilang itu adalah ulah urukan warga. ”Kita enggak usah berdebat ujung-ujungnya dulu. Saya ingin lebarnya dulu berapa dibalikin. Enggak usah ribut siapa pun yang masuk sungai berarti tukang reklamasi sungai. Kamu tukang ngemplang sungai,” tegasnya.
Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Yoga menilai program penangan banjir yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta sebatas penataan kota yang lebih laik. Apabila ingin mengurangi banjir, Pemprov DKI Jakarta harus menjalankan lima langkah penanganan banjir secara bersamaan.
Pertama, normalisasi 13 sungai berbarengan dengan normalisasi saluran kali penghubung. Kedua, revitalisasi waduk dan situ. Ketiga, rehabilitasi saluran mikro dan marko dari bangunan. Keempat, penambahan ruang terbuka hijau (RTH). Kelima, membuat sumur resapan. ”Lima langkah itu harus dibarengi pengerjaannya. Kalau hanya penertiban, banjir tidak berkurang, hanya lokasi yang sudah ditertibkan yang tidak banjir.
Pemprov DKI Jakarta harus mengajak masyarakat untuk menanganinya. Jadi, saya melihat Pemprov DKI Jakarta hanya ingin menata permukiman,” ungkapnya. Nirwono menuturkan, penataan permukiman dengan memindahkan warga ke rusunawa memang harus dilakukan. Namun, relokasi tersebut harus dilakukan secara persuasif dan humanis dengan penjelasan yang baik ke warga sehingga mereka dengan sukarela pindah.
Budaya hidup di hunian vertikal itu tidak mudah diadaptasi masyarakat yang terbiasa hidup di hunian horizontal. Padahal, kondisi rusun saat ini dinilai mampu meningkatkan kualitas hidup mereka. Ada lapangan pekerjaan dan fasilitas pendukung lainnya. ”Kondisi rusun saat ini sangat baik. Kalau dijual seperti apartemen untuk umum, saya yakin habis dalam sehari. Harusnya Pak Gubernur mampu meyakinkan warga,” ucapnya.
Bima setiyadi
(ftr)
Explore More