2019, Bantaran Sungai Bebas Hunian
2019, Bantaran Sungai Bebas Hunian
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta akan terus menertibkan bangunan liar di bantaran kali. Meski awalnya diwarnai kericuhan, penertiban di Kampung Pulo merupakan wujud dari ketegasan Pemprov DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan penertiban Kampung Pulo untuk mewujudkan program normalisasi kali. Berhasilnya penertiban bangunan liar di kawasan yang kerap terendam banjir setiap musim hujan itu menjadi keyakinan untuk menata bantaran kali di kawasan lainnya.
”Kami akan membangun 50.000 unit rusunawa hingga 2018. Jadi, kami ingin 2019 semua kali sudah bersih dari bangunan. Pokoknya semua akan kami gusur,” kata Ahok di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, kemarin. Ahok menegaskan, semakin ditentang banyak orang perihal penertiban bangunan di bantaran kali, dia semakin senang dan meloncat lebih jauh untuk memberi kebijakan yang bertujuan bagi kepentingan masyarakat.
Menurutnya, orang-orang yang menentang saat ini akan diam saat melihat hasilnya nanti. Dalam waktu dekat Pemprov DKI Jakarta melakukan normalisasi Kali Ciliwung dari Gunung Sahari masuk ke Rumah Sakit Husada, Pangeran Jayakarta, Pinangsia, hingga Pasar ikan. Sedikitnya ada sekitar 900 bangunan yang harus ditertibkan.
Pada musim hujan nanti, aliran air dari Kali Ciliwung diharapkan akan mengalir normal ke Waduk Pluit dan Pasar Ikan. ”Untuk yang namanya jalan inspeksi sungai, saya tidak bisa toleransi. Saya sudah pelajari sejarah Ciliwung, sejarah Bukit Duri, sejarah Kampung Pulo. Semuanya lebih cenderung orang-orang pendatang yang nguruk pake sampah. Orang Betawi mah kuburan semua di bagian atas. Itu kan Kampung Pulo dari keturunan China ada,” sebutnya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Kukuh Hadi Santosa mengaku siap melanjutkan penertiban bangunan liar di bantaran kali. Sesuai program kerja, seluruh bangunan liar di aliran barat, tengah, dan timur harus ditertibkan hingga akhir tahun ini.
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tata Air DKI Jakarta ingin segera menormalisasi kali sebagai salah satu solusi mengatasi banjir. Kukuh berharap warga yang telah mendapatkan sosialisasi terkait penertiban agar segera pindah ke rusun yang sudah disiapkan.
”Kami tidak mau ada kericuhan. Target dalam waktu dekat ini yaitu menertibkan ratusan bangunan liar di bantaran Kali Krukut, Kali Kamal Jakarta Barat; bangunan liar di Kali Sentiong, Jakarta Pusat; dan Kampung Pulo, Jakarta Timur. Jumlah satu titik mencapai 200-1.000 bangunan,” ungkapnya.
Kukuh menuturkan, kericuhan yang kerap terjadi dalam penertiban merupakan ulah warga yang tidak memiliki sertifikat bangunan pribadi. Mereka ini bukan warga DKI Jakarta. Misalnya di Kampung Pulo. Dari 930 keluarga, hanya 520 keluarga yang berhak menempati Rusunawa Jatinegara Barat. Sisanya penghuni liar yang memanfaatkan tanah negara selama berpuluh-puluh tahun.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Ika Lestari Aji menuturkan, saat ini pihaknya tengah melakukan lelang perencanaan 2.413 unit rusun sebagai tahap awal target pembangunan 15.000 unit. Beberapa di antaranya terpadu dengan terminal dan pelabuhan nelayan. ”Fisik pembangunannya akan dilakukan tahun depan. Sebanyak15.000 unit rusun kewenangan kami, diperuntukkan bagi masyarakat yang terkena penertiban kali,” ucapnya.
Berdasarkan data dari masing- masing wali kota di lima wilayah DKI Jakarta, sedikitnya ada 12.000 keluarga yang akan ditertibkan dan dipindahkan ke rusunawa. Sayangnya, Ika tidak bisa menyebutkan secara rinci di mana saja 12.000 keluarga tersebut. ”Kami sudah memindahkan sekitar 7.000 keluarga. Mereka adalah warga bantaran Kali Sekretaris, Mookevart, Cengkareng, Kampung Pulo, Waduk Ria- Rio, dan sebagainya yang telah terkena penertiban,” sebutnya.
Mantan kepala Sudin Sosial Jakarta Utara itu menyebutkan, tahun depan DKI juga akan memiliki 21.000 unit rusun yang dibangun badan usaha milik daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melalui penyertaan modal pemerintah (PMP).
Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga akan membangun sekitar 5.000 rusunawa. Begitu juga dengan kewajiban pengembang yang belum menyerahkan asetnya ke DKI. ”Target kami 50.000 unit terbangun hingga 2018,” ungkapnya.
Ika menjelaskan, penertiban harus tetap dilakukan meski rusun belum selesai dibangun. Jika tidak dilakukan penertiban, segala program khususnya penanganan banjir akan terganggu. Untuk itu, 12.000 keluarga yang sudah terdata tersebut diberikan kartu inden terlebih dahulu sebagai wujud awal pemberian rusunawa.
Dua Orang Masih Ditahan
Sementara itu, proses pembongkaran rumah warga di Kampung Pulo terus dilakukan. Meski demikian, pembongkaran sudah berlangsung lancar. Jika sebelumnya ada tenda untuk istirahat personel, saat ini sudah tidak ada. Petugas keamanan juga sudah berkurang.
Kemarin terlihat warga mengambil sisa-sisa puing rumah warga yang masih bisa dijual. Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Umar Faroq meninjau lokasi relokasi di Kampung Pulo kemarin ada sebanyak 600 anggota tim gabungan yang diturunkan guna mengamankan relokasi hari keempat di Kampung Pulo.
Jumlah personel lebih sedikit dibandingkan dengan sebelumnya karena keadaan sudah kondusif. ”Karena ancaman berkurang, jumlah personel dikurangi. Mudah- mudahan hari ini (kemarin) selesai pembongkarannya. Hari ini (kemarin) pembersihan puing-puingnya,” tambahnya.
Umar juga menjelaskan, 27 warga yang diduga provokator sudah dibebaskan. Hanya ada dua orang yang masih ditahan karena diduga pelaku pembakaran ekskavator. ”Yang masih ditahan dua orang berinisial J dan S. Masih dilakukan penyidikan terhadap mereka yang diduga pembakar ekskavator,” terangnya.
Bima setiyadi/ Ridwansyah
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan penertiban Kampung Pulo untuk mewujudkan program normalisasi kali. Berhasilnya penertiban bangunan liar di kawasan yang kerap terendam banjir setiap musim hujan itu menjadi keyakinan untuk menata bantaran kali di kawasan lainnya.
”Kami akan membangun 50.000 unit rusunawa hingga 2018. Jadi, kami ingin 2019 semua kali sudah bersih dari bangunan. Pokoknya semua akan kami gusur,” kata Ahok di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, kemarin. Ahok menegaskan, semakin ditentang banyak orang perihal penertiban bangunan di bantaran kali, dia semakin senang dan meloncat lebih jauh untuk memberi kebijakan yang bertujuan bagi kepentingan masyarakat.
Menurutnya, orang-orang yang menentang saat ini akan diam saat melihat hasilnya nanti. Dalam waktu dekat Pemprov DKI Jakarta melakukan normalisasi Kali Ciliwung dari Gunung Sahari masuk ke Rumah Sakit Husada, Pangeran Jayakarta, Pinangsia, hingga Pasar ikan. Sedikitnya ada sekitar 900 bangunan yang harus ditertibkan.
Pada musim hujan nanti, aliran air dari Kali Ciliwung diharapkan akan mengalir normal ke Waduk Pluit dan Pasar Ikan. ”Untuk yang namanya jalan inspeksi sungai, saya tidak bisa toleransi. Saya sudah pelajari sejarah Ciliwung, sejarah Bukit Duri, sejarah Kampung Pulo. Semuanya lebih cenderung orang-orang pendatang yang nguruk pake sampah. Orang Betawi mah kuburan semua di bagian atas. Itu kan Kampung Pulo dari keturunan China ada,” sebutnya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Kukuh Hadi Santosa mengaku siap melanjutkan penertiban bangunan liar di bantaran kali. Sesuai program kerja, seluruh bangunan liar di aliran barat, tengah, dan timur harus ditertibkan hingga akhir tahun ini.
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tata Air DKI Jakarta ingin segera menormalisasi kali sebagai salah satu solusi mengatasi banjir. Kukuh berharap warga yang telah mendapatkan sosialisasi terkait penertiban agar segera pindah ke rusun yang sudah disiapkan.
”Kami tidak mau ada kericuhan. Target dalam waktu dekat ini yaitu menertibkan ratusan bangunan liar di bantaran Kali Krukut, Kali Kamal Jakarta Barat; bangunan liar di Kali Sentiong, Jakarta Pusat; dan Kampung Pulo, Jakarta Timur. Jumlah satu titik mencapai 200-1.000 bangunan,” ungkapnya.
Kukuh menuturkan, kericuhan yang kerap terjadi dalam penertiban merupakan ulah warga yang tidak memiliki sertifikat bangunan pribadi. Mereka ini bukan warga DKI Jakarta. Misalnya di Kampung Pulo. Dari 930 keluarga, hanya 520 keluarga yang berhak menempati Rusunawa Jatinegara Barat. Sisanya penghuni liar yang memanfaatkan tanah negara selama berpuluh-puluh tahun.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Ika Lestari Aji menuturkan, saat ini pihaknya tengah melakukan lelang perencanaan 2.413 unit rusun sebagai tahap awal target pembangunan 15.000 unit. Beberapa di antaranya terpadu dengan terminal dan pelabuhan nelayan. ”Fisik pembangunannya akan dilakukan tahun depan. Sebanyak15.000 unit rusun kewenangan kami, diperuntukkan bagi masyarakat yang terkena penertiban kali,” ucapnya.
Berdasarkan data dari masing- masing wali kota di lima wilayah DKI Jakarta, sedikitnya ada 12.000 keluarga yang akan ditertibkan dan dipindahkan ke rusunawa. Sayangnya, Ika tidak bisa menyebutkan secara rinci di mana saja 12.000 keluarga tersebut. ”Kami sudah memindahkan sekitar 7.000 keluarga. Mereka adalah warga bantaran Kali Sekretaris, Mookevart, Cengkareng, Kampung Pulo, Waduk Ria- Rio, dan sebagainya yang telah terkena penertiban,” sebutnya.
Mantan kepala Sudin Sosial Jakarta Utara itu menyebutkan, tahun depan DKI juga akan memiliki 21.000 unit rusun yang dibangun badan usaha milik daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melalui penyertaan modal pemerintah (PMP).
Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga akan membangun sekitar 5.000 rusunawa. Begitu juga dengan kewajiban pengembang yang belum menyerahkan asetnya ke DKI. ”Target kami 50.000 unit terbangun hingga 2018,” ungkapnya.
Ika menjelaskan, penertiban harus tetap dilakukan meski rusun belum selesai dibangun. Jika tidak dilakukan penertiban, segala program khususnya penanganan banjir akan terganggu. Untuk itu, 12.000 keluarga yang sudah terdata tersebut diberikan kartu inden terlebih dahulu sebagai wujud awal pemberian rusunawa.
Dua Orang Masih Ditahan
Sementara itu, proses pembongkaran rumah warga di Kampung Pulo terus dilakukan. Meski demikian, pembongkaran sudah berlangsung lancar. Jika sebelumnya ada tenda untuk istirahat personel, saat ini sudah tidak ada. Petugas keamanan juga sudah berkurang.
Kemarin terlihat warga mengambil sisa-sisa puing rumah warga yang masih bisa dijual. Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Umar Faroq meninjau lokasi relokasi di Kampung Pulo kemarin ada sebanyak 600 anggota tim gabungan yang diturunkan guna mengamankan relokasi hari keempat di Kampung Pulo.
Jumlah personel lebih sedikit dibandingkan dengan sebelumnya karena keadaan sudah kondusif. ”Karena ancaman berkurang, jumlah personel dikurangi. Mudah- mudahan hari ini (kemarin) selesai pembongkarannya. Hari ini (kemarin) pembersihan puing-puingnya,” tambahnya.
Umar juga menjelaskan, 27 warga yang diduga provokator sudah dibebaskan. Hanya ada dua orang yang masih ditahan karena diduga pelaku pembakaran ekskavator. ”Yang masih ditahan dua orang berinisial J dan S. Masih dilakukan penyidikan terhadap mereka yang diduga pembakar ekskavator,” terangnya.
Bima setiyadi/ Ridwansyah
(ftr)
Explore More