Kabinet Tak Solid, Istana Jadi Pusat Kegaduhan
Minggu, 23 Agustus 2015 - 20:16 WIB
Kabinet Tak Solid, Istana Jadi Pusat Kegaduhan
A
A
A
JAKARTA - Perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo baru-baru ini dinilai gagal membangun harapan baru publik.
Perbedaan pendapat atau perang kata-kata antara para anggota kabinet dinilai justru membuat buruk citra pemerintah.
"Suasana pasca reshuffle justru hanya memberi gambaran buruk tentang soliditas pemerintahan," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo melalui keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Minggu (23/8/2015).
Menurut dia, sudah tidak ada nilai tambah reshuffle kabinet baru-baru akibat perang kata-kata yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Menteri BUMN Rini Soemarno.
Dia mengatakan, masyarakat dan pebisnis lokal maupun pemodal asing menilai Kabinet Kerja sudah rapuh dan pemerintahan secara keseluruhan tidak solid. "Presiden Joko Widodo harus bisa memulihkan kepercayaan rakyat dan pemodal asing," tandas anggota Komisi III DPR ini.
Kendati insiden itu diklaim sudah diselesaikan pada Sidang Paripurna Kabinet pada Rabu 19 Agustus lalu, kata Bambang, publik tidak akan percaya kabinet akan solid.
Dia mengatakan, mau tidak mau beban persoalan ini harus dikembalikan ke pundak Presiden Jokowi. "Formula seperti apa yang akan dipilih untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, hanya presiden yang tahu," tuturnya.
Menurut dia, upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah harus dilakukan mengingat adanya dua tantangan serius.
Pertama, kata dia, pemerintah dan semua elemen masyarakat ditantang untuk bisa menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang jujur, bersih dan aman di 269 daerah pemilihan.
"Ini sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia," ucapnya. (Baca: Tak Ada Tokoh Sentral, Situasi Politik Terus Gaduh)
Kedua, sambung dia, tantangan eksternal meningkatnya ketidakpastian perekonomian global akibat perang nilai tukar uang yang melibatkan kekuatan-kekuatan utama ekonomi dunia.
Menurut dia, Presiden harus bisa mengembalikan Istana sebagai sumber solusi bangsa. "Istana adalah pusat pemerintahan, bukan pusat kegaduhan," katanya.
PILIHAN:
Tenaga Asing Dipermudah, Bagaimana Nasib Pekerja Lokal?
Perbedaan pendapat atau perang kata-kata antara para anggota kabinet dinilai justru membuat buruk citra pemerintah.
"Suasana pasca reshuffle justru hanya memberi gambaran buruk tentang soliditas pemerintahan," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo melalui keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Minggu (23/8/2015).
Menurut dia, sudah tidak ada nilai tambah reshuffle kabinet baru-baru akibat perang kata-kata yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Menteri BUMN Rini Soemarno.
Dia mengatakan, masyarakat dan pebisnis lokal maupun pemodal asing menilai Kabinet Kerja sudah rapuh dan pemerintahan secara keseluruhan tidak solid. "Presiden Joko Widodo harus bisa memulihkan kepercayaan rakyat dan pemodal asing," tandas anggota Komisi III DPR ini.
Kendati insiden itu diklaim sudah diselesaikan pada Sidang Paripurna Kabinet pada Rabu 19 Agustus lalu, kata Bambang, publik tidak akan percaya kabinet akan solid.
Dia mengatakan, mau tidak mau beban persoalan ini harus dikembalikan ke pundak Presiden Jokowi. "Formula seperti apa yang akan dipilih untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, hanya presiden yang tahu," tuturnya.
Menurut dia, upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah harus dilakukan mengingat adanya dua tantangan serius.
Pertama, kata dia, pemerintah dan semua elemen masyarakat ditantang untuk bisa menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang jujur, bersih dan aman di 269 daerah pemilihan.
"Ini sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia," ucapnya. (Baca: Tak Ada Tokoh Sentral, Situasi Politik Terus Gaduh)
Kedua, sambung dia, tantangan eksternal meningkatnya ketidakpastian perekonomian global akibat perang nilai tukar uang yang melibatkan kekuatan-kekuatan utama ekonomi dunia.
Menurut dia, Presiden harus bisa mengembalikan Istana sebagai sumber solusi bangsa. "Istana adalah pusat pemerintahan, bukan pusat kegaduhan," katanya.
PILIHAN:
Tenaga Asing Dipermudah, Bagaimana Nasib Pekerja Lokal?
(dam)
