Tak Ada Tokoh Sentral, Situasi Politik Terus Gaduh

JAKARTA - Perbedaan pendapat antara Menteri Koordiantor Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Wakil Presiden Jusuf Kalla belum lama ini menambah deretan peristiwa yang membuat gaduh negeri ini.

Sebelumnya, kegaduhan muncul saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)dan Polri, begitu juga dengan berbagai persoalan yang menyangkut antara Istana dan DPR.

“Kegaduhan antara Istana dan DPR, KPK versus Polisi, Komisi Yudisial versus Hakim maupun kegaduhan di internal lembaga Kepresidenan, DPR, Polisi dan lain-lain terus saja terjadi. Ini semua karena Indonesia tidak memiliki seorang tokoh sentral yang disegani oleh semua pihak. Oleh karena itu hal seperti ini terus terjadi,” tutur anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura, Syarifuddin Sudding saaat dihubungi wartawan, Minggu (23/8/2015).

Menurut dia, kegaduhan terjadi akibat masing-masing pihak lebih mengedepankan ego sektoral Dia mencontohkan seperti yang terjadi di dalam pemerintahan saat ini.

Menurut dia, sejatinya perombakan atau reshuffle kabinet bisa menciptakan suasana yang lebih baik, tapi yang terjadi justru menimbulkan persoalan baru seperti yang terjadi antara Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terkait rencana pembelian pesawat Boeing oleh PT Garuda Indonesia.

Begitu juga perbedaan pendapat antara Rizal Ramli dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang berbeda pendapat soal proyek pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu megawatt.

Menurut anggota Komisi III DPR ini, peran tokoh sentral sangat penting. Tanpa adanya tokoh, maka semua hanya bisa saling menjelekkan.

”Zaman Pak Harto semua tunduk. Di era reformasi ini terus terang, kita kehilangan tokoh seperti Taufik Kiemas karena selama ini dia yang bisa menyatukan. Ketika beliau wafat, maka persoalan seperti ini muncul,” tuturnya. (Baca: Kabinet Era SBY Tak Segaduh Periode Presiden Jokowi)

Dia mengharapkan Presiden Jokowi untuk bisa mengatasi hal ini. Jangan sampai keterpurukan ekonomi semakin pelik dengan adanya kehebohan-kehebohan yang muncul dari internal pemerintah.

“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus bisa meredam hal ini. Kondisi ekonomi yang saat ini tidak menentu hendaknya tidak ditambah dengan persoalan politik dimana keributan-keributan terus terjadi. Kalau ini dibiarkan maka ini semua akan membahayakan pemerintahan saat ini,” tutur Sudding.


PILIHAN:

PBNU Tolak Atribut PKI Beredar di Tengah Masyarakat