MPR Minta JK dan Rizal Ramli Bisa Menahan Diri
Kamis, 20 Agustus 2015 - 22:33 WIB
MPR Minta JK dan Rizal Ramli Bisa Menahan Diri
A
A
A
SIANTAR - MPR meminta agar Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla (JK) dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Kemaritiman) yang baru Rizal Ramli saling menahan diri atas kegaduhan yang telah terjadi di kabinet. Semestinya mereka saling membantu dan bekerjasama dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Saya berharap Wapres (JK) dan Rizal Ramli bisa lebih menahan diri karena ternyata masyarakat kita belum semuanya siap dengan melihat perbedaan pandangan antara Wapres dan menteri," kata Wakil Ketua Bidang Pengkajian MPR Martin Hutabarat kepada wartawan di Hotel Sapadia, Pematangsiantar, Sumatera Utara, Kamis (20/8/2015)
Menurut Martin, Rizal Ramli sebagai pembantu presiden juga harus memahami bahwa dia mengemban suatu jabatan yang lingkupnya lebih besar. Jadi, Rizal juga seharusnya tidak lagi bersikap seperti dulu dia bekerja di LSM.
"Rizal tidak lagi seperti dulu. Tidak seperti LSM, dua-duanya harus menahan diri," saran Politikus Partai Gerindra itu.
Meski begitu, Martin berpandangan, ini adalah bukti bahwa negara Indonesia itu sangat maju demokrasinya. Bisa dilihat pada masa Orde Baru (orba) tidak pernah melihat adanya perbedaan antara anggota kabinet dan wapres. Tapi, ini muncul sebagai konsekuensi dari pada demokrasi yang sangat terbuka.
"Jadi, rakyat sudah harus disiapkan dengan kenyataan seperti ini," tandasnya.
PILIHAN:
Wiranto Sarankan JK-Rizal Berdebat di Rapat Kabinet
Ahli Tomografi Raih BJ Habibie Technology Award
"Saya berharap Wapres (JK) dan Rizal Ramli bisa lebih menahan diri karena ternyata masyarakat kita belum semuanya siap dengan melihat perbedaan pandangan antara Wapres dan menteri," kata Wakil Ketua Bidang Pengkajian MPR Martin Hutabarat kepada wartawan di Hotel Sapadia, Pematangsiantar, Sumatera Utara, Kamis (20/8/2015)
Menurut Martin, Rizal Ramli sebagai pembantu presiden juga harus memahami bahwa dia mengemban suatu jabatan yang lingkupnya lebih besar. Jadi, Rizal juga seharusnya tidak lagi bersikap seperti dulu dia bekerja di LSM.
"Rizal tidak lagi seperti dulu. Tidak seperti LSM, dua-duanya harus menahan diri," saran Politikus Partai Gerindra itu.
Meski begitu, Martin berpandangan, ini adalah bukti bahwa negara Indonesia itu sangat maju demokrasinya. Bisa dilihat pada masa Orde Baru (orba) tidak pernah melihat adanya perbedaan antara anggota kabinet dan wapres. Tapi, ini muncul sebagai konsekuensi dari pada demokrasi yang sangat terbuka.
"Jadi, rakyat sudah harus disiapkan dengan kenyataan seperti ini," tandasnya.
PILIHAN:
Wiranto Sarankan JK-Rizal Berdebat di Rapat Kabinet
Ahli Tomografi Raih BJ Habibie Technology Award
(kri)
