Argumentasi Fahri Hamzah Soal Proyek DPR Rp1,6 T
Kamis, 20 Agustus 2015 - 10:50 WIB
Argumentasi Fahri Hamzah Soal Proyek DPR Rp1,6 T
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku tidak mengetahui ada anggaran sebesar Rp1,6 triliun untuk membangun tujuh mega proyek DPR.
Menurut Fahri, yang mengetahui anggaran secara detail adalah Sekretariat Jenderal (Setjen) sebagai kuasa pengguna anggaran.
"Kita ini sebagai hanya ngomong idenya saja," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2015).
"Dewan ini kalau kita lihat sejarahnya, tidak bisa tidak, harus dikembangkan. Dari tidak punya staf di zaman orde baru, (kemudian) punya tujuh staf. Sekarang masa enggak ada perubahan set up?," imbuhnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan, DPR pada zaman otoriter menjadi DPR zaman demokrasi tidak ada perubahan set up. Maka itu menurut Fahri, perlu ada perubahan.
"Dari DPR yang tidak punya ruang bagi publik, masa kita tidak punya ruangan set up. Gedung-gedung tua itu, kita jadikan tempat belajar, masyarakat gandrung untuk membaca, masa kita enggak luaskan?," ucapnya.
Fahri menilai, bukanya hanya DPR yang memiliki proyek pembangunan gedung. Sebelumnya dia menyebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPK DKI juga memiliki proyek pembangunan gedung.
"Jadi, kami itu cuma menegaskan sikap saja. Yang lain juga bikin gedung, tuh tinggi. KPK bikin gedung, komplek sendiri malah, BPK itu lihat dia malah bikin dua tower, bahkan BPK DKI bikin gedung itu tinggi sekali," jelasnya.
"Diorama segala macam, semua bikin. Kenapa kita dianggap ada yang aneh, ini mencurigakan kan? Apa namanya keinginan kuat dari orang-orang tertentu agar pengawasan DPR efektif dan tidak kuat ya tidak perlu ada, gitu loh," tegas Fahri.
Menurut Fahri anggaran Rp1,6 triliun untuk pembangunan tujuh mega proyek itu tidak bisa diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) jika mengacu pada aturan yang ada.
Kecuali lanjut dia, jika proporsal pebangunan tujuh mega proyek itu berasal dari pemerintah. Fahri mengatakan, proposal tersebut berasal dari DPR. Namun, dia menyerahkan kepada Setjen DPR dan Kemen PU melakukan konsultasi dengan pemerintah.
"Kita pernah ngundang Kemenpora, Setneg, manajemen GBK (Gelora Bung Karno), Menteri Keuangan, semua lengkap kok, semua berpikir bahkan guru besar, ini sudah demokrasi, masak DPR tdk berubah?" tegasnya.
"Jadi, tolonglah pakai nalar sedikit. Bahwa setelah demokrasi tentu ada perubahan. DPR saja dihantam terus menerus. Makanya kita (beri) fasilitas publik alun-alun," tandasnya.
Pilihan:
Kritik Pedas Fadli Zon Soal Kegaduhan Rizal Ramli-JK
Ahok Bela Megawati untuk Bubarkan KPK
Menurut Fahri, yang mengetahui anggaran secara detail adalah Sekretariat Jenderal (Setjen) sebagai kuasa pengguna anggaran.
"Kita ini sebagai hanya ngomong idenya saja," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2015).
"Dewan ini kalau kita lihat sejarahnya, tidak bisa tidak, harus dikembangkan. Dari tidak punya staf di zaman orde baru, (kemudian) punya tujuh staf. Sekarang masa enggak ada perubahan set up?," imbuhnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan, DPR pada zaman otoriter menjadi DPR zaman demokrasi tidak ada perubahan set up. Maka itu menurut Fahri, perlu ada perubahan.
"Dari DPR yang tidak punya ruang bagi publik, masa kita tidak punya ruangan set up. Gedung-gedung tua itu, kita jadikan tempat belajar, masyarakat gandrung untuk membaca, masa kita enggak luaskan?," ucapnya.
Fahri menilai, bukanya hanya DPR yang memiliki proyek pembangunan gedung. Sebelumnya dia menyebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPK DKI juga memiliki proyek pembangunan gedung.
"Jadi, kami itu cuma menegaskan sikap saja. Yang lain juga bikin gedung, tuh tinggi. KPK bikin gedung, komplek sendiri malah, BPK itu lihat dia malah bikin dua tower, bahkan BPK DKI bikin gedung itu tinggi sekali," jelasnya.
"Diorama segala macam, semua bikin. Kenapa kita dianggap ada yang aneh, ini mencurigakan kan? Apa namanya keinginan kuat dari orang-orang tertentu agar pengawasan DPR efektif dan tidak kuat ya tidak perlu ada, gitu loh," tegas Fahri.
Menurut Fahri anggaran Rp1,6 triliun untuk pembangunan tujuh mega proyek itu tidak bisa diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) jika mengacu pada aturan yang ada.
Kecuali lanjut dia, jika proporsal pebangunan tujuh mega proyek itu berasal dari pemerintah. Fahri mengatakan, proposal tersebut berasal dari DPR. Namun, dia menyerahkan kepada Setjen DPR dan Kemen PU melakukan konsultasi dengan pemerintah.
"Kita pernah ngundang Kemenpora, Setneg, manajemen GBK (Gelora Bung Karno), Menteri Keuangan, semua lengkap kok, semua berpikir bahkan guru besar, ini sudah demokrasi, masak DPR tdk berubah?" tegasnya.
"Jadi, tolonglah pakai nalar sedikit. Bahwa setelah demokrasi tentu ada perubahan. DPR saja dihantam terus menerus. Makanya kita (beri) fasilitas publik alun-alun," tandasnya.
Pilihan:
Kritik Pedas Fadli Zon Soal Kegaduhan Rizal Ramli-JK
Ahok Bela Megawati untuk Bubarkan KPK
(maf)
