Kabinet Gaduh Ujian Jokowi

JAKARTA - Kegaduhan di lingkup internal kabinet merupakan ujian bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus mampu menunjukkan kepemimpinannya hingga tercipta harmoni dalam pemerintahannya.

Pandangan demikian disampaikan intelektual Islam dari UIN Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sepakat saling kritik yang terjadi antara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan Menko Kemaritiman Rizal Ramli sebagai ujian kepemimpinan Jokowi.

“Ini ujian bagi Presiden Jokowi, ibarat dirigen, harus bisa atur irama para menterinya. Ibarat sedang main musik, kadang ada hentakan drum ya gak masalah, tetapi tetap dalam satu skenario. Masih dalam satu langkah. Di situlah peran dirigen,” ujar Komaruddin Hidayat di Jakarta kemarin. Dia menandaskan, mungkin saja politik yang dimainkan Rizal Ramli ini bagian dari keinginan Presiden Jokowi membuat keseimbangan di pemerintahan hingga tidak ada figur yang dominan di ring satu Istana.

Tapi, menurut dia, Presiden harus bisa menunjukkan bahwa pada akhirnya pengendali tetap berada di tangannya. “Karena kalau tidak bisa mengendalikan itu, posisi Presiden yang akan kejepit. Dulu kan Bung Karno sebenarnya ingin ada keseimbangan, tetapi akhirnya kejepit antara militer dan nasakom,” ujarnya. Fahri Hamzah berharap memosisikan diri sebagai kepala pemerintahan dan segera menghentikan kegaduhan yang terjadi di ring satu Istana Negara. Caranya, Jokowi harus menunjukkan leadership-nya dan memberikan tugas secara jelas agar jangan menimbulkan perbedaan di depan umum.

“Semua menko yang masuk ini kelas berat semua, heavy weight. Tapi jangan Pak Jokowi seperti melihat raksasa berkelahi. Karena bagaimanapun Presiden Indonesia adalah Joko Widodo, dia yang membagi tugas menteri,” kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Presiden Jokowi sendiri kemarin dikabarkan sempat bertemu empat mata dengan Rizal Ramli selama 30 menit.

Hal ini dilakukan setelah Rizal bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil dipanggil Presiden Jokowi sekitar pukul 17.00 WIB. Namun tidak ada informasi apakah pertemuan tersebut menyinggung polemik Rizal Ramli dengan JK. Sebelumnya, Jokowi telah menegur Rizal Ramli menyusul polemik menteri keuangan di pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut dengan Menteri BUMN Rini Soemarno mengenai pembelian pesawat Garuda.

Kemarin Jokowi juga meminta semua menterinya untuk bekerja keras mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah. Apabila menemukan kendala dalam melaksanakan program pemerintah, Presiden meminta para menteri, khususnya menteri koordinator, untuk mencari solusi. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meminta jangan lagi mengumbar kritik terbuka kepada pemerintah, melainkan dibicarakan terlebih dahulu secara internal.

“Kami berharap bahwa apa yang jadi hal yang tak sesuai dibicarakan secara internal dan tidak di publik,” ujar Puan. Kemarin, JK dan Rizal Ramli masih saling menimpali. JK, misalnya, mengatakan pejabat negara sekelas menteri harus memiliki etika, khususnya terkait penyampaian pendapat terhadap kebijakan pemerintah. Hal itu tentu saja untuk menyinggung pernyataan Rizal Ramli mengenai proyek pengadaan listrik 35.000 megawatt.

“Menteri itu harus punya etika, artinya harus kembali disiplin. Saya tadi (sudah) sampaikan dia (Rizal) bahwa menteri tidak boleh begitu, di sidang kabinet tadi. Saya kira semua orang (menteri yang hadir di rapat) marah sama dia,” kata Kalla di Kantor Wapres Jakarta kemarin sore. Mengenai kabar mediasi yang akan dilakukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan sebagai penengah, Wapres mengatakan hal itu tidak perlu dilakukan.

“Tidak ada mediasi. Sudah (saya sampaikan teguran) dalam rapat. Otomatis Pak (Presiden) Jokowi setuju dong. Ya (Rizal) mau apa, emangnya dia mau apa? Saya kan wapres,” tegasnya. Adapun Rizal Ramli mengaku sempat bertemu langsung dengan JK dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden. Pada momen tersebut dia mengaku sudah bersalaman dengan Wapres JK mengenai peristiwa saling kritik di depan Presiden.

”Saya tadi sudah bersalaman dengan Pak JK. Biasa saja. Salam-salaman sama Pak JK,” kata Rizal Ramli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Dia juga mengaku sempat menyapa JK dan menanyakan kabarnya. Menko Perekonomian era Gus Dur tersebut menegaskan tidak akan ada tindak lanjut dari kritik terbukanya kepada Wapres JK soal proyek listrik 35.000 MW. Namun dia tetap berpendapat bahwa Indonesia perlu perubahan dan transformasi karena semua itu merupakan bagian dari revolusi mental.

Sesaat sebelumnya, saat ditemui wartawan di Kantor Kemenko Maritim, Rizal Ramli memilih meminta awak media untuk membaca tulisan Adhi Massardi yang belakangan disebar melalui pesan broadcast. “Baca, telepon Mas Adhi Massardi, dia bikin tulisan bagus sekali soal dia (JK) ya,” katanya sambil menginstruksikan pegawainya untuk memperbanyak tulisan tersebut dan dibagikan kepada para wartawan.

Saling Serang Antarpendukung

Suasana lebih panas ditunjukkan orang dekat JK dan Rizal Ramli. Juru Bicara Wapres JK, Husain Abdullah, secara langsung menuding Rizal Ramli sebagai penyebab kegaduhan. “Sumber kegaduhan adalah Pak Rizal. Sejak selesai dilantik RR sudah ribut soal Garuda, juga dengan program listrik. Tapi Pak JK sama sekali tidak mengomentari karena bukan tempatnya,” tutur dia kepada wartawan di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, atas sikapnya Rizal Ramli telah ditegur Presiden. Namun hal tersebut tidak membuatnya berhenti, tapi malah menjadi-jadi. “Malah mau memanggil Pak JK dan menantangnya debat. Saya sendiri harus mengingatkan Pak Rizal, sebagai menteri lebih baik manfaatkan sidang kabinet dan rapat terbatas, jangan bikin kegaduhan,” tandasnya.

Husain juga menyinggung tulisan Adhie Massardi yang dinilainya memojokkan JK. Adhie dalam tulisannya menyebut Presiden Franklin D Rosevelt mau menerima saran dan masukan dari peneliti Albert Einstein. Terhadap tulisan tersebut, Husain menegaskan bahwa saran tersebut diterima karena Albert Einstein tidak memberikan saran dan masukan dengan gaya menantang.

Sebelumnya, AdhieMassardi menandaskan bahwaJK hadir sebagai negarawan yang tindak-tanduknya hanya demi kemaslahatan rakyat, negara, bangsa serta tidak memiliki konflik kepentingan. Karena itu tak akan muncul kegaduhan politik di level kabinet seperti sekarang. “Pak JK itu kan wapres dan pejabat negara paling senior (sepuh) di republik ini. Sesuai usianya, seharusnya lebih bijak dalam menyikapi saran dan gagasan perbaikan pemerintahan, dari mana pun datangnya, sehingga jadi teladan bagi anggota kabinet lainnya. Tidak malah menanggapinya secara emosional,” katanya.

Menurut dia, JK seharusnya memelopori perubahan mental masyarakat yang apabila mendengar gagasan yang benar, bukannya segera dilaksanakan, tapi mempersoalkan siapa dan bagaimana cara menyampaikannya.

“Padahal gagasan kebenaran tetaplah gagasan kebenaran meskipun disampaikan Menko Kemaritiman dengan cara yang dianggap tidak lazim,” katanya sembari mencontohkan sikap Presiden AS Franklin D Roosevelt yang menerima gagasan Albert Einstein hingga Perang Dunia II berakhir.

Rahmat sahid/ ant/sindonews.com