Malaysia Perketat Media Sosial

KUALA LUMPUR - Seiring dengan terpojoknya Perdana Menteri (PM) Najib Razak di dunia media sosial, Pemerintah Malaysia mengambil langkah baru dengan mempersempit kebebasan berekspresi masyarakat di Google, Facebook, dan Twitter.

Kementerian Komunikasi Malaysia akan meminta tiga perusahaan internet dan jejaring media sosial itu untuk membatasi konten yang bisa ditampilkan sesuai dengan permintaan pemerintah.

Mereka mengatakan, kebijakan tersebut dikeluarkan untuk menjaga keamanan dan kepentingan masyarakat serta menjaga stabilitas nasional. Saat ini, Pemerintah Malaysia menjadi sorotan publik, baik dalam ataupun luar negeri, setelah PM Najib diberitakan terlibat dalam skandal korupsi. Menteri Komunikasi Salleh Said Keruak menyadari, informasi dan rumor menyebar begitu pesat dan berpotensi menciptakan kekacauan.

”Saya memerintahkan Komisi Komunikasi dan Multimedia (MCMC) untuk bertemu Facebook, Google, dan Twitter sesegera mungkin dalam membendung gelombang peningkatan penyebaran informasi dan rumor palsu,” tulis Menkom Salleh di dalam blog pribadinya, http://sskeruak.blogspot.com/ yang diunggah pada Senin (17/8).

Menurut Salleh, meski ketiga penyedia layanan media sosial itu sudah berasosiasi dengan beragam otoritas, kerja sama ini tetap perlu ditingkatkan ke level lebih tinggi. Sebab, Malaysia memiliki dasar hukum yang mengatur penyebaran informasi palsu. Aturan tersebut tentunya juga berlaku di dunia maya. ”Lingkungan internet bukan ruang tanpa hukum. Tuntutan bisa diajukan kepada siapa saja yang melanggar aturan tersebut,” kata Salleh.

”Perlu diingat, mengunggah informasi sensitif atau yang tidak terverifikasi berpotensi memicu situasi yang tidak diinginkan dan bisa membahayakan keselamatan publik,” lanjutnya. Kerja sama lebih dalam dengan penyedia layanan media sosial, kata Salleh, merupakan langkah yang vital dalam membantu menegakkan hukum dan menjaga masyarakat dari kekerasan.

Pada 2014 sekitar 78% permintaan MCMC dalam pencabutan sebuah konten direspons positif berbagai penyedia layanan media sosial. Google Malaysia di Kuala Lumpur menyatakan akan selalu menjaga hubungan baik dengan MCMC. Namun, mereka menolak memberikan komentar mengenai isu permintaan pembatasan konten.

Pembatasan konten di dunia maya dinilai sebagai upaya untuk mengurangi tekanan terhadap Najib yang terperangkap tuduhan korupsi senilai USD700 juta. Dalam laporan penyelidikan, Komisi Anti-Korupsi Malaysia menyatakan uang yang masuk ke rekening PM keenam Malaysia itu merupakan sebuah donasi dan bukan berasal dari 1MDB. Najib berulang kali membantah dan mengatakan tidak pernah menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.

Dia pun menyatakan bahwa sebagian besar uang tersebut digunakan untuk program sosial. Meski dibeberkan, kritik terhadap Najib tidak surut. Justru malah menimbulkan pertanyaan baru kenapa uang donasi tersebut bisa masuk ke rekening Najib. Otoritas terkait Malaysia juga terus melakukan penyelidikan terhadap kasus penyelewengan dana senilai USD11 miliar di 1MDB.

Najib mengepalai Dewan Penasihat Keuangan di 1MDB. Sebelumnya Najib memecat wakil PM dan beberapa menteri yang mempertanyakan skandal 1MDB. Aktivis pro-demokrasi Mandeep Singh Karpall menilai, Pemerintah Malaysia mencoba mengendalikan kebebasan berekspresi dengan menjepit portal berita dan media sosial tempat masyarakat Malaysia mencurahkan pandangan politik mereka.

”Pemerintah melakukan hal itu untuk menciptakan ketakutan,” kata Karpall, pemimpin kelompok Bersih, dilansir Reuters .

Muh shamil