Golkar Agung Tak Setuju Gedung Baru DPR
Senin, 17 Agustus 2015 - 22:24 WIB
Golkar Agung Tak Setuju Gedung Baru DPR
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono mengaku tak setuju dengan proyek pembangunan gedung baru DPR. Menurutnya, pembangunan gedung tersebut tidak memiliki urgensi.
Agung menilai, rakyat pasti tidak akan setuju dengan rencana tersebut. Dia mengimbau agar sebaiknya DPR fokus menghasilkan Undang-undang (UU).
"Masyarakat pasti tidak akan menyetujui dan membenarkan rencana tersebut, karena bukan itu yang diharapkan dari parlemen. Lebih baik DPR menghasilkan legislasi dan mnghasilkan undang-undang yang baik," ujar Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin 17 Agustus 2015.
Menurut Agung, akan terjadi preseden buruk jika pembangunan gedung baru DPR tetap dilakukan. Dia mengaku tak setuju jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani prasasti tersebut.
"Apa urgensi dibangun kompleks sendiri? Ini akan secara fisik memisahkan lembaga legislatif dengan eksekutif," ucap Agung.
Agung mengimbau agar DPR lebih mengawasi kementerian-kementerian untuk melakukan percepatan peyerapan anggaran. Jadi bukan hanya mengurusi proyek pembangunan gedung DPR.
"Penyerapan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) supaya segera mengalir uang itu ke masyarakat, pengusaha-pengusaha kecil menengah agar merasakan dampak positifnya," tandasnya.
Pilihan:
Tanda Jasa ke Bimantoro Lukai Hati Nahdliyin & Gusdurian
Atribut PKI di Karnaval, Sutiyoso: Luar Biasa Bodohnya!
Agung menilai, rakyat pasti tidak akan setuju dengan rencana tersebut. Dia mengimbau agar sebaiknya DPR fokus menghasilkan Undang-undang (UU).
"Masyarakat pasti tidak akan menyetujui dan membenarkan rencana tersebut, karena bukan itu yang diharapkan dari parlemen. Lebih baik DPR menghasilkan legislasi dan mnghasilkan undang-undang yang baik," ujar Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin 17 Agustus 2015.
Menurut Agung, akan terjadi preseden buruk jika pembangunan gedung baru DPR tetap dilakukan. Dia mengaku tak setuju jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani prasasti tersebut.
"Apa urgensi dibangun kompleks sendiri? Ini akan secara fisik memisahkan lembaga legislatif dengan eksekutif," ucap Agung.
Agung mengimbau agar DPR lebih mengawasi kementerian-kementerian untuk melakukan percepatan peyerapan anggaran. Jadi bukan hanya mengurusi proyek pembangunan gedung DPR.
"Penyerapan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) supaya segera mengalir uang itu ke masyarakat, pengusaha-pengusaha kecil menengah agar merasakan dampak positifnya," tandasnya.
Pilihan:
Tanda Jasa ke Bimantoro Lukai Hati Nahdliyin & Gusdurian
Atribut PKI di Karnaval, Sutiyoso: Luar Biasa Bodohnya!
(maf)
