Akbar Sarankan Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet Jilid II
Akbar Sarankan Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet Jilid II
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali, Akbar Tanjung menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja.
Reshuffle Kabinet Kerja jilid dua dinilai Akbar perlu dilakukan jika masih ada menteri yang kinerjanya tidak memuaskan.
"Presiden sudah lakukan reshuffle (menteri) di bidang ekonomi. Ke depan, kalau masyarakat menilai ada sektor-sektor lain yang tidak melihatkan peningkatan, Presiden juga harus lakukan reshuffle," kata Akbar di sela-sela upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 bersama DPP Partai Gerindra di Lapangan Nusantara Polo Club, Cibinong, Jawa Barat, Senin (17/8/2015).
Dalam menyikapi dinamika politik pasca perombakan kabinet, Akbar kembali menegaskan partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Merah Putih (KMP) sebaiknya tetap berada di luar pemerintahan.
Posisi di luar pemerintahan, kata Akbar, berguna untuk mengatur ritme jalannya pemerintah agar lebih seimbang.
"KMP sebaiknya di luar pemerintah. Memperkuat posisinya, memperkuat sistem check and balances. Kemudian menyiapkan alternatif-alternatif, pikiran, untuk mengatasi kekurangan yang ada saat ini," kata Akbar.
PILIHAN:
Atribut PKI di Karnaval, Sutiyoso: Luar Biasa Bodohnya!
Reshuffle Kabinet Kerja jilid dua dinilai Akbar perlu dilakukan jika masih ada menteri yang kinerjanya tidak memuaskan.
"Presiden sudah lakukan reshuffle (menteri) di bidang ekonomi. Ke depan, kalau masyarakat menilai ada sektor-sektor lain yang tidak melihatkan peningkatan, Presiden juga harus lakukan reshuffle," kata Akbar di sela-sela upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 bersama DPP Partai Gerindra di Lapangan Nusantara Polo Club, Cibinong, Jawa Barat, Senin (17/8/2015).
Dalam menyikapi dinamika politik pasca perombakan kabinet, Akbar kembali menegaskan partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Merah Putih (KMP) sebaiknya tetap berada di luar pemerintahan.
Posisi di luar pemerintahan, kata Akbar, berguna untuk mengatur ritme jalannya pemerintah agar lebih seimbang.
"KMP sebaiknya di luar pemerintah. Memperkuat posisinya, memperkuat sistem check and balances. Kemudian menyiapkan alternatif-alternatif, pikiran, untuk mengatasi kekurangan yang ada saat ini," kata Akbar.
PILIHAN:
Atribut PKI di Karnaval, Sutiyoso: Luar Biasa Bodohnya!
(dam)
Explore More