Kalau Pemda Lambat, Rakyat Bisa Marah

KINERJA perekonomian nasional pada kuartal I dan II/2015 kurang menggembirakan. Sejumlah indikator seperti laju pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), serta eksporimpor seolah memberi sinyal lampu kuning bagi perekonomian nasional.

Bagaimana pemerintah menyikapi perkembangan tersebut? Seperti apa pula program-program pemerintah mengenai percepatan pembangunan infrastruktur? Berikut ini wawancara KORAN SINDO dengan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di kediaman dinasnya, Sabtu (15/8) malam.

Pertumbuhan ekonomi melambat pada kuartal I dan II/2015, bagaimana pemerintah melihat kondisi ini?

Ya tentu pertama pemerintah merasa apa yang dicapai saat ini di bawah target. Tapi kita sadari juga bahwa situasi sekarang memang tidak mudah. Boleh dibilang masalah utamanya bukan di kita. Masalah utamanya kan ekonomi dunia ini melemah yang tentu artinya mengurangi impor mereka sehingga ekspor kita menurun. Menurun jumlahnya dan yang lebih berbahaya lagi menurun harganya. Akibatnya pendapatan masyarakat, pendapatan negara, pajak, dan sebagainya jauh menurun. Ini membuat daya beli masyarakat di banyak tempat menurun. Orang membeli motor, membeli kebutuhan lain, atau membeli makanan, menurun. Itu yang dimaksud efek spiral sehingga terjadilah kondisi itu.

Bagaimana dengan faktor internal?

Kalau semester I ini karena masalahmasalah birokrasi yang tidak tuntas. Kemudian faktor internal lainnya itu adalah ketakutan para pejabat untuk mengisi anggaran, melaksanakan proyek. Takut mengambil kebijakan, takut dikriminalkan, dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, polisi, dan lainnya. Ini kita benahi sekarang supaya ada keberanian. Kalau Anda lihat dan baca di koran, di daerah ada (dana) Rp270 triliun yang tidak keluar. Coba bayangkan. Nah, itu faktor yang membuat terjadinya kelambatankelambatan. Karena itu faktorfaktornya mungkin ditinjau lagi.

Seperti apa langkah pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, khususnya atas faktor internal?

Tentu mempercepat penyerapan anggaran. Kita itu dana ada, malah sudah di daerah, sudah di bank, tapi pelaksanaannya telat. Salah satu langkah atau cara mengatasinya adalah dengan membuat perencanaan lebih dulu. Kita bisa memulai memasukkan anggaran di April, Mei, Juni sehingga bisa segera melakukan tender di bulan Oktober, September, November. Sementara untuk yang sudah berjalan harus didorong terus karena kan kita lihat saat ini anggaran ada, tapi masih mengendap. Kita dorong kepada aparat penegak hukum agar kebijakan itu tidak dipidanakan karena semua instruksi pelaksanaan ada di undang-undang dan administrasi pemerintahan.

Untuk mempercepat penyerapan anggaran di daerah, mungkinkah diterapkan mekanisme reward and punishment?

Yang pemerintah daerahnya lambat, itu sebenarnya yang sudah menghukum rakyatnya. Rakyat kaningin jalan dibangun dan kalau tidak dibangun, rakyat tentu marah. Adapun dari sisi kita (pemerintah pusat), pemda itu bisa dikurangi anggarannya tahun depan karena dianggap tidak mampu mengelola anggaran mewujudkan pembangunan di wilayahnya. Tapi tentu saja ada formulanya. Kita juga tahu ada faktor pemerintahnya (pemda) merasa ketakutan (menggunakan anggaran). Selain itu, untuk mempercepat pembangunan, pemerintah juga akan memotong sejumlah birokrasi yang dinilai memperlambat. Misalnya peraturan menteri atau peraturan apa pun yang menghambat, yang memperpanjang aturan birokrasi. Ini sekarang masih dalam pembahasan. Kita bahas bersama.

Pembangunan Infrastruktur Bisa dijelaskan rencana pemerintah atas pembangunan infrastruktur?

Dalam pembangunan, yang memiliki multiple effectitu ya belanja modal dan barang. Dulu namanya belanja pembangunan. Tapi itu pembangunan infrastruktur dalam arti luas seperti pembangunan airport, pelabuhan, irigasi, jembatan, perumahan, jalan tol, listrik, dan sebagainya. Kenapa infrastruktur tujuan utama? Itu agar kita dapat efisien sehingga bisa menarik modal asing masuk ke dalam negeri. Bila infrastruktur baik, kita juga bisa meningkatkan industri manufaktur. Contoh kecil saja misalnya, kita melihat selesainya pembangunan tol Cipali (Cikopo–Palimanan) sepanjang 120 km. Begitu tol itu selesai dibuat, sekarang mudik (Lebaran) lebih lancar. Itu baru 120 km sudah bisa menyelesaikan banyak hal.

Dengan mempertimbangkan ketersediaan dana, infrastruktur apa yang akan menjadi prioritas pemerintah?

Kalau soal dana, boleh dibilang cukup. Banyak perusahaan ingin berinvestasi, khususnya untuk listrik. Kalau diibaratkan IPO (initial public offering/penawaran saham perdana) di pasar modal, itu oversubscribed (kelebihan permintaan) bisa 100% untuk pembangunan listrik. Jalan tol juga. Tapi memang banyak hal lain seperti terkendala dalam pembebasan lahan. Semua sudah siap berjalan, tetapi masih banyak masyarakat yang belum mau membebaskan lahannya. Seperti pembangunan tol di Batang (Jawa Tengah) itu, sampai sekarang kita masih terkendala soal pembebasan lahan. Padahal anggaran pembangunan di sana Rp25 triliun. Nahini akan kita coba terus lakukan pendekatan agar proyek tersebut bisa berjalan.

Apakah proses pembebasan lahan itu akan diupayakan pemerintah sampai ke tingkat pengadilan?

Ya tentu itu sudah ada dalam undangundang dan kita akan pergunakan. Hanya bila negosiasi mandekya kita simpan dananya di bank saja dulu.

Bagaimana dengan pembangunan di luar Jawa?

Sama saja, semua pembangunan akan merata. Seperti di Sumatera saat ini kita sedang bikin tol, di Sulawesi juga sedang dibangun, di Papua juga sama. Di Kalimantan akan dibangun rel kereta api, malah dua jalur nanti. Tapi bagaimanapun partisipasi swasta dari luar tetap kita butuhkan agar semua berjalan lancar. Diusahakan dalam semua pembangunan ini ada keseimbangan. Tentunya akan pararel, mulai dari transportasi, pengairan, listrik, bandara.

Kalau dilakukan perbandingan dengan negara lain, pembangunan infrastruktur seperti apa yang dituju pemerintah?

Kalau Tiongkok tentu sudah jauh beda sekali pembangunannya. Jalan tol di sana sudah puluhan ribu kilometer. Jadi mungkin agak susah kalau kita mengejarnya seperti Tiongkok. Tapi kalau Thailand itu mendekatilah. Setidaknya kita tidak boleh kalah dari Thailand.

Kondisi nilai tukar rupiah yang lemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), apakah berdampak signifikan terhadap program pembangunan infrastruktur?

Itu tergantung bahan bakunya. Kalau bikin jalan tentu tidak banyak soal karena yang diimpor kancuma aspal. Sebenarnya aspal kita juga punya banyak sekali. Tidak perlu impor, jadi pembangunan jalan bisa berjalan terus. Tapi memang ada beberapa proyek infrastruktur yang bahan bakunya harus diimpor. Tentu yang mendatangkan (barang) dari luar, ini masalah.

Bagaimana dengan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pembangunan infrastruktur? Apakah tenaga lokal diutamakan?

Di mana pun pembangunan infrastruktur itu mengutamakan SDM lokalnya. Itu dilakukan agar semuanya bisa digerakkan dan mengurangi pengangguran juga kan. Secara otomatis kita juga mengharapkan kontribusi dari pengusaha pengusaha lokal. Kecuali untuk proyekproyek transportasi yang menggunakan high technology seperti pembangunan kereta api high speed. Tentu saja itu harus dilakukan joint venture.

Bicara kereta cepat, apakah itu menjadi prioritas pemerintah?

Kereta high speed tentu kita upayakan. Coba kita ingat dulu, jalan tol Jakarta– Bandung dibangun agar tidak macet. Eh sekarang setelah lima tahun, jalan tol ke Bandung macet. Bahkan di dalam kota Bandung sendiri juga makin padat lalu lintasnya, macet. Jadi ini kita upayakan (pembangunan) jalur kereta. Yang penting ke Bandung bisa cepat dan aman.

Bagaimana dengan jalur khusus kereta barang? Bukankah itu akan membuat distribusi barang lebih mudah, efisien, dan cepat?

Ya memang sekarang ini ada masalah itu. Sekarang ini kita baru mix antara kereta barang dengan orang karena memang ongkos angkutan darat mahal. Makanya harus kitamix. Kalau dari sisi penumpang, itu sekarang tidak banyak yang naik kereta kalau perjalanan di atas 500 km. Dia pasti akan menggunakan pesawat, lebih murah dan cepat. Kalau jaraknya panjang, masyarakat lebih suka naik pesawat terbang. Kereta penumpang efisien di bawah 500 km.

Reshuffle Kabinet Setelah reshuffle kabinet, apakah saat ini komposisinya sudah bisa disebut sebagai the dream team?

Kita lihat nanti ya. Kantadi ini saya baru bicara dengan Pak Darmin (Darmin Nasution, Menko Perekonomian) apa yang harus dikerjakan ke depan. Mudah-mudahan saja semua menjadi lebih baik. Meskipun mereka sendiri menyadari kondisi saat ini tidak mudah.
Apakah yakin reshuffle akan memperbaiki keadaan?

Ya tentu kita harapkan seperti itu. Tapi hasilnya baru tiga bulan nanti akan kita lihat. Kalau sekarang ini, kondisi memang tidak mudah. Itu terjadi juga di negara-negara lain seperti di Malaysia, Tiongkok, Filipina. Kondisinya seperti itu. Pertumbuhan itu semua menurun sangat drastis seperti di Eropa itu kita lihat habis-habisan, ekonomi Yunani juga sedang terpuruk.

Rarasati syarief/ Army/Baihaqi/Masirom