Berharap Kucuran Kredit Perbankan
Berharap Kucuran Kredit Perbankan
A
A
A
Kebutuhan pendanaan proyek pembangunan infrastruktur tahun 2015-2019 mencapai Rp5.519,4 triliun. Jumlah yang sangat besar tersebut tentu tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah sendirian.
Diperlukan dukungan biaya dari berbagai pihak, termasuk perbankan. Perlambatan ekonomi yang terjadi membuat perbankan memaksimalkan setiap potensi bisnis. Setiap celah penyaluran kredit baik itu modal kerja ataupun investasi, sangat berarti di tengah lesunya permintaan pinjaman dari sektor riil.
Salah satu yang digadang- gadang untuk mendorong pertumbuhan kredit bank ialah rencana pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Peran kredit perbankan cukup strategis, khususnya dalam menginisiasi proyek yang baru berjalan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengestimasi dana investasi infrastruktur yang dibutuhkan sampai 2019 mencapai Rp5.319,4 triliun.
Rancangan kebutuhan terbesarnya untuk proyek pembangkit listrik Rp980 triliun, sisanya untuk pembangunan jalan Rp805 triliun, dan transportasi laut Rp700 triliun. Dari jumlah itu, rencana alokasi yang dikucurkan pemerintah mencapai Rp2.215,6 triliun atau 40,1% dari total investasi tersebut. Kebutuhan dana lainnya akan mengandalkan dari alokasi belanja pemerintah daerah, BUMN dan swasta.
Salah satu perbankan yang concern terhadap pembiayaan infrastruktur adalah PT Bank Mandiri Tbk. Hingga Juni 2015 perseroan mencatat nilai kredit infrastruktur yang telah disalurkan mencapai Rp63,3 triliun. Adapun kredit infrastruktur yang disalurkan bersama sejumlah bank lain melalui skema kredit sindikasi mencapai Rp64,6 triliun. Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengatakan, sampai akhir Maret lalu Bank Mandiri sudah banyak terlibat dalam pembiayaan berbagai proyek infrastruktur yang telah dijalankan pemerintah.
”Terutama proyek pembangunan yang berkaitan infrastruktur listrik, jalan tol, telekomunikasi dan infrastruktur kereta api,” ujar Budi. Proyek pembangunan infrastruktur yang telah dibiayai Bank Mandiri antara lain pengadaan kereta api Jabodetabek sebesar Rp900 miliar dan pengadaan kereta api di Sumatera Selatan sebesar Rp832 miliar. Selain itu, Bank Mandiri menyalurkan pembiayaan untuk perluasan Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta dan Bandara Ahmad Yani di Semarang sebesar Rp1 triliun.
”Ditambah pembiayaan untuk pembangunan jalan tol JORR W2 Utara sebesar Rp 1,4 triliun,” ujarnya. Selain itu, perseroan menyiapkan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur perhubungan laut sebesar Rp17,3 triliun dalam lima tahun ke depan. Budi mengatakan, kredit untuk infrastruktur pelabuhan tersebut merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam mendorong sektor kemaritiman nasional.
”Untuk pelabuhan laut kita targetkan sebesar Rp17,3 triliun untuk seluruh pelabuhan di Indonesia,” ujarnya. Managing Director Corporate Banking Bank Mandiri Royke Tumilaar menargetkan pembiayaan di sektor infrastruktur bisa mencapai Rp30 triliun pada tahun ini. Mandiri berharap dapat terlibat di semua program infrastruktur pemerintah, seperti pembangunan bandara, pelabuhan, dan jalan tol.
Setidaknya perseroan menargetkan pembiayaan infrastruktur Rp40 triliun dan baru Rp9 triliun yang terealisasi disetujui. ”Tapi belum ada reimbursement (ditarik) oleh korporat. Kami targetkan satu setengah tahun ini nilai pembiayaan infrastruktur bisa Rp30 triliun,” katanya. Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Asmawi Syam mengaku perseroan berkomitmen menyalurkan kredit untuk proyek infrastruktur BUMN sekitar Rp9-10 triliun pada tahun ini.
Perseroan akan berpartisipasi dalam proyek pembangkit listrik milik PT PLN Persero, jalan tol, serta kemaritiman. ”Kita harus tunggu dulu dari PLN, proyek mana yang terlebih dulu dibangun. Kesanggupan kami untuk semua proyek infrastruktur pada tahap pertama Rp9-10 triliun,” ujar Asmawi.
Selain pembangkit listrik, BRI turut membiayai proyek jalan tol seperti Solo- Ngawi-Kertosono. Asmawi mengakui, perseroan belum mendapatkan mandat dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai pengelola sekaligus pemilik jalan tol tersebut.
Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Achmad Baiquni mengatakan, perusahaannya menganggarkan dana sebesar Rp14-15 triliun untuk kredit infrastruktur pada tahun ini. Perseroan akan membidik sektor kelistrikan, pelabuhan, dan jalan tol. Hingga kini kredit infrastruktur BNI didominasi oleh sektor energi dan korporasi.
Hafid fuad
Diperlukan dukungan biaya dari berbagai pihak, termasuk perbankan. Perlambatan ekonomi yang terjadi membuat perbankan memaksimalkan setiap potensi bisnis. Setiap celah penyaluran kredit baik itu modal kerja ataupun investasi, sangat berarti di tengah lesunya permintaan pinjaman dari sektor riil.
Salah satu yang digadang- gadang untuk mendorong pertumbuhan kredit bank ialah rencana pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Peran kredit perbankan cukup strategis, khususnya dalam menginisiasi proyek yang baru berjalan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengestimasi dana investasi infrastruktur yang dibutuhkan sampai 2019 mencapai Rp5.319,4 triliun.
Rancangan kebutuhan terbesarnya untuk proyek pembangkit listrik Rp980 triliun, sisanya untuk pembangunan jalan Rp805 triliun, dan transportasi laut Rp700 triliun. Dari jumlah itu, rencana alokasi yang dikucurkan pemerintah mencapai Rp2.215,6 triliun atau 40,1% dari total investasi tersebut. Kebutuhan dana lainnya akan mengandalkan dari alokasi belanja pemerintah daerah, BUMN dan swasta.
Salah satu perbankan yang concern terhadap pembiayaan infrastruktur adalah PT Bank Mandiri Tbk. Hingga Juni 2015 perseroan mencatat nilai kredit infrastruktur yang telah disalurkan mencapai Rp63,3 triliun. Adapun kredit infrastruktur yang disalurkan bersama sejumlah bank lain melalui skema kredit sindikasi mencapai Rp64,6 triliun. Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengatakan, sampai akhir Maret lalu Bank Mandiri sudah banyak terlibat dalam pembiayaan berbagai proyek infrastruktur yang telah dijalankan pemerintah.
”Terutama proyek pembangunan yang berkaitan infrastruktur listrik, jalan tol, telekomunikasi dan infrastruktur kereta api,” ujar Budi. Proyek pembangunan infrastruktur yang telah dibiayai Bank Mandiri antara lain pengadaan kereta api Jabodetabek sebesar Rp900 miliar dan pengadaan kereta api di Sumatera Selatan sebesar Rp832 miliar. Selain itu, Bank Mandiri menyalurkan pembiayaan untuk perluasan Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta dan Bandara Ahmad Yani di Semarang sebesar Rp1 triliun.
”Ditambah pembiayaan untuk pembangunan jalan tol JORR W2 Utara sebesar Rp 1,4 triliun,” ujarnya. Selain itu, perseroan menyiapkan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur perhubungan laut sebesar Rp17,3 triliun dalam lima tahun ke depan. Budi mengatakan, kredit untuk infrastruktur pelabuhan tersebut merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam mendorong sektor kemaritiman nasional.
”Untuk pelabuhan laut kita targetkan sebesar Rp17,3 triliun untuk seluruh pelabuhan di Indonesia,” ujarnya. Managing Director Corporate Banking Bank Mandiri Royke Tumilaar menargetkan pembiayaan di sektor infrastruktur bisa mencapai Rp30 triliun pada tahun ini. Mandiri berharap dapat terlibat di semua program infrastruktur pemerintah, seperti pembangunan bandara, pelabuhan, dan jalan tol.
Setidaknya perseroan menargetkan pembiayaan infrastruktur Rp40 triliun dan baru Rp9 triliun yang terealisasi disetujui. ”Tapi belum ada reimbursement (ditarik) oleh korporat. Kami targetkan satu setengah tahun ini nilai pembiayaan infrastruktur bisa Rp30 triliun,” katanya. Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Asmawi Syam mengaku perseroan berkomitmen menyalurkan kredit untuk proyek infrastruktur BUMN sekitar Rp9-10 triliun pada tahun ini.
Perseroan akan berpartisipasi dalam proyek pembangkit listrik milik PT PLN Persero, jalan tol, serta kemaritiman. ”Kita harus tunggu dulu dari PLN, proyek mana yang terlebih dulu dibangun. Kesanggupan kami untuk semua proyek infrastruktur pada tahap pertama Rp9-10 triliun,” ujar Asmawi.
Selain pembangkit listrik, BRI turut membiayai proyek jalan tol seperti Solo- Ngawi-Kertosono. Asmawi mengakui, perseroan belum mendapatkan mandat dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai pengelola sekaligus pemilik jalan tol tersebut.
Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Achmad Baiquni mengatakan, perusahaannya menganggarkan dana sebesar Rp14-15 triliun untuk kredit infrastruktur pada tahun ini. Perseroan akan membidik sektor kelistrikan, pelabuhan, dan jalan tol. Hingga kini kredit infrastruktur BNI didominasi oleh sektor energi dan korporasi.
Hafid fuad
(ars)
Explore More