Reshuffle Kabinet, Kebutuhan atau Pencitraan?

Kamis, 13 Agustus 2015 - 19:44 WIB
Reshuffle Kabinet, Kebutuhan...
Reshuffle Kabinet, Kebutuhan atau Pencitraan?
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai belum tepat dalam melakukan pengisian pos menteri. Hal itu dinilai terlihat dalam perombakan atau reshuffle kabinet terhadap enam menterinya pada Rabu 13 Agustus 2015.

"Saya lihat sih penempatan menterinya masih mismatch (tidak selaras) ya. Kecuali Mendag (Menteri Perdagangan) yang baru, Thomas Lembong, saya tidak punya record soal dia," tutur Direktur Program Pascasarjana Universitas Paramadina Jakarta, Dinna Wisnu, Kamis (13/8/2015).

Dia mencontohkan, penunjukkan Rizal Ramli yang selama ini berkecimpung di bidang ekonomi justru diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman.

Begitu juga dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution yang sebelumnya lebih banyak berkiprah di bidang moneter.

Dinna khawatir reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi hanya untuk pencitraan pemerintah. Padahal, kata dia, tantangan Indonesia di dunia internasional akan semakin berat dan kapasitas menteri tersebut masih diragukan.

"Saya khawatir karena alasan reshuffle lebih untuk peningkatan citra di dalam negeri, efek ke luar negeri bukanlah pertimbangan," tutur Dinna.

Dia menilai diplomasi dalam dunia internasional penting. Diplomasi, kata dia, dilakukan melalui sistem yang terus menerus dalam jangka waktu yang panjang.

Dinna mengaku meragukan kemampuan para menteri dalam menghadapi tantangan global. "Pertanyaannya, apakah orang-orang baru tersebut bisa bekerja dalam suatu sistem, atau hanya mau tampil sendiri," katanya.

Menurut dia, mungkin Presiden menganggap reshuffle dapat memperbaiki dukungan politik dalam negeri dan membawa efek langsung terhadap kinerja pemerintahan, tapi dirinya tidak berpikiran demikian.

"Kalau orang-orang yang naik ini mismatch kompetensinya, bagaimana bisa lakukan itu semua?" tandasnya. (Baca: Syafii Maarif Nilai Kabinet Jokowi Belum Ideal)

Wakil Ketua Umum DPP PAN Hafisz Tohir menilai penempatan pejabat negara pada reshuffle Kabinet Kerja masih belum sesuai antara kompetensi dan posisi. Menurut dia, penempatan menteri belum sesuai antara kompetensi dan desk kementeriannya.

Kendati demikian Ketua Komisi VI DPR itu mengakui, menteri hasil reshuffle kabinet sedikit lebih baik dari menteri sebelumnya, dan juga lebih senior.

Sementara itu terkait Menteri Perdagangan (Mendag), pihaknya belum pernah melihat kiprah Mendag yang baru di sektor perdagangan.

"Tidak pernah melihat Mendag di dunia perdagangan, kecuali dalam bidang moneter," tutur adik mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa itu.


PILIHAN:


Dicopot dari Menkopolhukam, Apa yang Akan Dilakukan Tedjo?
(dam)
Berita Terkait
JK soal Kabinet Merah...
JK soal Kabinet Merah Putih: Nanti 6 Bulan Baru Kita Bisa Menilai
Reshuffle Kabinet, Presiden...
Reshuffle Kabinet, Presiden Lantik 2 Menteri 1 Kepala Lembaga
Jokowi Lantik Dua Menteri...
Jokowi Lantik Dua Menteri dan Tiga Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju
JK Sentil Wacana Kabinet...
JK Sentil Wacana Kabinet Prabowo Diisi 40 Menteri: Artinya Bukan Kabinet Kerja tapi Politis
Penilaian 6 Menteri...
Penilaian 6 Menteri Baru di Mata Jokowi
Reshuffle Kabinet, PKS...
Reshuffle Kabinet, PKS Sarankan Jokowi Libatkan KPK Pilih Calon Menteri
Berita Terkini
DPR: Kasus Chromebook...
DPR: Kasus Chromebook Adalah The New White Collar Crime Terbaik Tanpa Kriminalisasi
5 Peserta Meninggal...
5 Peserta Meninggal Dunia, Kemhan Evaluasi Latsarmil Calon Manajer Kopdes Merah Putih
Peserta SPPI Meninggal...
Peserta SPPI Meninggal Akibat TBC, Tim Seleksi Ungkap Pemeriksaan Awal hanya Terdeteksi Infeksi Paru
Demokrasi Belum Utuh...
Demokrasi Belum Utuh Jika Perempuan Masih Minim Keterwakilan
Polisi Sita Ratusan...
Polisi Sita Ratusan Perangkat Elektronik di Markas Judi Online Hayam Wuruk, Ini Daftarnya
5 Peserta SPPI Meninggal...
5 Peserta SPPI Meninggal saat Latsarmil, Ini Kronologi Tiap Kasus
Infografis
Makan Daging Kambing...
Makan Daging Kambing Menyebabkan Darah Tinggi, Mitos Atau Fakta?
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved