Dikritik Rangkap Jabatan, Ini Respons Luhut Panjaitan
Kamis, 13 Agustus 2015 - 15:25 WIB
Dikritik Rangkap Jabatan, Ini Respons Luhut Panjaitan
A
A
A
JAKARTA - Luhut Binsar Panjaitan enggan menanggapi kritikan dari beberapa pihak mengenai dirinya yang kini merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) pengganti Tedjo Edhy Purdijatno sekaligus Kepala Staf Kepresidenan.
Luhut mengaku tak mengetahui adanya pihak yang mempermasalahkan rangkap jabatan itu. "Enggak tahu saya," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/8/2015).
Lagipula kata dia, rangkap jabatannya itu bukan bersifat permanen. "Ya kan tunggu proses saja. Ya kan? Suka-sukanya presiden. Ada juga menteri rangkap (jabatan) ini itu banyak," ucapnya.
Dia pun tak sependapat jika ada pihak yang menilai keputusan Presiden Jokowi menunjuk dirinya sebagai Menko Polhukam, untuk mengamankan partai politik di luar pemerintah.
"Enggak juga. Semua baik-baik, partai-partai juga semua proporsional. Kalau patut dikritik ya dikritik, kalau dipuji ya dipuji, proporsional. Masa pemerintah enggak mau dikritik? Boleh kritik tapi konstruktif, jangan yang destruktif," pungkasnya.
Sekadar diketahui, Presiden Jokowi telah merombak atau melakukan reshuffle kabinet kerja. Luhut pun salah satu pejabat yang dilantik sebagai Menko Polhukam pengganti Tedjo Edhy.
Meski demikian, posisi Kepala Staf Kepresidenan masih dijabat Luhut. Hal itu karena Presiden Jokowi belum memilih pejabat untuk mengisi posisi Kepala Staf Kepresidenan pengganti Luhut.
Pilihan:
Setelah Dicopot, Mereka Tak Diundang Acara Pelantikan
Kekuatan Marinir Indonesia Masuk Tiga Besar di Dunia
Luhut mengaku tak mengetahui adanya pihak yang mempermasalahkan rangkap jabatan itu. "Enggak tahu saya," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/8/2015).
Lagipula kata dia, rangkap jabatannya itu bukan bersifat permanen. "Ya kan tunggu proses saja. Ya kan? Suka-sukanya presiden. Ada juga menteri rangkap (jabatan) ini itu banyak," ucapnya.
Dia pun tak sependapat jika ada pihak yang menilai keputusan Presiden Jokowi menunjuk dirinya sebagai Menko Polhukam, untuk mengamankan partai politik di luar pemerintah.
"Enggak juga. Semua baik-baik, partai-partai juga semua proporsional. Kalau patut dikritik ya dikritik, kalau dipuji ya dipuji, proporsional. Masa pemerintah enggak mau dikritik? Boleh kritik tapi konstruktif, jangan yang destruktif," pungkasnya.
Sekadar diketahui, Presiden Jokowi telah merombak atau melakukan reshuffle kabinet kerja. Luhut pun salah satu pejabat yang dilantik sebagai Menko Polhukam pengganti Tedjo Edhy.
Meski demikian, posisi Kepala Staf Kepresidenan masih dijabat Luhut. Hal itu karena Presiden Jokowi belum memilih pejabat untuk mengisi posisi Kepala Staf Kepresidenan pengganti Luhut.
Pilihan:
Setelah Dicopot, Mereka Tak Diundang Acara Pelantikan
Kekuatan Marinir Indonesia Masuk Tiga Besar di Dunia
(maf)
