24.000 Kesempatan Kerja Dibuka untuk Cegah TKI ke Timur Tengah
24.000 Kesempatan Kerja Dibuka untuk Cegah TKI ke Timur Tengah
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan membuka perluasan kesempatan kerja bagi 24.000 warga di kantong pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI). Hal ini untuk mencegah pengiriman TKI informal ke Timur Tengah.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengatakan, pada 2015, program pemberdayaan perluasan kesempatan kerja diberikan ke daerah asal TKI ke Timur Tengah untuk 24.000 orang melalui penciptaan wirausaha baru dan inkubasi bisnis, padat karya produktif, teknologi tepat guna, dan tenaga kerja pendamping, atau TKI sukses.
”Kita memberikan insentif pelatihan kewirausahaan di kantong kantong TKI, agar mereka bisa bekerja secara mandiri. ini dimaksudkan agar para pencari kerja sedapat mungkin tetap bekerja di dalam negeri dengan lebih layak pendapatannya,” katanya di kantor Kemenaker kemarin.
Diketahui, pemerintah masih memberlakukan moratorium penempatan TKI informal atau yang lebih dikenal TKI penata laksana rumah tangga (PLRT) ke 21 negara yakni Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania.
Sementara beberapa kantong pengiriman TKI yakni di Blitar, Garut, Gunungkidul, Indramayu, Madura, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Terkait dengan penempatan TKI ke luar negeri, Hanif menjelaskan bahwa perluasan kesempatan kerja di dalam negeri dan peningkatan jumlah TKI formal ke Timur Tengah menjadi solusi prioritas dalam mengatasi dampak moratorium. Pemerintah melakukan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan kepada calon TKI yang tidak jadi bekerja ke Timur Tengah.
Keluarga calon TKI pun dilibatkan dalam program pemberdayaan ini. Dia menerangkan, pemerintah pun akan menggeser calon TKI Timur Tengah agar dapat bekerja pada pengguna berbadan hukum atau formal berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya. Pemerintah akan fokus memperbanyak TKI formal yang bekerja di Timur Tengah sebagai antisipasi dampak moratorium ini.
Tak hanya itu, Hanif pun mendorong pengalihan tujuan dengan memberikan izin pemindahan kawasan penempatan pada pengguna perseorangan bagi Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) ke Asia-Pasifik. Asia- Pasifik dipilih karena selama ini penempatan TKI sektor rumah tangga di kawasan ini relatif lebih baik kondisinya daripada Timur Tengah.
Mengenai banyaknya TKI ilegal, ujar Hanif, ke depannya akan mendorong pelayanan terpadu satu pintu di daerahdaerah. Layanan ini diperlukan agar proses penanganan TKI benar-benar terkoordinasi sehingga data TKI yang berangkat dan pulang tidak berbeda. AnggotaKomisiIX DPRRiski Sadig menyatakan sepakat harus diperbanyak lapangan pekerjaan baru di kantongkantong TKI.
Jenis pekerjaannya sendiri bisa dalam bentuk apa saja asalkan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Misalkan daerah tersebut dekat dengan pesisir maka lapangan padat karya di sektor perikanan harus dikembangkan. Dia menjelaskan, agar misi penutupan total TKI sektor domestik dapat terwujud segera.
Neneng zubaidah
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengatakan, pada 2015, program pemberdayaan perluasan kesempatan kerja diberikan ke daerah asal TKI ke Timur Tengah untuk 24.000 orang melalui penciptaan wirausaha baru dan inkubasi bisnis, padat karya produktif, teknologi tepat guna, dan tenaga kerja pendamping, atau TKI sukses.
”Kita memberikan insentif pelatihan kewirausahaan di kantong kantong TKI, agar mereka bisa bekerja secara mandiri. ini dimaksudkan agar para pencari kerja sedapat mungkin tetap bekerja di dalam negeri dengan lebih layak pendapatannya,” katanya di kantor Kemenaker kemarin.
Diketahui, pemerintah masih memberlakukan moratorium penempatan TKI informal atau yang lebih dikenal TKI penata laksana rumah tangga (PLRT) ke 21 negara yakni Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania.
Sementara beberapa kantong pengiriman TKI yakni di Blitar, Garut, Gunungkidul, Indramayu, Madura, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Terkait dengan penempatan TKI ke luar negeri, Hanif menjelaskan bahwa perluasan kesempatan kerja di dalam negeri dan peningkatan jumlah TKI formal ke Timur Tengah menjadi solusi prioritas dalam mengatasi dampak moratorium. Pemerintah melakukan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan kepada calon TKI yang tidak jadi bekerja ke Timur Tengah.
Keluarga calon TKI pun dilibatkan dalam program pemberdayaan ini. Dia menerangkan, pemerintah pun akan menggeser calon TKI Timur Tengah agar dapat bekerja pada pengguna berbadan hukum atau formal berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya. Pemerintah akan fokus memperbanyak TKI formal yang bekerja di Timur Tengah sebagai antisipasi dampak moratorium ini.
Tak hanya itu, Hanif pun mendorong pengalihan tujuan dengan memberikan izin pemindahan kawasan penempatan pada pengguna perseorangan bagi Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) ke Asia-Pasifik. Asia- Pasifik dipilih karena selama ini penempatan TKI sektor rumah tangga di kawasan ini relatif lebih baik kondisinya daripada Timur Tengah.
Mengenai banyaknya TKI ilegal, ujar Hanif, ke depannya akan mendorong pelayanan terpadu satu pintu di daerahdaerah. Layanan ini diperlukan agar proses penanganan TKI benar-benar terkoordinasi sehingga data TKI yang berangkat dan pulang tidak berbeda. AnggotaKomisiIX DPRRiski Sadig menyatakan sepakat harus diperbanyak lapangan pekerjaan baru di kantongkantong TKI.
Jenis pekerjaannya sendiri bisa dalam bentuk apa saja asalkan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Misalkan daerah tersebut dekat dengan pesisir maka lapangan padat karya di sektor perikanan harus dikembangkan. Dia menjelaskan, agar misi penutupan total TKI sektor domestik dapat terwujud segera.
Neneng zubaidah
(bbg)
Explore More