Perbaiki Manajemen Stok Daging
Perbaiki Manajemen Stok Daging
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah harus membenahi manajemen pengelolaan stok daging sapi. Kenaikan harga daging yang berujung pada aksi mogok pedagang di pasar tradisional di sejumlah wilayah Tanah Air merupakan dampak kurangnya persediaan daging.
Desakan ini disampaikan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Akmal Pasluddin dan anggota Komisi IV dari Fraksi PKB Daniel Johan. Dalam pandangan mereka, manajemen stok yang dilakukan pemerintah tiga bulanterakhirtidaktertatabaik. Untuk mengatasi kenaikan harga daging, pemerintah dalam rapat koordinasi di Kantor Presiden kemarin akhirnya memutuskan mengimpor sapi siap potong.
Di sisi lain, pemerintah juga akan mencari siapa yang memainkan harga sapi hingga melambung tinggi. ”Karena kejadian saat ini merupakan kelalaian kebijakan tiga bulan sebelumnya. Pemerintah harusnya malu, menjelang peringatan ke-70 Kemerdekaan RI, malah dihiasi dengan situasi penjajahan akan tingginya harga pangan,” ujar Andi Akmal dalam keterangan tertulisnya kemarin.
Dia mengungkapkan, dalam satu pekan terakhir, kenaikan daging sapi di tingkat pemotongan hewan sampai tiga kali. Kondisi ini kemudian menjadi pembenar bagi para pedagang besar daging untuk mengklaim bahwa pemberian izin impor sebesar 50.000 ekor sangat jauh dari kebutuhan. Sebelumnya, para importir mengajukan kuota impor 250.000 ekor untuk kuartal tiga 2015.
”Pemerintah harus segera memberi solusi terhadap tingginya harga daging sapi ini tanpa adanya impor lagi. Jika opsi Impor tetap dilakukan maka para peternak yang mempersiapkan momentum Idul Adha akan semakin terpuruk pada beberapa bulan ke depan,” ungkapnya. Daniel Johan mengatakan, pasokandaging bisaditutupibila setiap triwulan dilakukan impor 250.000 ekor sapi penggemukan, bukan mengimpor daging.
Namun, pada triwulan ketiga kemarin (Juli) yang bertepatan dengan Lebaran, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman hanya membolehkan impor sebesar 50.000 dari kebutuhan 250.000 ekor sapi. ”Jelas saat ini Indonesia sangat kekurangan stok sehingga tidak heran harga melambung tinggi. Dan alasan Mentan (mengurangi impor) karena persediaan sapi lokal mencukupi adalah ngaco, Mentan yang menjadi penyebab dan harus bertanggung jawab atas kenaikan harga daging sapi,” kata Daniel saat dihubungi kemarin.
Menurut dia, kebutuhan daging sapi nasional per tahun mencapai 653.000 ton atau setara3.657.000sapi. Dengankata lain rata-rata setiap bulan dibutuhkan sekitar 305.000 ekor sapi. Dari kebutuhan ini, produksi sapi lokal hanya mampu memenuhi 406.000 ton atau 2.339.000 ekor sapi. Daniel mengakui populasi sapi lokal tahun 2015 memang mencapai 17,2 juta ekor.
Namun, tidak semuanya siap untuk potong karena banyak yang masih anak sapi dan sebagian besar merupakan sapi indukan betina yang tidak boleh dipotong. ”Jadi yang siap dipotong hanya 2,3 jutaan sapi, ada kekurangan pasokan dari sapi lokal untuk kebutuhan nasional 247.000 ton dagingsapiatausetara1.383.000 ekor sapi,” ujarnya. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui persoalan daging sapi yang sedang mengemuka di tengah masyarakat pada saat ini karena masalah pasokan.
Menurut dia, pasokan sebenarnya bisa diperoleh baik dari dalam negeri maupun bisa melalui impor seperti yang kerap dilakukan dari Australia. ”Sembari mencari solusi atas persoalan itu, pemerintah akan meningkatkan kualitas sapi dalam negeri,” kata Jusuf Kalla di Auditorium Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, kemarin.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil juga melihat melonjaknya harga sapi murni disebabkan persoalan permintaan dan penawaran. Dia pun mengaku tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan bahwa kenaikan harga disebabkan permainan pengusaha penggemukan sapi yang menahan sapi. ”Saya tidak ingin berspekulasi yang berpotensi menimbulkan kontroversi. Kita lihat dulu permasalahannya,” ucap dia.
Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim pasokan daging sapi cukup untuk empat bulan ke depan. Menurut dia, berdasarkan pengecekan di lapangan, pihaknya mendapatkan adanya stok 221.000 ekor sapi. ”Sekarang ini perkiraan terakhir jumlahnya sekitar 160.000 ekor sapi, itu cukup untuk empat bulan dengan hitungan 40.000 ekor sapi setiap bulannya,” ucapnya.
Menteri Perdagangan Rachmat Gobel juga menegaskan stok sapi di tempat penggemukan sapi (feedlot) saat ini cukup dan mampu memenuhi kebutuhan daging sapi selama 2-3 bulan ke depan. Hanya, pihak di tempat penggemukan sapi menahan karena impor sapi yang belum dikeluarkan.
”Tadi saya bicara sama Menteri Pertanian, ya bahwa stok di feedlot itu ada sampai 2-3 bulan cukup, jadi isu kelangkaan itu karena ada yang menahan, itu pidana,” katanya setelah meresmikan Depo Bahan Pokok (Bapok) ‘Kita’ di Pasar Kramatjati, Jakarta, kemarin. Pemerintah sendiri merespons gejolak harga daging sapi dengan menggelar rapat koordinasi yang dipimpin oleh menko perekonomian kemarin sore.
Rapat koordinasi digelar di Kantor Kepresidenan Jakarta, meski dalam rapat tersebut tidak dihadiri Presiden Joko Widodo. Dalam rapat tersebut, pemerintah akhirnya memutuskan kebijakan jangka sangat pendek untuk mengatasi naiknya harga daging sapi, yaitu dengan impor dan operasi pasar (OP). Sofyan Djalil mengungkapkan, pemerintah memberikan izin kepada Bulog untuk mengimpor sapi siap potong sebanyak 50.000 ekor.
Sapi impor nantinya akan dikeluarkan melalui Bulog. ”Ini kebijakan jangka pendek dan sangat pendek, kebijakan sampai akhir tahun atau menengah akan dilaporkan dulu kepada Presiden,” kata Sofyan, dalam jumpa pers bersama menteri perdagangan, dan Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti, seusai rapat koordinasi (rakor) di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.
Pemerintah mengharapkan, dengan kebijakan itu, para penggemuk sapi juga akan melepaskan ternaknya dan pedagang daging akan mulai beraktivitas lagi. ”UU melarang adanya penimbunan, kami akan panggil mereka juga para pedagang,” katanya. Seperti diketahui, pedagang sapi melakukan aksi mogok sejak Sabtu (8/8) untuk merespons meroketnya harga sapi yang kini rata-rata mencapai Rp12.000 per kilogram. Mereka melakukan mogok karena dirugikan dengan merosotnya omzet dan turunnya daya beli masyarakat. Mogok juga mempersoalkan rendahnya kuota sapi impor.
Undang-Undang Pangan
PresidenJokoWidodo(Jokowi) menegaskan akan mencari siapa pelaku yang memainkah hargadagingsapisehinggaharga saat ini melambung tinggi. Menurut Kepala Negara, pemerintah akan menerapkan Undang- Undang (UU) Pangan untuk menindak pengusaha daging yang nakal.”Ada Undang-Undang Pangan, hati-hati.
(Permainan siapa), barudicari (pelakunya),” ujar Presiden tadi malam di Jakarta. Rachmat Gobel juga menandaskan, para pemilik kloter sapi dapat dikenakan pasal UU Pangan dan UU Perdagangan. ”Namun, kita akan memanggil mereka untuk sama-sama jangan mengganggu roda ekonomi nasional kita, apalagi dalam kondisi ekonomi lesu sekarang ini. (UU yang akan diterapkan), bahwa mereka tidak boleh melakukan penimbunan, apalagi dalam situasi dan kondisi seperti ini,” ujar Rahmat di Kantor Kepresidenan, Jakarta.
Dia juga mengingatkan, ajakan pengusaha daging sapi untuk mogok sudah merupakan tindakan pelanggaran hukum. ”Imbauan itu kan sudah mengajak dan mungkin bisa dikatakan lebih menghasut mengajak semua,” jelasnya. Terkait dengan kemungkinan adanya pihak yang memainkan harga sapi, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan pihaknya bertugas untuk mengawal keamanan dalam kenaikan harga, sekaligus kelangkaan komoditas pangan.
”Begitu juga soal prosedur impor. Karena ada satu ulah pelaku usaha yang membuat kita ketergantungan pada impor, sehingga mati produk dalam negeri kita. Tentu akan dilakukan tindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha tidak sehat itu,” tukasnya. Badrodin juga menyoroti kemungkinan adanya pelaku usaha yang curang, termasuk melakukan penimbunan. ”Kita akan ambil tindakan terhadap pelaku usaha yang tidak sehat ini agar bisa dilakukan upaya pembenahan,” katanya.
Mula akmal/ rarasati syarief/ rahmat fiansyah
Desakan ini disampaikan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Akmal Pasluddin dan anggota Komisi IV dari Fraksi PKB Daniel Johan. Dalam pandangan mereka, manajemen stok yang dilakukan pemerintah tiga bulanterakhirtidaktertatabaik. Untuk mengatasi kenaikan harga daging, pemerintah dalam rapat koordinasi di Kantor Presiden kemarin akhirnya memutuskan mengimpor sapi siap potong.
Di sisi lain, pemerintah juga akan mencari siapa yang memainkan harga sapi hingga melambung tinggi. ”Karena kejadian saat ini merupakan kelalaian kebijakan tiga bulan sebelumnya. Pemerintah harusnya malu, menjelang peringatan ke-70 Kemerdekaan RI, malah dihiasi dengan situasi penjajahan akan tingginya harga pangan,” ujar Andi Akmal dalam keterangan tertulisnya kemarin.
Dia mengungkapkan, dalam satu pekan terakhir, kenaikan daging sapi di tingkat pemotongan hewan sampai tiga kali. Kondisi ini kemudian menjadi pembenar bagi para pedagang besar daging untuk mengklaim bahwa pemberian izin impor sebesar 50.000 ekor sangat jauh dari kebutuhan. Sebelumnya, para importir mengajukan kuota impor 250.000 ekor untuk kuartal tiga 2015.
”Pemerintah harus segera memberi solusi terhadap tingginya harga daging sapi ini tanpa adanya impor lagi. Jika opsi Impor tetap dilakukan maka para peternak yang mempersiapkan momentum Idul Adha akan semakin terpuruk pada beberapa bulan ke depan,” ungkapnya. Daniel Johan mengatakan, pasokandaging bisaditutupibila setiap triwulan dilakukan impor 250.000 ekor sapi penggemukan, bukan mengimpor daging.
Namun, pada triwulan ketiga kemarin (Juli) yang bertepatan dengan Lebaran, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman hanya membolehkan impor sebesar 50.000 dari kebutuhan 250.000 ekor sapi. ”Jelas saat ini Indonesia sangat kekurangan stok sehingga tidak heran harga melambung tinggi. Dan alasan Mentan (mengurangi impor) karena persediaan sapi lokal mencukupi adalah ngaco, Mentan yang menjadi penyebab dan harus bertanggung jawab atas kenaikan harga daging sapi,” kata Daniel saat dihubungi kemarin.
Menurut dia, kebutuhan daging sapi nasional per tahun mencapai 653.000 ton atau setara3.657.000sapi. Dengankata lain rata-rata setiap bulan dibutuhkan sekitar 305.000 ekor sapi. Dari kebutuhan ini, produksi sapi lokal hanya mampu memenuhi 406.000 ton atau 2.339.000 ekor sapi. Daniel mengakui populasi sapi lokal tahun 2015 memang mencapai 17,2 juta ekor.
Namun, tidak semuanya siap untuk potong karena banyak yang masih anak sapi dan sebagian besar merupakan sapi indukan betina yang tidak boleh dipotong. ”Jadi yang siap dipotong hanya 2,3 jutaan sapi, ada kekurangan pasokan dari sapi lokal untuk kebutuhan nasional 247.000 ton dagingsapiatausetara1.383.000 ekor sapi,” ujarnya. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui persoalan daging sapi yang sedang mengemuka di tengah masyarakat pada saat ini karena masalah pasokan.
Menurut dia, pasokan sebenarnya bisa diperoleh baik dari dalam negeri maupun bisa melalui impor seperti yang kerap dilakukan dari Australia. ”Sembari mencari solusi atas persoalan itu, pemerintah akan meningkatkan kualitas sapi dalam negeri,” kata Jusuf Kalla di Auditorium Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, kemarin.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil juga melihat melonjaknya harga sapi murni disebabkan persoalan permintaan dan penawaran. Dia pun mengaku tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan bahwa kenaikan harga disebabkan permainan pengusaha penggemukan sapi yang menahan sapi. ”Saya tidak ingin berspekulasi yang berpotensi menimbulkan kontroversi. Kita lihat dulu permasalahannya,” ucap dia.
Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim pasokan daging sapi cukup untuk empat bulan ke depan. Menurut dia, berdasarkan pengecekan di lapangan, pihaknya mendapatkan adanya stok 221.000 ekor sapi. ”Sekarang ini perkiraan terakhir jumlahnya sekitar 160.000 ekor sapi, itu cukup untuk empat bulan dengan hitungan 40.000 ekor sapi setiap bulannya,” ucapnya.
Menteri Perdagangan Rachmat Gobel juga menegaskan stok sapi di tempat penggemukan sapi (feedlot) saat ini cukup dan mampu memenuhi kebutuhan daging sapi selama 2-3 bulan ke depan. Hanya, pihak di tempat penggemukan sapi menahan karena impor sapi yang belum dikeluarkan.
”Tadi saya bicara sama Menteri Pertanian, ya bahwa stok di feedlot itu ada sampai 2-3 bulan cukup, jadi isu kelangkaan itu karena ada yang menahan, itu pidana,” katanya setelah meresmikan Depo Bahan Pokok (Bapok) ‘Kita’ di Pasar Kramatjati, Jakarta, kemarin. Pemerintah sendiri merespons gejolak harga daging sapi dengan menggelar rapat koordinasi yang dipimpin oleh menko perekonomian kemarin sore.
Rapat koordinasi digelar di Kantor Kepresidenan Jakarta, meski dalam rapat tersebut tidak dihadiri Presiden Joko Widodo. Dalam rapat tersebut, pemerintah akhirnya memutuskan kebijakan jangka sangat pendek untuk mengatasi naiknya harga daging sapi, yaitu dengan impor dan operasi pasar (OP). Sofyan Djalil mengungkapkan, pemerintah memberikan izin kepada Bulog untuk mengimpor sapi siap potong sebanyak 50.000 ekor.
Sapi impor nantinya akan dikeluarkan melalui Bulog. ”Ini kebijakan jangka pendek dan sangat pendek, kebijakan sampai akhir tahun atau menengah akan dilaporkan dulu kepada Presiden,” kata Sofyan, dalam jumpa pers bersama menteri perdagangan, dan Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti, seusai rapat koordinasi (rakor) di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.
Pemerintah mengharapkan, dengan kebijakan itu, para penggemuk sapi juga akan melepaskan ternaknya dan pedagang daging akan mulai beraktivitas lagi. ”UU melarang adanya penimbunan, kami akan panggil mereka juga para pedagang,” katanya. Seperti diketahui, pedagang sapi melakukan aksi mogok sejak Sabtu (8/8) untuk merespons meroketnya harga sapi yang kini rata-rata mencapai Rp12.000 per kilogram. Mereka melakukan mogok karena dirugikan dengan merosotnya omzet dan turunnya daya beli masyarakat. Mogok juga mempersoalkan rendahnya kuota sapi impor.
Undang-Undang Pangan
PresidenJokoWidodo(Jokowi) menegaskan akan mencari siapa pelaku yang memainkah hargadagingsapisehinggaharga saat ini melambung tinggi. Menurut Kepala Negara, pemerintah akan menerapkan Undang- Undang (UU) Pangan untuk menindak pengusaha daging yang nakal.”Ada Undang-Undang Pangan, hati-hati.
(Permainan siapa), barudicari (pelakunya),” ujar Presiden tadi malam di Jakarta. Rachmat Gobel juga menandaskan, para pemilik kloter sapi dapat dikenakan pasal UU Pangan dan UU Perdagangan. ”Namun, kita akan memanggil mereka untuk sama-sama jangan mengganggu roda ekonomi nasional kita, apalagi dalam kondisi ekonomi lesu sekarang ini. (UU yang akan diterapkan), bahwa mereka tidak boleh melakukan penimbunan, apalagi dalam situasi dan kondisi seperti ini,” ujar Rahmat di Kantor Kepresidenan, Jakarta.
Dia juga mengingatkan, ajakan pengusaha daging sapi untuk mogok sudah merupakan tindakan pelanggaran hukum. ”Imbauan itu kan sudah mengajak dan mungkin bisa dikatakan lebih menghasut mengajak semua,” jelasnya. Terkait dengan kemungkinan adanya pihak yang memainkan harga sapi, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan pihaknya bertugas untuk mengawal keamanan dalam kenaikan harga, sekaligus kelangkaan komoditas pangan.
”Begitu juga soal prosedur impor. Karena ada satu ulah pelaku usaha yang membuat kita ketergantungan pada impor, sehingga mati produk dalam negeri kita. Tentu akan dilakukan tindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha tidak sehat itu,” tukasnya. Badrodin juga menyoroti kemungkinan adanya pelaku usaha yang curang, termasuk melakukan penimbunan. ”Kita akan ambil tindakan terhadap pelaku usaha yang tidak sehat ini agar bisa dilakukan upaya pembenahan,” katanya.
Mula akmal/ rarasati syarief/ rahmat fiansyah
(bbg)
Explore More