DPR Diminta Kritisi Calon Dubes
Minggu, 09 Agustus 2015 - 09:56 WIB
DPR Diminta Kritisi Calon Dubes
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo sudah mengajukan 33 nama calon duta besar (dubes) Indonesia ke DPR. Namun muncul kritikan atas nama-nama tersebut karena banyak di antaranya yang tidak memiliki latar belakang diplomat karier.
Bahkan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menganggap kandidat yang diajukan pemerintah banyak mengandung unsur politis karena ada beberapa di antaranya yang berasal dari partai politik (parpol). ”Kalau menurut saya, sepintas dari nama-nama itu terlalu banyak nama dari parpol dan berafiliasi ke penguasa. Jadi ya ini seperti bagi-bagi kekuasaan,” kata Fadli Zon di Jakarta kemarin.
Dia mengakui, pengajuan nama calon duta besar memang hak Presiden. Namun dia berharap Jokowi bisa mengedepankan kemampuan calon dibandingkan kedekatan. ”Harusnya yang dipilih jadi duta besar yang latar belakangnya diplomat, karena kalau dari diplomat karier pasti mumpuni. Apalagi Jokowi ingin menjadikan kedutaan jadi garda depan marketing kepentingan nasional kita,” tutupnya.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Adi Suryadi Culla menilai, setelah melihat daftar 33 nama dubes yang beredar, kesan pemerintahan Jokowi melakukan politik akomodasi belum selesai. ”Ada sebagian politisi seperti Alex Litaay dan Husnan Bae, jadi ada kesan sebagian karena faktor akomodasi politik. Melihat 33 nama itu, pemerintahan ini kelihatannya belum selesai dengan proses akomodasi kepentingan,” katanya.
Dari 33 nama calon duta besar, beberapa di antaranya yang bukan diplomat karier antara lain Amelia Achmad Yani , Rizal Sukma, Sri Astari Rasjid, Alexander Litaay, Safira Machrusah, dan Helmi Fauzi.
Sucipto/okezone
Bahkan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menganggap kandidat yang diajukan pemerintah banyak mengandung unsur politis karena ada beberapa di antaranya yang berasal dari partai politik (parpol). ”Kalau menurut saya, sepintas dari nama-nama itu terlalu banyak nama dari parpol dan berafiliasi ke penguasa. Jadi ya ini seperti bagi-bagi kekuasaan,” kata Fadli Zon di Jakarta kemarin.
Dia mengakui, pengajuan nama calon duta besar memang hak Presiden. Namun dia berharap Jokowi bisa mengedepankan kemampuan calon dibandingkan kedekatan. ”Harusnya yang dipilih jadi duta besar yang latar belakangnya diplomat, karena kalau dari diplomat karier pasti mumpuni. Apalagi Jokowi ingin menjadikan kedutaan jadi garda depan marketing kepentingan nasional kita,” tutupnya.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Adi Suryadi Culla menilai, setelah melihat daftar 33 nama dubes yang beredar, kesan pemerintahan Jokowi melakukan politik akomodasi belum selesai. ”Ada sebagian politisi seperti Alex Litaay dan Husnan Bae, jadi ada kesan sebagian karena faktor akomodasi politik. Melihat 33 nama itu, pemerintahan ini kelihatannya belum selesai dengan proses akomodasi kepentingan,” katanya.
Dari 33 nama calon duta besar, beberapa di antaranya yang bukan diplomat karier antara lain Amelia Achmad Yani , Rizal Sukma, Sri Astari Rasjid, Alexander Litaay, Safira Machrusah, dan Helmi Fauzi.
Sucipto/okezone
(ars)
