Reshuffle, Menko Polhukam Harus Kuasai Persoalan Teritorial
Selasa, 04 Agustus 2015 - 20:32 WIB
Reshuffle, Menko Polhukam Harus Kuasai Persoalan Teritorial
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diingatkan untuk mencari orang yang tepat jika ingin melakukan reshuffle kabinet.
Dosen Universitas Pertahanan (Unhan), Muhammad Dahrin La Ode mengingatkan pengganti yang tepat untuk posisi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) adalah yang memiliki latar belakang militer.
Dia mengatakan, meskipun latar belakang militer, seorang Menko Polhukam harus memahami soal teritorial. Menurutnya, mantan Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan mantan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Jenderal purnawirawan Marciano Norman.
"Jadi dua orang ini memiliki kemampuan politik yang tinggi, punya kemampuan ideologi politik, memiliki kemampuan kerja yang cepat untuk hubungan politik luar negeri dan politik dalam negeri berkualitas tinggi," ujar Dahrin, Jakarta, Selasa (4/8/2015).
Dia mengingatkan, Jokowi juga perlu mempertimbangkan mengenai isu protes besar-besaran dari sekelompok masyarakat. Maka itu, Menko Polhukam harus bisa mengatasi mengatasi persoalan tersebut. "People power ini kan semua berasal dari darat tidak ada masyarakat dari laut dan udara," ucapnya.
Meskipun mengingatkan sosok yang tepat untuk seorang Menko Polhukam ke depan, bukan berarti kinerja Tdjo Edhy Purdijatno sebagai Menko Polhukam selama ini diabaikan.
"Tapi saya juga nilai Pak Tedjo 75 sampai 85 kinerjanya sangat tinggi bukan berarti harus diganti, tidak mendesak juga untuk diganti," tukasnya.
Baca: Alasan Jokowi Harus Reshuffle Kabinet Kerja.
Dosen Universitas Pertahanan (Unhan), Muhammad Dahrin La Ode mengingatkan pengganti yang tepat untuk posisi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) adalah yang memiliki latar belakang militer.
Dia mengatakan, meskipun latar belakang militer, seorang Menko Polhukam harus memahami soal teritorial. Menurutnya, mantan Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan mantan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Jenderal purnawirawan Marciano Norman.
"Jadi dua orang ini memiliki kemampuan politik yang tinggi, punya kemampuan ideologi politik, memiliki kemampuan kerja yang cepat untuk hubungan politik luar negeri dan politik dalam negeri berkualitas tinggi," ujar Dahrin, Jakarta, Selasa (4/8/2015).
Dia mengingatkan, Jokowi juga perlu mempertimbangkan mengenai isu protes besar-besaran dari sekelompok masyarakat. Maka itu, Menko Polhukam harus bisa mengatasi mengatasi persoalan tersebut. "People power ini kan semua berasal dari darat tidak ada masyarakat dari laut dan udara," ucapnya.
Meskipun mengingatkan sosok yang tepat untuk seorang Menko Polhukam ke depan, bukan berarti kinerja Tdjo Edhy Purdijatno sebagai Menko Polhukam selama ini diabaikan.
"Tapi saya juga nilai Pak Tedjo 75 sampai 85 kinerjanya sangat tinggi bukan berarti harus diganti, tidak mendesak juga untuk diganti," tukasnya.
Baca: Alasan Jokowi Harus Reshuffle Kabinet Kerja.
(kur)
