Mendagri: Tak Fair Jika Calon Tunggal Langsung Dilantik
Selasa, 04 Agustus 2015 - 00:36 WIB
Mendagri: Tak Fair Jika Calon Tunggal Langsung Dilantik
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tak sepakat jika ada calon tunggal di pilkada serentak langsung dilantik tanpa dilaksanakannya pemungutan suara. Sebab, menurut dia, calon tunggal belum tentu dipilih oleh rakyatnya.
"Itu enggak fair (langsung dilantik). Calon tunggal belum tentu dipilih rakyat," kata Tjahjo di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2015).
Lebih lanjut, dia mengatakan, berbagai opsi untuk mengatasi adanya daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah di pilkada serentak telah disiapkan.
"Kami dan Menkumham Yasonna Laoly dan Dirjen Otda menyiapkan berbagai opsi seandainya besok ada rapat kabinet terbatas untuk membahas masalah (Calon tunggal) ini," ujarnya.
Namun, apakah opsi itu diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), politikus PDIP ini mengaku belum mengetahuinya.
"Tapi yang penting satu pasang harus diperhatikan, apakah mekanismenya menggunakan sistem bumbung kosong, penunjukan Plt," ungkapnya.
Dia pun mendengar bahwa DPR akan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berkonsultasi membahas persoalan calon tunggal di dalam pilkada serentak itu.
"Dan besok sudah kita persiapkan beberapa opsi kepada presiden," imbuhnya.
PILIHAN:
Fenomena Calon Tunggal di Pilkada Tanggung Jawab Parpol
Bupati Morotai Minta KPK Tunda Pelimpahan Berkas Perkara
"Itu enggak fair (langsung dilantik). Calon tunggal belum tentu dipilih rakyat," kata Tjahjo di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2015).
Lebih lanjut, dia mengatakan, berbagai opsi untuk mengatasi adanya daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah di pilkada serentak telah disiapkan.
"Kami dan Menkumham Yasonna Laoly dan Dirjen Otda menyiapkan berbagai opsi seandainya besok ada rapat kabinet terbatas untuk membahas masalah (Calon tunggal) ini," ujarnya.
Namun, apakah opsi itu diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), politikus PDIP ini mengaku belum mengetahuinya.
"Tapi yang penting satu pasang harus diperhatikan, apakah mekanismenya menggunakan sistem bumbung kosong, penunjukan Plt," ungkapnya.
Dia pun mendengar bahwa DPR akan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berkonsultasi membahas persoalan calon tunggal di dalam pilkada serentak itu.
"Dan besok sudah kita persiapkan beberapa opsi kepada presiden," imbuhnya.
PILIHAN:
Fenomena Calon Tunggal di Pilkada Tanggung Jawab Parpol
Bupati Morotai Minta KPK Tunda Pelimpahan Berkas Perkara
(kri)
