Ini Cara Demokrat Pilih Jago di Pilkada Serentak
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat menyatakan memiliki cara yang tepat dalam menjaring figur yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pengusungan calon kepala daerah didasarkan atas mekanisme sesuai standar yang ditetapkan oleh Partai Demokrat.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Didi Irawadi mengatakan, standar utama yang harus dipatuhi peserta seperti tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
"Ada lembaga survei kredibel sehingga prosesnya begitu baik," ujar Didi saat diskusi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/8/2015).
Didi menegaskan, bagi calon-calon kepala daerah yang mendapat rekomendasi partai memiliki elektabilitas, integritas dan rekam jejak yang baik.
Apalagi, lanjut dia, proses penjaringan dilakukan dari daerah ke pusat. "Dari aspirasi dari daerah ke atas, kita sandingkan dengan syarat pemerintah," ujar Didi.
Mantan anggota Komisi III DPR ini mengakui proses penjaringan tidak selalu berjalan mulus. Kendati demikian, kata dia, Demokrat senantiasa memaksimalkan peran pengurus partai di daerah.
Didi menegaskan tidak akan toleran terhadap calon kepala daerah yang pernah terlibat masalah hukum.
"Kalau di antara kandidiat ada persoalan hukum yang serius, walau populer, tentu DPP harus turun tangan. Itu salah satu contohnya," tuturnya.
PILIHAN:
KPU Akui Persiapan Pilkada Minim
Pengusungan calon kepala daerah didasarkan atas mekanisme sesuai standar yang ditetapkan oleh Partai Demokrat.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Didi Irawadi mengatakan, standar utama yang harus dipatuhi peserta seperti tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
"Ada lembaga survei kredibel sehingga prosesnya begitu baik," ujar Didi saat diskusi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/8/2015).
Didi menegaskan, bagi calon-calon kepala daerah yang mendapat rekomendasi partai memiliki elektabilitas, integritas dan rekam jejak yang baik.
Apalagi, lanjut dia, proses penjaringan dilakukan dari daerah ke pusat. "Dari aspirasi dari daerah ke atas, kita sandingkan dengan syarat pemerintah," ujar Didi.
Mantan anggota Komisi III DPR ini mengakui proses penjaringan tidak selalu berjalan mulus. Kendati demikian, kata dia, Demokrat senantiasa memaksimalkan peran pengurus partai di daerah.
Didi menegaskan tidak akan toleran terhadap calon kepala daerah yang pernah terlibat masalah hukum.
"Kalau di antara kandidiat ada persoalan hukum yang serius, walau populer, tentu DPP harus turun tangan. Itu salah satu contohnya," tuturnya.
PILIHAN:
KPU Akui Persiapan Pilkada Minim
(dam)