Organda Minta Rupiah per Kilometer Dipercepat
Rabu, 29 Juli 2015 - 09:09 WIB
Organda Minta Rupiah per Kilometer Dipercepat
A
A
A
JAKARTA - Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta meminta PT Transportasi Jakarta mempercepat penerapan sistem rupiah per kilometer pada angkutan umum.
Percepatan tersebut untuk meningkatkan pelayanan masyarakat seperti tidak ada lagi angkutan yang berhenti sembarangan (ngetem ), menghilangkan sopir tembak, dan sopir tidak mengejar setoran. ”Kami belum tahu kapan akan diterapkan sistem rupiah per kilometer. Informasi terakhir rupiah per kilometer sudah tayang di LKPP sebesar Rp10.000 dan kami sepakat,” ujar Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan kemarin. Apalagi sejak tahun lalu sekitar 200 armada Kopaja telah disesuaikan standar pelayanan minimum (SPM) dan siap beroperasi.
Wakil Ketua Kopaja Widodo mengatakan, saat ini masih menunggu proses administrasi dari PT Transportasi Jakarta terkait pemberlakuan rupiah per kilometer. ”Infonya, Agustus mau direalisasikan. Kami sudah sepakat semuanya,” ucapnya. Sejauh ini pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan misalnya mengubah Kopaja baik itu AC maupun pintu masuk dengan sistem hidrolik tinggi.
Kepala Penelitian dan Pengembangan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Leksmono Suryo Putranto menilai PT Transportasi Jakarta belum siap membayar Kopaja sesuai dengan public service obligation (PSO). Padahal, sistem rupiah per kilometer yang digadang-gadangkan oleh Pemprov DKI bisa mengatasi kenakalan sopir Kopaja dalam beroperasi.
Sementara itu, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menuntut Direktur Utama PT Transportasi Jakarta sebesar Rp1 terkait penurunan pelayanan Transjakarta kepada penggunanya. Anggota PBHI Jakarta Yudi Rizal Muslim mengatakan, pihaknya menuntut dirut PT Transportasi Jakarta setelah ada pengguna bus Transjakarta yang merasa kecewa dengan pelayanan bus tersebut.
”Kita mengadukan dirut PT Transportasi Jakarta ke BPSK setelah ada warga yang kecewa dan meminta bantuan untuk menindaklanjuti temuan ini,” ungkapnya.
Bima setiyadi/ ridwansyah
Percepatan tersebut untuk meningkatkan pelayanan masyarakat seperti tidak ada lagi angkutan yang berhenti sembarangan (ngetem ), menghilangkan sopir tembak, dan sopir tidak mengejar setoran. ”Kami belum tahu kapan akan diterapkan sistem rupiah per kilometer. Informasi terakhir rupiah per kilometer sudah tayang di LKPP sebesar Rp10.000 dan kami sepakat,” ujar Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan kemarin. Apalagi sejak tahun lalu sekitar 200 armada Kopaja telah disesuaikan standar pelayanan minimum (SPM) dan siap beroperasi.
Wakil Ketua Kopaja Widodo mengatakan, saat ini masih menunggu proses administrasi dari PT Transportasi Jakarta terkait pemberlakuan rupiah per kilometer. ”Infonya, Agustus mau direalisasikan. Kami sudah sepakat semuanya,” ucapnya. Sejauh ini pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan misalnya mengubah Kopaja baik itu AC maupun pintu masuk dengan sistem hidrolik tinggi.
Kepala Penelitian dan Pengembangan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Leksmono Suryo Putranto menilai PT Transportasi Jakarta belum siap membayar Kopaja sesuai dengan public service obligation (PSO). Padahal, sistem rupiah per kilometer yang digadang-gadangkan oleh Pemprov DKI bisa mengatasi kenakalan sopir Kopaja dalam beroperasi.
Sementara itu, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menuntut Direktur Utama PT Transportasi Jakarta sebesar Rp1 terkait penurunan pelayanan Transjakarta kepada penggunanya. Anggota PBHI Jakarta Yudi Rizal Muslim mengatakan, pihaknya menuntut dirut PT Transportasi Jakarta setelah ada pengguna bus Transjakarta yang merasa kecewa dengan pelayanan bus tersebut.
”Kita mengadukan dirut PT Transportasi Jakarta ke BPSK setelah ada warga yang kecewa dan meminta bantuan untuk menindaklanjuti temuan ini,” ungkapnya.
Bima setiyadi/ ridwansyah
(ars)
