Pilkada Sepi Peminat, Indikasi Krisis Demokrasi?
Rabu, 29 Juli 2015 - 06:39 WIB
Pilkada Sepi Peminat, Indikasi Krisis Demokrasi?
A
A
A
JAKARTA - Masa pendaftaran calon kepala daerah telah berakhir pada Selasa 28 Juli kemarin. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat ada 11 daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah. (Baca: Pilkada di 12 Daerah Sepi Peminat)
Bahkan di Kabupaten Boolang Mongondow, Sulawesi Utara tidak ada satu pun pasangan calon yang mendaftar ikut pemilihan kepala daerah (pilkada). Fenomena apakah ini?
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan menilai sepinya peserta pilkada harus menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pilkada.
"KPU dan KPU daerah harus proaktif mencari tahu kenapa fenomena ini bisa terjadi. Kenapa kok hanya ada satu pasangan calon," tutur Bakir kepada Sindonews, Selasa 28 Juli 2015 malam.
Menurut dia, KPU sebagai penyelenggara negara harus proaktif mendorong partisipasi masyarakat dan partai politik untuk ikut serta dalam pilkada. (Baca: Komisi II Akan Evaluasi KPU Terkait Pendaftaran Pilkada)
Dia mengaku heran dengan fenomena sepinya peserta pilkada. Fenomena ini berbanding terbalik dengan pelaksanaan pilkada pada umumnya.
"Jika sebelumya partai politik pecah karena mendukung calon yang berbeda, sekarang kok justru calon kepala daerah tidak banyak," tutur Bakir.
Menurut dia, KPU tidak boleh tinggal diam apalagi menganggap fenomena ini sebagai hal biasa. Dia menilai kebijakan KPU yang akan menunda pelaksanaan pilkada jika dalam masa perpanjangan waktu hanya diikuti satu pasangan calon, bukan solusi yang tepat.
"Kalau soal menunda, itu hal yang mudah yangi tidak substantif. Harus ada kajian komprehensif untuk menganalisa kenapa hanya muncul satu pasangan calon," tuturnya.
Dia mengatakan, fenomena itu bisa saja menjadi indikasi adanya krisis kepercayaan partai politik dan masyarakat untuk terhadap perhelatan pilkada.
"KPU harus mencari tahu penyebab fenomena itu. Pilkada menjadi bagian penting demokrasi karena menyangkut kepercayaan atau optimisme berdemokrasi," tuturnya.
PILIHAN:
Ini Kriteria Golkar dalam Menetapkan Calon Kepala Daerah
Bahkan di Kabupaten Boolang Mongondow, Sulawesi Utara tidak ada satu pun pasangan calon yang mendaftar ikut pemilihan kepala daerah (pilkada). Fenomena apakah ini?
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan menilai sepinya peserta pilkada harus menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pilkada.
"KPU dan KPU daerah harus proaktif mencari tahu kenapa fenomena ini bisa terjadi. Kenapa kok hanya ada satu pasangan calon," tutur Bakir kepada Sindonews, Selasa 28 Juli 2015 malam.
Menurut dia, KPU sebagai penyelenggara negara harus proaktif mendorong partisipasi masyarakat dan partai politik untuk ikut serta dalam pilkada. (Baca: Komisi II Akan Evaluasi KPU Terkait Pendaftaran Pilkada)
Dia mengaku heran dengan fenomena sepinya peserta pilkada. Fenomena ini berbanding terbalik dengan pelaksanaan pilkada pada umumnya.
"Jika sebelumya partai politik pecah karena mendukung calon yang berbeda, sekarang kok justru calon kepala daerah tidak banyak," tutur Bakir.
Menurut dia, KPU tidak boleh tinggal diam apalagi menganggap fenomena ini sebagai hal biasa. Dia menilai kebijakan KPU yang akan menunda pelaksanaan pilkada jika dalam masa perpanjangan waktu hanya diikuti satu pasangan calon, bukan solusi yang tepat.
"Kalau soal menunda, itu hal yang mudah yangi tidak substantif. Harus ada kajian komprehensif untuk menganalisa kenapa hanya muncul satu pasangan calon," tuturnya.
Dia mengatakan, fenomena itu bisa saja menjadi indikasi adanya krisis kepercayaan partai politik dan masyarakat untuk terhadap perhelatan pilkada.
"KPU harus mencari tahu penyebab fenomena itu. Pilkada menjadi bagian penting demokrasi karena menyangkut kepercayaan atau optimisme berdemokrasi," tuturnya.
PILIHAN:
Ini Kriteria Golkar dalam Menetapkan Calon Kepala Daerah
(dam)
