'Teror' Reshuffle, Menteri Jangan Andalkan Pencitraan
Senin, 27 Juli 2015 - 14:34 WIB
'Teror' Reshuffle, Menteri Jangan Andalkan Pencitraan
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta, agar para menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melakukan pencitraan karena takut kena reshuffle.
Menurutnya, seorang pembantu Presiden harus bekerja secara kongkret sebagaimana yang diharapkan Presiden, agar didukung oleh para menterinya
"Titip pesan saja koordinasi lintas sektoral harus kuat, jangan nanti menteri mengurusi hal-hal banyak yang melibatkan pencitraan," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/7/2015).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta agar para menteri Jokowi bekerja sesuai dengan bidangnya. Dia berharap, tidak ada menteri yang bukan bidangnya mengurusi bidang yang lain.
"Tujuannnya agar menteri fokus kepada tugas yang diberikan Presiden," tegas Taufik.
Kendati demikian, Taufik kembalikan masalah reshuffle ke Jokowi. Pasalnya, perombakan Kabinet Kerja konteksnya adalah hak prerogatif Presiden.
"DPR tentunya menghormati dan apresiasi apapun setiap keputusan yang diambil oleh Presiden untuk menentukan yang akan membantu tugas Presiden yang lebih cakap dan handal," tandasnya.
Pilihan:
Kubu Ical Serahkan ke Polri Soal Sengketa Kantor Golkar
Tinjau Ujian SBMPTN, Menristek Minta Stop Praktik Perjokian
Menurutnya, seorang pembantu Presiden harus bekerja secara kongkret sebagaimana yang diharapkan Presiden, agar didukung oleh para menterinya
"Titip pesan saja koordinasi lintas sektoral harus kuat, jangan nanti menteri mengurusi hal-hal banyak yang melibatkan pencitraan," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/7/2015).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta agar para menteri Jokowi bekerja sesuai dengan bidangnya. Dia berharap, tidak ada menteri yang bukan bidangnya mengurusi bidang yang lain.
"Tujuannnya agar menteri fokus kepada tugas yang diberikan Presiden," tegas Taufik.
Kendati demikian, Taufik kembalikan masalah reshuffle ke Jokowi. Pasalnya, perombakan Kabinet Kerja konteksnya adalah hak prerogatif Presiden.
"DPR tentunya menghormati dan apresiasi apapun setiap keputusan yang diambil oleh Presiden untuk menentukan yang akan membantu tugas Presiden yang lebih cakap dan handal," tandasnya.
Pilihan:
Kubu Ical Serahkan ke Polri Soal Sengketa Kantor Golkar
Tinjau Ujian SBMPTN, Menristek Minta Stop Praktik Perjokian
(maf)
