Ratusan Jalan Bakal di Pasang Parkir Meter
A
A
A
JAKARTA - Unit Pengelola (UP) Parkir DKI Jakarta akan memasang alat parkir meter di ratusan jalan Ibu Kota.
Kebijakan ini diambil untuk mencegah kebocoran dalam pengelolaan parkir. Pemasangan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan parkir dari sebelumnya Rp400 miliar menjadi Rp2 triliun setiap tahun. “Mulai bulan depan (Agustus) lelang alatnya, rencananya akan ada ribuan alat parkir meter yang dipasang di 378 jalan,” kata Kepala UP Parkir DKI Jakarta Sunardi Sinaga kemarin.
Untuk pemasangan alat, UP Parkir membagi ke dalam tiga tahap. Rinciannya 19 jalan di tahap pertama, 200 jalan di tahap kedua, dan 159 jalan di tahap ketiga. Pada 2018 ditargetkan hampir seluruh jalan di Jakarta sudah diterapkan parkir meter. Sambil menunggu semua lelang pemasangan alat parkir meter selesai, pihaknya akan menerapkan sistem auto debet untuk parkir di sejumlah gedung.
Dengan demikian, pembayaran parkir tidak lagi menggunakan uang tunai. “Dengan begitu, kita bisa mengontrol semua parkir yang ada. Pendapatan pajak pun dapat dimonitor dan diawasi langsung sehingga kebocoran dapat kita tekan. Dengan begitu, parkir liar semakin berkurang, bahkan tidak ada,” tambahnya.
Meski demikian, Sunardi mengakui keberadaan alat parkir meter ini tidak dapat membantu jalanan di Jakarta menjadi lebih lengang. Sadar akan hal itu, UP parkir akan melakukan pembatasan waktu parkir. Pelanggar akan dikenai denda. “Kami ingin ke depannya waktu maksimal parkir hanya tiga jam. Lewat dari itu, kami akan kenakan denda per jam,” tuturnya.
Bagi masyarakat yang masih menggunakan parkir liar, saat ini pihaknya masih membahas sanksi tegas bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sunardi ingin sanksi tegas penggunaan parkir liar diatur dalam peraturan gubernur (pergub).
“Selama ini kan aturan tentang parkir liar hanya dilakukan terhadap mobil walaupun kendaraan roda dua ada. Nantinya kami ingin tidak akan toleransi lagi bagi yang ketahuan masih parkir liar. Kami akan derek dan kenai denda Rp500.000 per mobil serta Rp250.000 per motor,” tegasnya.
Wacana pemasangan alat parkir meter di ratusan jalan mendapatkan sambutan beragam dari masyarakat. Seperti yang diungkapkan Adi Putu, 27, pegawai swasta yang bekerja di kawasan Boulevard, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Parkir meter di kawasan itu beberapa bulan lalu membuat Adi harus mengeluarkan biaya lebih ketika harus bekerja.
Jika biasanya dia hanya membayar Rp3.000 selama delapan jam, saat ini dia harus mengeluarkan uang Rp16.000 untuk parkir selama dia bekerja dalam satu hari. “Itu belum dihitung kalau saya kena lembur. Kalau ada denda, sama saja gaji saya habis buat parkir doang ,” keluhnya.
Sikap berbeda diungkapkan warga lainnya, Tita Herliana, 33. Perempuan yang bekerja di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan ini yakin pemasangan alat parkir meter di semua jalan akan membuat pengguna kendaraan pribadi semakin berkurang lantaran mahalnya tarif parkir. Dengan begitu, kemacetan dan kesemrawutan akibat parkir liar semakin berkurang bahkan hilang.
“Kalau begini, masyarakat akan beralih ke angkutan umum karena biayanya murah dan terjangkau,” terang warga Benhil, Jakarta Pusat ini saat ditemui di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat.
Yan yusuf
Kebijakan ini diambil untuk mencegah kebocoran dalam pengelolaan parkir. Pemasangan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan parkir dari sebelumnya Rp400 miliar menjadi Rp2 triliun setiap tahun. “Mulai bulan depan (Agustus) lelang alatnya, rencananya akan ada ribuan alat parkir meter yang dipasang di 378 jalan,” kata Kepala UP Parkir DKI Jakarta Sunardi Sinaga kemarin.
Untuk pemasangan alat, UP Parkir membagi ke dalam tiga tahap. Rinciannya 19 jalan di tahap pertama, 200 jalan di tahap kedua, dan 159 jalan di tahap ketiga. Pada 2018 ditargetkan hampir seluruh jalan di Jakarta sudah diterapkan parkir meter. Sambil menunggu semua lelang pemasangan alat parkir meter selesai, pihaknya akan menerapkan sistem auto debet untuk parkir di sejumlah gedung.
Dengan demikian, pembayaran parkir tidak lagi menggunakan uang tunai. “Dengan begitu, kita bisa mengontrol semua parkir yang ada. Pendapatan pajak pun dapat dimonitor dan diawasi langsung sehingga kebocoran dapat kita tekan. Dengan begitu, parkir liar semakin berkurang, bahkan tidak ada,” tambahnya.
Meski demikian, Sunardi mengakui keberadaan alat parkir meter ini tidak dapat membantu jalanan di Jakarta menjadi lebih lengang. Sadar akan hal itu, UP parkir akan melakukan pembatasan waktu parkir. Pelanggar akan dikenai denda. “Kami ingin ke depannya waktu maksimal parkir hanya tiga jam. Lewat dari itu, kami akan kenakan denda per jam,” tuturnya.
Bagi masyarakat yang masih menggunakan parkir liar, saat ini pihaknya masih membahas sanksi tegas bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sunardi ingin sanksi tegas penggunaan parkir liar diatur dalam peraturan gubernur (pergub).
“Selama ini kan aturan tentang parkir liar hanya dilakukan terhadap mobil walaupun kendaraan roda dua ada. Nantinya kami ingin tidak akan toleransi lagi bagi yang ketahuan masih parkir liar. Kami akan derek dan kenai denda Rp500.000 per mobil serta Rp250.000 per motor,” tegasnya.
Wacana pemasangan alat parkir meter di ratusan jalan mendapatkan sambutan beragam dari masyarakat. Seperti yang diungkapkan Adi Putu, 27, pegawai swasta yang bekerja di kawasan Boulevard, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Parkir meter di kawasan itu beberapa bulan lalu membuat Adi harus mengeluarkan biaya lebih ketika harus bekerja.
Jika biasanya dia hanya membayar Rp3.000 selama delapan jam, saat ini dia harus mengeluarkan uang Rp16.000 untuk parkir selama dia bekerja dalam satu hari. “Itu belum dihitung kalau saya kena lembur. Kalau ada denda, sama saja gaji saya habis buat parkir doang ,” keluhnya.
Sikap berbeda diungkapkan warga lainnya, Tita Herliana, 33. Perempuan yang bekerja di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan ini yakin pemasangan alat parkir meter di semua jalan akan membuat pengguna kendaraan pribadi semakin berkurang lantaran mahalnya tarif parkir. Dengan begitu, kemacetan dan kesemrawutan akibat parkir liar semakin berkurang bahkan hilang.
“Kalau begini, masyarakat akan beralih ke angkutan umum karena biayanya murah dan terjangkau,” terang warga Benhil, Jakarta Pusat ini saat ditemui di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat.
Yan yusuf
(ftr)