Harus Diselesaikan Secara Hukum
Harus Diselesaikan Secara Hukum
A
A
A
JAKARTA - Komisi III DPR mendesak agar insiden penyerangan umat muslim saat melakukan salat Idul Fitri di Karubaga, Tolikara, Papua, Jumat (17/7) lalu diselesaikan secara hukum.
Meski begitu, harus tetap ada komunikasi yang baik antara pimpinan agama setempat untuk meredam isu konfrontasi antaragama serta mewujudkan perdamaian. ”Meminta aparat hukum untuk segera mengatasi hal tersebut (insiden Tolikara) dan membuat pertemuan musyawarah untuk mufakat perdamaian,” kata Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin saat dihubungi wartawan di Jakarta kemarin.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi III DPR Nasir Djamil. Dia berpendapat, Indonesia merupakan negara hukum. Sudah semestinya insiden yang menimpa umat muslim di Tolikara juga diselesaikan secara hukum tanpa memandang bulu siapa pelakunya. Selain itu, dia juga mendesak Polri dapat menemukan dan menangkap dalang peristiwa intoleransi dalam beragama tersebut.
”Jika dalang kerusuhan itu tidak berhasil ditemukan dan dihukum, saya pesimistis situasi di lapangan bisa kondusif,” tandas Nasir. Ketua Setara Institute Hendardi menegaskan, pembakaran musala di Tolikara tersebut pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat khususnya hak kebebasan menjalankan agama dan keyakinannya sehingga aparat hukum harus segera menuntaskan itu.
Dia mendesak pemerintah dalam hal ini aparat hukum agar segera mengungkap tuntas kasus ini secara tegas, proporsional, dan transparan, serta menyeret pelaku dan otak pelaku ke muka hukum. ”Presiden Jokowi (Joko Widodo) mesti cukup hati-hati dan bijaksana menyelesaikan persoalan ini, yang utamanya untuk kepentingan warga,” tegasnya. Adapun, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, pemerintah bersama jajaran Polri menyelidiki penyebab kerusuhan di Tolikara.
Insiden yang mengakibatkan satu orang meninggal serta 54 kios dan satu musala terbakar itu tidak mungkin terjadi tanpa ada pemicu. ”Kan tidak mungkin orang itu langsung bakar, paling awalnya demonstrasi, dan itu pasti juga ada korlapnya (koordinator lapangan). Tidak mungkin tidak ada apa-apa, lalu langsung besar (insidennya),” kata Tedjo.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kemenkopolhukam tersebut, Tedjo menjelaskan ada tujuh poin kesimpulan antara lain upaya penegakan terhadap pelaku dan aktor intelektual di Tolikara serta penyelidikan prosedur oleh aparat keamanan saat kejadian.”Polri juga akan melakukan penyelidikan terhadap tindakan yang dilakukan aparat keamanan di sana, apakah sesuai prosedur atau tidak,” ucapnya.
Pasca kerusuhan tersebut, Tedjo menjelaskan situasi di Tolikara sudah kondusif dan aparat keamanan tetap berjaga mengantisipasi supaya tidak ada insiden susulan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan kerusuhan di Tolikara bukan disebabkan oleh isu terkait SARA, namun lebih merupakan luapan sekelompok anggota masyarakat yang kesal dan emosional.
Karena itu, dia meminta masyarakat lintas agama di Tolikara untuk gotong-royong membangun kembali musala yang terbakar akibat kerusuhan tersebut. Tjahjo kemarin bertolak ke Tolikara guna menggelar dialog pascainsiden kerusuhan tersebut dengan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (forkompida) setempat, para pemuka agama, serta tokoh masyarakat. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memastikan kebutuhan dasar warga yang mengungsi akibat terdampak kerusuhan di Tolikara, Provinsi Papua terpenuhi.
Untuk itu, Khofifah berencana meninjau langsung kebutuhan pengungsi pada kunjungan kerjanya ke Papua yang dijadwalkan besok, Rabu (22/7). Pada Jumat (17/7) terjadi kericuhan saat umat muslim menggelar salat Idul Fitri di Karubaga, Tolikara, Papua. Kericuhan berawal ketika sekelompok orang dari Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) membubarkan secara paksa umat muslim yang akan menjalankan ibadah salat Idul Fitri.
Aparat keamanan yang bertugas kemudian melepaskan tembakan peringatan guna membubarkan massa. Namun, kericuhan tak terkendali dan mengakibatkan puluhan kios dan sebuah tempat ibadah muslim hangus terbakar. Akibat peristiwa ini pula, satu orang meninggal dan 11 lainnya terluka.
Kiswondari/ neneng zubaidah/ant
Meski begitu, harus tetap ada komunikasi yang baik antara pimpinan agama setempat untuk meredam isu konfrontasi antaragama serta mewujudkan perdamaian. ”Meminta aparat hukum untuk segera mengatasi hal tersebut (insiden Tolikara) dan membuat pertemuan musyawarah untuk mufakat perdamaian,” kata Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin saat dihubungi wartawan di Jakarta kemarin.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi III DPR Nasir Djamil. Dia berpendapat, Indonesia merupakan negara hukum. Sudah semestinya insiden yang menimpa umat muslim di Tolikara juga diselesaikan secara hukum tanpa memandang bulu siapa pelakunya. Selain itu, dia juga mendesak Polri dapat menemukan dan menangkap dalang peristiwa intoleransi dalam beragama tersebut.
”Jika dalang kerusuhan itu tidak berhasil ditemukan dan dihukum, saya pesimistis situasi di lapangan bisa kondusif,” tandas Nasir. Ketua Setara Institute Hendardi menegaskan, pembakaran musala di Tolikara tersebut pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat khususnya hak kebebasan menjalankan agama dan keyakinannya sehingga aparat hukum harus segera menuntaskan itu.
Dia mendesak pemerintah dalam hal ini aparat hukum agar segera mengungkap tuntas kasus ini secara tegas, proporsional, dan transparan, serta menyeret pelaku dan otak pelaku ke muka hukum. ”Presiden Jokowi (Joko Widodo) mesti cukup hati-hati dan bijaksana menyelesaikan persoalan ini, yang utamanya untuk kepentingan warga,” tegasnya. Adapun, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, pemerintah bersama jajaran Polri menyelidiki penyebab kerusuhan di Tolikara.
Insiden yang mengakibatkan satu orang meninggal serta 54 kios dan satu musala terbakar itu tidak mungkin terjadi tanpa ada pemicu. ”Kan tidak mungkin orang itu langsung bakar, paling awalnya demonstrasi, dan itu pasti juga ada korlapnya (koordinator lapangan). Tidak mungkin tidak ada apa-apa, lalu langsung besar (insidennya),” kata Tedjo.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kemenkopolhukam tersebut, Tedjo menjelaskan ada tujuh poin kesimpulan antara lain upaya penegakan terhadap pelaku dan aktor intelektual di Tolikara serta penyelidikan prosedur oleh aparat keamanan saat kejadian.”Polri juga akan melakukan penyelidikan terhadap tindakan yang dilakukan aparat keamanan di sana, apakah sesuai prosedur atau tidak,” ucapnya.
Pasca kerusuhan tersebut, Tedjo menjelaskan situasi di Tolikara sudah kondusif dan aparat keamanan tetap berjaga mengantisipasi supaya tidak ada insiden susulan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan kerusuhan di Tolikara bukan disebabkan oleh isu terkait SARA, namun lebih merupakan luapan sekelompok anggota masyarakat yang kesal dan emosional.
Karena itu, dia meminta masyarakat lintas agama di Tolikara untuk gotong-royong membangun kembali musala yang terbakar akibat kerusuhan tersebut. Tjahjo kemarin bertolak ke Tolikara guna menggelar dialog pascainsiden kerusuhan tersebut dengan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (forkompida) setempat, para pemuka agama, serta tokoh masyarakat. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memastikan kebutuhan dasar warga yang mengungsi akibat terdampak kerusuhan di Tolikara, Provinsi Papua terpenuhi.
Untuk itu, Khofifah berencana meninjau langsung kebutuhan pengungsi pada kunjungan kerjanya ke Papua yang dijadwalkan besok, Rabu (22/7). Pada Jumat (17/7) terjadi kericuhan saat umat muslim menggelar salat Idul Fitri di Karubaga, Tolikara, Papua. Kericuhan berawal ketika sekelompok orang dari Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) membubarkan secara paksa umat muslim yang akan menjalankan ibadah salat Idul Fitri.
Aparat keamanan yang bertugas kemudian melepaskan tembakan peringatan guna membubarkan massa. Namun, kericuhan tak terkendali dan mengakibatkan puluhan kios dan sebuah tempat ibadah muslim hangus terbakar. Akibat peristiwa ini pula, satu orang meninggal dan 11 lainnya terluka.
Kiswondari/ neneng zubaidah/ant
(bbg)
Explore More