Para Senior PPP Gagas Muktamar Bersama

Kamis, 16 Juli 2015 - 12:48 WIB
Para Senior PPP Gagas...
Para Senior PPP Gagas Muktamar Bersama
A A A
JAKARTA - Para senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai telah kehilangan cara untuk mendamaikan dua kubu PPP yang terlibat konflik internal antara kubu Muhammad Romahurmuziy (Romi) dengan kubu Djan Faridz.

Politikus senior PPP Endin J Soefihara mengungkapkan dirinya bersama tokoh-tokoh senior PPP yang lain prihatin melihat perseteruan di partainya. Maka itu, para senior di PPP telah berinisiatif mengadakan muktamar baru yang diikuti kedua pihak yang bertikai. ”Senior-senior menggagas untuk menyelenggarakan muktamar baru yang dilaksanakan senior-senior yang sudah tidak menginginkan lagi jabatan eksekutif di partai,” ujar Endin dalam siaran persnya, Selasa (14/7/2015).

Dia menyebutkan para senior yang menginisiasi per-temuan tersebut adalah Hamzah Haz, Zain Badjeber, Bachtiar Chamsyah, Djafar Siddik, dan Anwar Sanusi. Sementara itu, mengenai peserta muktamar adalah mereka yang mewakili kubu Romi dan Djan Faridz. ”Misalnya terhadap cabang yang ada dualismenya, keduanya akan kita undang,” jelasnya. Dia berharap dengan adanya muktamar ini konflik internal PPP bisa diakhiri.

Menurutnya, persiapan muktamar telah memasuki fase penyeleksian cabang-cabang mana saja yang memiliki dualisme anggota dan kepengurusan serta pencermatan alasanalasan hukum agar tidak ada lagi gugatan seusai pelaksanaan muktamar. Sebelumnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) telah memutuskan menerima gugatan Menkumham atas putusan PTUN yang membatalkan surat keputusan (SK) kepengurusan PPP Romahurmuziy.

Dengan adanya putusan PTTUN tersebut, kini PPP kubu Romi untuk sementara memiliki dasar hukum. Namun Djan Faridz selaku ketua PPP hasil Muktamar Jakarta diprediksi akan menggugat putusan PT TUN dengan mengajukan kasasi. Ketua DPP PPP Rusli Effendi mengatakan atas putusan PT TUN tersebut, pihaknya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara mematuhinya.

Ridwansyah
(ars)
Berita Terkait
Mimbar Demokrasi Melawan...
Mimbar Demokrasi Melawan Politik Dinasti
Luncurkan 2Indo Survei,...
Luncurkan 2Indo Survei, Arfino Koto : 2024 Adalah Eranya Anak Muda
Mimbar Demokrasi Tolak...
Mimbar Demokrasi Tolak Politik Dinasti dan Pelanggaran HAM
Mahasiswa Tolak Politik...
Mahasiswa Tolak Politik Dinasti
#PraxiSurvey Soroti...
#PraxiSurvey Soroti Dilema Pemilu 2024, 42,96 Persen Mahasiswa akan Terima Uang Tanpa Pilih Kandidat
Mimbar Demokrasi Lawan...
Mimbar Demokrasi Lawan Politik Dinasti
Berita Terkini
KPK Sebut OTT Bupati...
KPK Sebut OTT Bupati Lombok Barat Naik ke Tahap Penyidikan
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Evaluasi Program MBG,...
Evaluasi Program MBG, BGN Cek Ulang Validitas 63 Juta Penerima Manfaat-Insentif SPPG
Heboh Kipas Angin Rp1,8...
Heboh Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes, KPK Ingatkan Pengadaan Barang Titik Rawan Korupsi
Komisi I DPR Setujui...
Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, Nurul Arifin: Perkuat Pertahanan dan Tingkatkan Daya Gentar
Hasil Perampasan Aset...
Hasil Perampasan Aset Diurus Badan Khusus, Komisi III DPR: Perlu Ada Tim Pengawasan
Infografis
Pemerintah Tetapkan...
Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur dan Cuti Bersama di Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved