Jepang Bisa Terlibat Perang
Kamis, 16 Juli 2015 - 12:37 WIB
Jepang Bisa Terlibat Perang
A
A
A
TOKYO - Parlemen Jepang menyetujui Revisi Undang- Undang (UU) Keamanan yang memungkinkan militer Jepang untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II untuk mengikuti perang di luar negeri.
Meskipun menuai penentangan dari berbagai kalangan, Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe mengatakan sikap yang disetujui Majelis Rendah kemarin merupakan keputusan yang berani. Kebijakan baru Jepang ini juga disambut sekutu utama Jepang, Amerika Serikat (AS). Bagi Abe, langkah ini penting untuk menghadapi tantangan baru seperti pemberontakan China.
Para penentang mengatakan, revisi UU ini melanggar konstitusi pasifme atau orangorang cinta damai. Langkah ini juga akan membuat Jepang terlibat dalam pusaran konflik dunia yang dipimpin AS. Anggota koalisi di parlemen menyetujui UU tersebut setelah perdebatan sengit dengan oposisi yang bersikeras menolak. Situasi kacau terlihat di ruang parlemen yang biasanya tenang.
Puluhan politisi mengajukan protes. Mereka mengaku ”dipaksa” untuk menyetujui UU yang akan meningkatkan peran militer Jepang tersebut. Ruangan komite semakin riuh setelah ketua Yasukazu Hamada, yang merupakan anggota Partai Liberal Demokrat (LDP), mengambil suara. Anggota DPR meneriakkan suara, ”nay, nay, nay ” sambil membentangkan poster bertuliskan Tidak untuk Politik Abe dan Tidak untuk Keputusan Dipaksa .
”Kebijakan ini secara drastis akan mengubah kebijakan pertahanankami,” kataKatsuya Okada, ketua Partai Demokrat Jepang (DPJ), oposisi utama di Jepang. Dia sangat menyayangkan RUU yang dianggapnya dipaksakan. Protes keras juga terjadi di luar gedung. Ratusan orang melakukan aksi demonstrasi. Sebelumnya pada Selasa(14/7), sekitar 20.000 orang berunjuk rasa menentangRUUkeamananitu. Abe yang merupakan seorang nasionalis kuat mendorong terwujudnya UU ini. Adanya UU ini bisa menormalisasi peran militer Jepang.
Dia berusaha untuk melonggarkan pembatasan bagi pasukan bela diri Jepang yang selama beberapa dekade ”terkukung”. Namun, publik menyebutkan bahwa langkah ini sebagai penghinaan terhadap 70 tahun pasifisme militer Jepang. Abe kini menghadapi tantangan terbesar sejak menjabat pada Desember 2012 yang bersumpah untuk menghidupkan kembali perekonomian Jepang dan meningkatkan pertahanannya. Akibat kebijakan ini pula, citranya langsung melorot.
Berdasarkan hasil jajak pendapat yang dirilis Asahi pada Senin (13/7) lalu, tingkat ketidaksetujuan publik terhadap kebijakan Abe naik lima poin menjadi 42%. Namun, hasil survei lain juga menyebutkan tingkat dukungan terhadap Abe hanya 39%, dengan hasil sama 56% menentang UU tersebut. ”Para veteran politik mulai memprediksi bahwa seperti pendahulunya (mantan PM Nobusuke Kishi), Abe mungkin akan merealisasikan kebijakannya tapi harus mengundurkan diri,” kata analis politik independen, Minoru Morita.
”Orang-orang berpikir ada sesuatu yang aneh tentang Abe dan pemerintahnya, tapi ada hal yang membuatnya masih akan tetap mendapatkan dukungan yaitu ekonomi,” ujar komentator politik Atsuo Ito.
Ananda nararya
Meskipun menuai penentangan dari berbagai kalangan, Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe mengatakan sikap yang disetujui Majelis Rendah kemarin merupakan keputusan yang berani. Kebijakan baru Jepang ini juga disambut sekutu utama Jepang, Amerika Serikat (AS). Bagi Abe, langkah ini penting untuk menghadapi tantangan baru seperti pemberontakan China.
Para penentang mengatakan, revisi UU ini melanggar konstitusi pasifme atau orangorang cinta damai. Langkah ini juga akan membuat Jepang terlibat dalam pusaran konflik dunia yang dipimpin AS. Anggota koalisi di parlemen menyetujui UU tersebut setelah perdebatan sengit dengan oposisi yang bersikeras menolak. Situasi kacau terlihat di ruang parlemen yang biasanya tenang.
Puluhan politisi mengajukan protes. Mereka mengaku ”dipaksa” untuk menyetujui UU yang akan meningkatkan peran militer Jepang tersebut. Ruangan komite semakin riuh setelah ketua Yasukazu Hamada, yang merupakan anggota Partai Liberal Demokrat (LDP), mengambil suara. Anggota DPR meneriakkan suara, ”nay, nay, nay ” sambil membentangkan poster bertuliskan Tidak untuk Politik Abe dan Tidak untuk Keputusan Dipaksa .
”Kebijakan ini secara drastis akan mengubah kebijakan pertahanankami,” kataKatsuya Okada, ketua Partai Demokrat Jepang (DPJ), oposisi utama di Jepang. Dia sangat menyayangkan RUU yang dianggapnya dipaksakan. Protes keras juga terjadi di luar gedung. Ratusan orang melakukan aksi demonstrasi. Sebelumnya pada Selasa(14/7), sekitar 20.000 orang berunjuk rasa menentangRUUkeamananitu. Abe yang merupakan seorang nasionalis kuat mendorong terwujudnya UU ini. Adanya UU ini bisa menormalisasi peran militer Jepang.
Dia berusaha untuk melonggarkan pembatasan bagi pasukan bela diri Jepang yang selama beberapa dekade ”terkukung”. Namun, publik menyebutkan bahwa langkah ini sebagai penghinaan terhadap 70 tahun pasifisme militer Jepang. Abe kini menghadapi tantangan terbesar sejak menjabat pada Desember 2012 yang bersumpah untuk menghidupkan kembali perekonomian Jepang dan meningkatkan pertahanannya. Akibat kebijakan ini pula, citranya langsung melorot.
Berdasarkan hasil jajak pendapat yang dirilis Asahi pada Senin (13/7) lalu, tingkat ketidaksetujuan publik terhadap kebijakan Abe naik lima poin menjadi 42%. Namun, hasil survei lain juga menyebutkan tingkat dukungan terhadap Abe hanya 39%, dengan hasil sama 56% menentang UU tersebut. ”Para veteran politik mulai memprediksi bahwa seperti pendahulunya (mantan PM Nobusuke Kishi), Abe mungkin akan merealisasikan kebijakannya tapi harus mengundurkan diri,” kata analis politik independen, Minoru Morita.
”Orang-orang berpikir ada sesuatu yang aneh tentang Abe dan pemerintahnya, tapi ada hal yang membuatnya masih akan tetap mendapatkan dukungan yaitu ekonomi,” ujar komentator politik Atsuo Ito.
Ananda nararya
(ars)
