Pola Pembangunan Diintegrasikan
Rabu, 15 Juli 2015 - 11:17 WIB
Pola Pembangunan Diintegrasikan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan mengubah pola pendekatan dalam pembangunan kawasan perbatasan. Jika sebelumnya polanya terbatas pada lintas sektoral, kali ini pemerintah menggunakan pola integrasi dalam melakukan pembangunan.
”Perencanaan harus terpadu, jadi tidak lagi membangun secara sektoral,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno seusai menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) tentang gerakan pembangunan terpadu wilayah perbatasan di Gedung Kemendagri kemarin. Tedjo mengatakan Menteri Dalam negeri (Mendagri) sebagai kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan melakukan evaluasi pembangunan di wilayah perbatasan yang telah dilakukan.
Setelah ituakandilakukanperencanaan pembangunan selanjutnya. ”Pelaksanaan bisa oleh siapa saja, olehPUatauyanglangsung di lapangan. Tapi perencanaan harusterpadudantidaklagi sektoral,” kata dia. Lebih lanjut dia mengatakan pemerintah akan segera mempercepat pembangunan di area perbatasan.
Menurut dia hal ini merupakan permasalahan yang mendesak untuk segera dituntaskan. ”Masyarakat di perbatasan menunggu eksekusi kita terkait pembangunan di perbatasan. Akan tetapi juga bukan hanya fisik tapi jugamembangun lainnya,” ujar Tedjo. Dia menyebutkan beberapa daerah menjadi prioritas pembangunan.
Di antaranya Skow danMerauke(perbatasan Papua dengan Papua Nugini) di Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste, Sulawesi yang berbatasan dengan Filipina, dan Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia. ”Berikutnya pulau yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu Natuna. Ini pernah ada klaim dari Tiongkok. Di situ harus segera kita perhatikan.
Juga termasuk 12 pulau terluar harus kita bangun. Baik yang ada penduduk atau tidak. Ini untuk kedaulatan negara dan tentu kesejahteraan masyarakat,” paparnya. Dia meminta agar BNPP lebih kuat dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pembangunan di perbatasan. Meskipun memang BNPP tidak melaksanakan program di lapangan dan hanya melakukan perencanaan.
Mendagri yang juga Kepala BNPP Tjahjo Kumolo mengatakan BNPP merupakan sebuah Bappenas kecil yang merencanakan pembangunan di perbatasan. Dengan begitu, pembangunan di perbatasan tidak akan mengalami tumpang tindih. ”Koordinasi ini dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dengan 10 negara.
Ini Wamenlu juga hadir,” kataTjahjo. Rencananya tahun ini dari 187 kecamatan di wilayah perbatasan, ditargetkan 50 kecamatan tuntas pembangunannya. Bahkan dia menyatakan daerah-daerah tersebut harus lebih baik dari negara tetangga.
Dita angga
”Perencanaan harus terpadu, jadi tidak lagi membangun secara sektoral,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno seusai menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) tentang gerakan pembangunan terpadu wilayah perbatasan di Gedung Kemendagri kemarin. Tedjo mengatakan Menteri Dalam negeri (Mendagri) sebagai kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan melakukan evaluasi pembangunan di wilayah perbatasan yang telah dilakukan.
Setelah ituakandilakukanperencanaan pembangunan selanjutnya. ”Pelaksanaan bisa oleh siapa saja, olehPUatauyanglangsung di lapangan. Tapi perencanaan harusterpadudantidaklagi sektoral,” kata dia. Lebih lanjut dia mengatakan pemerintah akan segera mempercepat pembangunan di area perbatasan.
Menurut dia hal ini merupakan permasalahan yang mendesak untuk segera dituntaskan. ”Masyarakat di perbatasan menunggu eksekusi kita terkait pembangunan di perbatasan. Akan tetapi juga bukan hanya fisik tapi jugamembangun lainnya,” ujar Tedjo. Dia menyebutkan beberapa daerah menjadi prioritas pembangunan.
Di antaranya Skow danMerauke(perbatasan Papua dengan Papua Nugini) di Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste, Sulawesi yang berbatasan dengan Filipina, dan Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia. ”Berikutnya pulau yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu Natuna. Ini pernah ada klaim dari Tiongkok. Di situ harus segera kita perhatikan.
Juga termasuk 12 pulau terluar harus kita bangun. Baik yang ada penduduk atau tidak. Ini untuk kedaulatan negara dan tentu kesejahteraan masyarakat,” paparnya. Dia meminta agar BNPP lebih kuat dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pembangunan di perbatasan. Meskipun memang BNPP tidak melaksanakan program di lapangan dan hanya melakukan perencanaan.
Mendagri yang juga Kepala BNPP Tjahjo Kumolo mengatakan BNPP merupakan sebuah Bappenas kecil yang merencanakan pembangunan di perbatasan. Dengan begitu, pembangunan di perbatasan tidak akan mengalami tumpang tindih. ”Koordinasi ini dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dengan 10 negara.
Ini Wamenlu juga hadir,” kataTjahjo. Rencananya tahun ini dari 187 kecamatan di wilayah perbatasan, ditargetkan 50 kecamatan tuntas pembangunannya. Bahkan dia menyatakan daerah-daerah tersebut harus lebih baik dari negara tetangga.
Dita angga
(bbg)
