Menpan RB Tegaskan Politik Dinasti Tak Etis
Kamis, 09 Juli 2015 - 15:42 WIB
Menpan RB Tegaskan Politik Dinasti Tak Etis
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi tidak sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan politik dinasti.
Kemarin pasal yang mengatur politik dinasti dalam Undang-undang (UU) Pilkada Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota telah dicabut MK.
Menteri asal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini menilai, politik dinasti tidak etis di era yang semakin demokratis dan semakin transparan sekarang ini.
"Jadi seorang kepala daerah yang masih menjabat sekarang karena periode waktunya sudah tidak memungkinkan untuk maju lagi, lalu kemudian mengajukan istrinya atau anaknya atau orang terdekatnya, menurut pendapat saya tidak etis," kata Yuddy di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/7/2015).
Sebab menurut dia, petahana itu tetap memiliki pengaruh dan bisa menggunakan pengaruhnya untuk memenangkan keluarga atau kerabatnya itu di pilkada. Kendati demikian, dia menghargai dan menghormati putusan MK tersebut.
"Dan ini tidak sehat dalam proses demokrasi yang tidak seimbang," ungkapnya.
Pilihan:
Istana Minta Maaf Salah Ketik Nama BIN
Politikus PDIP Ini Geram Istana Salah Terus
Kemarin pasal yang mengatur politik dinasti dalam Undang-undang (UU) Pilkada Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota telah dicabut MK.
Menteri asal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini menilai, politik dinasti tidak etis di era yang semakin demokratis dan semakin transparan sekarang ini.
"Jadi seorang kepala daerah yang masih menjabat sekarang karena periode waktunya sudah tidak memungkinkan untuk maju lagi, lalu kemudian mengajukan istrinya atau anaknya atau orang terdekatnya, menurut pendapat saya tidak etis," kata Yuddy di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/7/2015).
Sebab menurut dia, petahana itu tetap memiliki pengaruh dan bisa menggunakan pengaruhnya untuk memenangkan keluarga atau kerabatnya itu di pilkada. Kendati demikian, dia menghargai dan menghormati putusan MK tersebut.
"Dan ini tidak sehat dalam proses demokrasi yang tidak seimbang," ungkapnya.
Pilihan:
Istana Minta Maaf Salah Ketik Nama BIN
Politikus PDIP Ini Geram Istana Salah Terus
(maf)
