Legalkan Politik Dinasti, Gerindra Sebut MK Malaikat

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria kecewa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak Pasal dalam Undang-undang (UU) Pilkada tentang pembatasan politik calon yang memiliki hubungan darah dengan petahana atau politik dinasti.

"Kalau MK dibilang mengejutkan namanya juga malaikat jadi ya begitu mengejutkan, jadinya malaikat konstitusi," ujar Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2015).

"MK punya sudut pandang sendiri, merasa paling adil. Saya merasa kecewa, MK melegalkan politik dinasti," sambung politikus Partai Gerindra tersebut.

Padahal kata dia, dalam rapat gabungan antara DPR dan pemerintah, Komisi II telah meminta Pemimpin MK untuk mengerti maksud dan tujuan DPR batasi petahana tersebut.

Menurut politikus Partai Gerindra itu, fakta yang telah terbukti di lapangan pada pelakasaan Pilkada sangat mudah bagi yang memiliki kekuasaan dan otoritas untuk mendapatkan kemenangan.

"Karena punya kewenangan menempatkan pejabat dari level bawah hingga level atas. Sehingga dengan kata lain Kepala Daerah yang terpilih melalui jalur internal dapat tersandera oleh kepentingan pribadi," jelasnya.

Menurut Riza, tidak dibatasinya aturan petahana ini akan menimbulkan ketidakadilan. Bahkan, dia menilai, MK tidak memikirkan politik dinasti yang dapat menyebabkan terjadinya pemiskinan dan pembodohan masyarakat.

"Faktanya daerah tidak maju, masyarakat tidak sejahtera. Kroni-kroniya makmur, masyarakat semakin miskin," ungkapnya.

Kendati demikian, Riza mengaku Komisi II tidak bisa berbuat banyak lagi mengingat putusan MK merupakan final dan mengikat. Dia hanya menaruh harapan agar pemimpin partai politik dapat lebih selektif memilih calonnya agar tak ada lagi calon incumbent.

"Kita menghimbau meminta untuk partai politik tidak memberi kesempatan kepada incumbent untuk ikut dalam pilkada," tandasnya.

Pilihan:

Istana Minta Maaf Salah Ketik Nama BIN

Politikus PDIP Ini Geram Istana Salah Terus