Myanmar Siap Gelar Pemilu Bersejarah

NAYPYITAW - Myanmar siap menggelar pemilihan umum (pemilu) bebas pertamanya sejak 25 tahun terakhir. Kepastian tersebut setelah Komisi Pemilihan (UEC) memastikan tanggal pelaksanaan pemilu pada 8 November 2015 mendatang.

Pengumuman pelaksanaan pemilu itu hanya berselang dua minggu sejak parlemen menolak meloloskan konstitusi yang mengizinkan orang dengan anggota keluarga asing mengikuti pemilu. Pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi yang memenangi pemilu pada 1990 tidak bisa berpartisipasi karena almarhum suaminya berkewarganegaraan Inggris, begitu juga dua anaknya.

Lebih dari 70 partai politik akan berpartisipasi dalam proses pemilihan politisi untuk beragam jabatan itu. Wakil Direktur Komisi Pemilu Yangon Thant Zin Aung mengatakan, pemilu itu sekaligus akan memilih anggota parlemen. Direktur UEC Tin Tun juga mengonfirmasi kevalidan penetapan tanggal pemilu tersebut. Sebelumnya, UEC pernah menyatakan pemilu di Myanmar akan digelar pada Oktober atau November.

Pengumuman resmi penetapan tanggal diadakannya pemilu dilangsungkan pada malam kemarin oleh sejumlah pihak terkait. Pemilu terbuka ini menjadi sejarah baru. Myanmar pernah menggelar pemilu terbuka pada 27 Mei 1990. Saat itu partai oposisi utama, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menang telak dengan meraih suara mayoritas 392 dari 492 kursi. NLD sudah berniat membentuk pemerintahan baru. Namun, rezim militer menolak untuk mengakui hasil pemilu tersebut.

Pemimpin NLD Aung Sang Suu Kyi menjadi tahanan rumah menyusul kemenangan partainya. Selanjutnya, pemilu bebas pertama dalam 20 tahun digelar pada 2010 silam. Namun, saat itu NLD memboikot pemilu karena pemimpinnya tidak boleh berpartisipasi. Suu Kyi akhirnya dibebaskan dari tahanan rumah, dan NLD diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilu sela pada 2012 untuk mengisi 46 kursi kosong di parlemen.

Suu Kyi memenangkan kursi di Pyithu Hluttaw, dan partainya menguasai 43 kursi dari 44 perebutan kursi yang diikuti. Banyak pihak yang menduga pemilu kali ini akan menjadi yang paling bebas dan adil dalam dua dekade terakhir. Namun, harapan itu masih tipis karena pengaruh militer yang menguasai Myanmar selama enam dekade masih cukup kuat.

Menurut UEC, konstituen dalam pemilu tahun ini sama dengan pemilu pada 2010. Saat itu 1.142 anggota dalam berbagai jabatan pemerintahan berhasil terpilih. Pada 1 Juli lalu, UEC pernah mengatakan bahwa 330 nama mengonfirmasi akan mengikuti pemilihan untuk kursi rumah rendah, 168 rumah atas, dan 644 parlemen daerah dalam pemilu tahun ini.

Penetapan tanggal pemilu sempat dikhawatirkan akan ditunda, sebab perselisihan politik di wilayah perbatasan Myanmar belum mereda. Isu mengenai daftar pemilih ireguler juga belum terselesaikan. Sebelumnya, UEC membentangkan daftar pemilih di setiap sudut kota dan negara bagian. Pemimpin oposisi mengkritik daftar pemilih itu ”berlubang” dan tidak akurat.

UEC akhirnya meminta masyarakat untuk memeriksa nama mereka di dalam daftar pemilih itu dan memastikan bahwa rinciannya sesuai dengan data yang mereka miliki. Partai politik hanya akan memiliki waktu kampanye selama 60 hari menjelang pemilu. Menilik sejarah, pemerintah Myanmar pernah membuka akses kepada warga sipil untuk ikut berperan dalam jajaran pemerintahan pada 2010.

Partai oposisi pimpinan Suu Kyi, NLD, juga kemungkinan akan kembali berpartisipasi pada pemilu kali ini, meskipun mereka tahu Suu Kyi tidak bisa mengikuti pemilu karena ditolak aturan khusus.

Namun, juru bicara (jubir) NLD Nyan Win mengaku partainya belum bisa mengonfirmasi kabar mengenai rencana NLD untuk berpartisipasi dalam pemilu. ”Kami belum bisa mengatakan apakah kami akan mengambil bagian dalam pemilu kali ini atau tidak. Kami masih perlu melakukan perundingan untuk bisa mengeluarkan keputusan,” ujar Nyan Win.

Suu Kyi juga pernah menyatakan NLD kemungkinan akan memboikot suara dalam pemilu 2015 karena NLD khawatir pemilu tidak akan berjalan adil. Komite Eksekutif Pusat NLD Win Htein mengatakan, sikap Suu Kyi tersebut patut dimaklumi. Namun, NLD akan tetap berpartisipasi.

NLD mulai mempersiapkan diri dan memilih wakil yang paling tepat. Saat ini partai yang bertaut dengan militer Partai Persatuan Solidaritas dan Perkembangan juga belum mengumumkan kandidat untuk presiden.

Muh shamil