Penuntasan Kasus Pelindo II Perbaiki Citra BUMN
Rabu, 08 Juli 2015 - 15:46 WIB
Penuntasan Kasus Pelindo II Perbaiki Citra BUMN
A
A
A
JAKARTA - Penuntasan kasus dugaan korupsi di Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II merupakan langkah bagus untuk meningkatkan citra Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Apalagi belakangan persoalan pemrosesan barang impor di pelabuhan (dwelling time) menjadi sorotan publik.
Maka itu, Presiden Indonesia Port Watch (IPW) Syaiful Hasan berharap upaya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menuntaskan kasus tersebut bisa terwujud.
"Kami mendukung jika Bareskrim Mabes Polri bermaksud menuntaskan dugaan korupsi pengadaan alat bongkar muat QCC,” ujar, Syaiful dalam siaran persnya, Rabu (8/7/2015).
Menurutnya, penuntasan kasus dugaan korupsi di pelabuhan sebagai langkah positif pemerintah dalam membersihkan pelabuhan dari para oknum yang selama ini menghambat pelayanan arus barang. Termasuk kualitas alat tidak standar dan pengadaan tidak sesuai dengan peraturan.
Dia menambahkan, dalam pengadaan alat bongkar muat QCC (Quay Container Crane), pihaknya mencatat sejumlah dugaan penyimpangan.
Dia menyebutkan beberapa dugaan penyimpangan tersebut menyangkut perubahan ketentuan pokok dan tata cara pengadaan. Sehingga perusahaan asing dengan mudah bisa mengikuti penawaran barang dan jasa.
“Yang lebih menyedihkan lagi, IPW menerima laporan dari teknisi di salah satu pelabuhan bahwa QCC yang baru dibeli tersebut sampai saat ini tidak mampu melakukan lifting dua container full sekaligus” ungkapnya.
Maka itu, Presiden Indonesia Port Watch (IPW) Syaiful Hasan berharap upaya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menuntaskan kasus tersebut bisa terwujud.
"Kami mendukung jika Bareskrim Mabes Polri bermaksud menuntaskan dugaan korupsi pengadaan alat bongkar muat QCC,” ujar, Syaiful dalam siaran persnya, Rabu (8/7/2015).
Menurutnya, penuntasan kasus dugaan korupsi di pelabuhan sebagai langkah positif pemerintah dalam membersihkan pelabuhan dari para oknum yang selama ini menghambat pelayanan arus barang. Termasuk kualitas alat tidak standar dan pengadaan tidak sesuai dengan peraturan.
Dia menambahkan, dalam pengadaan alat bongkar muat QCC (Quay Container Crane), pihaknya mencatat sejumlah dugaan penyimpangan.
Dia menyebutkan beberapa dugaan penyimpangan tersebut menyangkut perubahan ketentuan pokok dan tata cara pengadaan. Sehingga perusahaan asing dengan mudah bisa mengikuti penawaran barang dan jasa.
“Yang lebih menyedihkan lagi, IPW menerima laporan dari teknisi di salah satu pelabuhan bahwa QCC yang baru dibeli tersebut sampai saat ini tidak mampu melakukan lifting dua container full sekaligus” ungkapnya.
(kur)
