Ahok Tantang Pembuktian Terbalik Harta Calon Kepala Daerah
Selasa, 07 Juli 2015 - 09:48 WIB
Ahok Tantang Pembuktian Terbalik Harta Calon Kepala Daerah
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ikut mengomentari sekolah politik calon kepala daerah yang meramaikan pemberitaan media belakangan ini.
Menurut mantan politikus Golkar dan Gerindra ini, sekolah politik tidak menjadi berarti jika calon kepala daerah atau kepala daerah yang sudah terpilih nantinya tidak berani berkomitmen pembuktian harta terbalik.
"Ya penting saja asal berani dengan pembuktian harta terbalik juga, kalau enggak begitu ya percuma," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2015).
Lebih lanjut, Ahok mengatakan, sebagai calon kepala daerah harus bisa menjadi role model bagi masyarakat ketika nantinya menjadi pejabat.
"Jangan ngomong doang. Mesti jadi model gitu loh. Pendidikan paling benar jadi model dan tidak ada sanksi," tukasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri membuka kegiatan yang diikuti oleh 137 calon kepala dan wakil kepala daerah yang sudah mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP. Peserta berasal dari 25 provinsi dan 99 kabupaten/kota.
PILIHAN:
Sekolah Politik Tingkatkan Nilai Tawar Calon Kepala Daerah PDIP
Menurut mantan politikus Golkar dan Gerindra ini, sekolah politik tidak menjadi berarti jika calon kepala daerah atau kepala daerah yang sudah terpilih nantinya tidak berani berkomitmen pembuktian harta terbalik.
"Ya penting saja asal berani dengan pembuktian harta terbalik juga, kalau enggak begitu ya percuma," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2015).
Lebih lanjut, Ahok mengatakan, sebagai calon kepala daerah harus bisa menjadi role model bagi masyarakat ketika nantinya menjadi pejabat.
"Jangan ngomong doang. Mesti jadi model gitu loh. Pendidikan paling benar jadi model dan tidak ada sanksi," tukasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri membuka kegiatan yang diikuti oleh 137 calon kepala dan wakil kepala daerah yang sudah mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP. Peserta berasal dari 25 provinsi dan 99 kabupaten/kota.
PILIHAN:
Sekolah Politik Tingkatkan Nilai Tawar Calon Kepala Daerah PDIP
(kri)
