Pembangunan Perbatasan Dikebut
Pembangunan Perbatasan Dikebut
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menegaskan bahwa komitmen membangun Indonesia dari pinggiran terus direalisasi sesuai dengan Nawacita.
Terkait itu, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2015 tentang Percepatan Pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
”Inpres yang diterbitkan sebagai tindak lanjut kunjungan kerja Bapak Presiden Jokowi ke sejumlah wilayah perbatasan seperti Papua, NTT, dan Kalbar ditujukan kepada 16 menteri/lembaga, 3 gubernur, dan 7 bupati/wali kota dengan perintah jelas untuk mempercepat pembangunan perbatasan dan mencari upaya terobosan dalam lingkup kewenangan masing-masing yang pelaksanaannya dikoordinasikan Mendagri selaku kepala BNPP dengan Menko Polukham, kementrian terkait, dan pemda diwilayah perbatasan,” kata Tjahjo di Jakarta kemarin.
Sebagai langkah terobosan percepatan, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan rekomendasi teknis Menteri PU-Pera, Mendagri telah menetapkan masterplan Pos Lintas Batas Negara Terpadu (PLBN Terpadu) yang dituangkan dalam tujuh Peraturan Kepala BNPP. Selain itu, percepatan juga akan dilakukan dengan melanjutkan pembangunan di 9 gerbang perbatasan yang lainnya.
”Perencanaannya dimulai tahun ini, yaitu PLBN Terpadu Rupat di Kabupaten Bengkalis, Serasan di Kabupaten Natuna, Jagoi Babang di Bengkayang, Jasa di Kabupaten Sintang, Sei Pancang di Kab Nunukan, Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Maritaeng di Kabupaten Alor, Oepoli di Kabupaten Kupang, dan Waris di Kabupaten Keerom,” ujarnya.
Menurut Tjahjo, hanya dengan langkah percepatan ini disinergikan dengan pembangunan ekonomi kawasan dan infrastruktur maka kesejahteraan masyarakat perbatasan. Dengan hal itu, kata dia, juga diharapkan segera dapat meningkat upaya menjadikan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara dapat diwujudkan sesuai semangat Nawacita pemerintahan Jokowi- JK.
Anggota Komisi II DPR Lukman Edy mendorong pemerintah untuk membangun dan memperhatikan desa-desa yang ada di perbatasan. Pasalnya, bila pemerintah tidak melakukan langkah-langkah tersebut, dia khawatirmasyarakat dikawasan perbatasan akan semakin terpengaruh oleh Malaysia dari berbagai segi dan aspek.
Rahmat sahid
Terkait itu, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2015 tentang Percepatan Pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
”Inpres yang diterbitkan sebagai tindak lanjut kunjungan kerja Bapak Presiden Jokowi ke sejumlah wilayah perbatasan seperti Papua, NTT, dan Kalbar ditujukan kepada 16 menteri/lembaga, 3 gubernur, dan 7 bupati/wali kota dengan perintah jelas untuk mempercepat pembangunan perbatasan dan mencari upaya terobosan dalam lingkup kewenangan masing-masing yang pelaksanaannya dikoordinasikan Mendagri selaku kepala BNPP dengan Menko Polukham, kementrian terkait, dan pemda diwilayah perbatasan,” kata Tjahjo di Jakarta kemarin.
Sebagai langkah terobosan percepatan, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan rekomendasi teknis Menteri PU-Pera, Mendagri telah menetapkan masterplan Pos Lintas Batas Negara Terpadu (PLBN Terpadu) yang dituangkan dalam tujuh Peraturan Kepala BNPP. Selain itu, percepatan juga akan dilakukan dengan melanjutkan pembangunan di 9 gerbang perbatasan yang lainnya.
”Perencanaannya dimulai tahun ini, yaitu PLBN Terpadu Rupat di Kabupaten Bengkalis, Serasan di Kabupaten Natuna, Jagoi Babang di Bengkayang, Jasa di Kabupaten Sintang, Sei Pancang di Kab Nunukan, Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Maritaeng di Kabupaten Alor, Oepoli di Kabupaten Kupang, dan Waris di Kabupaten Keerom,” ujarnya.
Menurut Tjahjo, hanya dengan langkah percepatan ini disinergikan dengan pembangunan ekonomi kawasan dan infrastruktur maka kesejahteraan masyarakat perbatasan. Dengan hal itu, kata dia, juga diharapkan segera dapat meningkat upaya menjadikan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara dapat diwujudkan sesuai semangat Nawacita pemerintahan Jokowi- JK.
Anggota Komisi II DPR Lukman Edy mendorong pemerintah untuk membangun dan memperhatikan desa-desa yang ada di perbatasan. Pasalnya, bila pemerintah tidak melakukan langkah-langkah tersebut, dia khawatirmasyarakat dikawasan perbatasan akan semakin terpengaruh oleh Malaysia dari berbagai segi dan aspek.
Rahmat sahid
(ftr)
Explore More