Pansel KPK Diminta Waspadai Capim Penumpang Gelap
Pansel KPK Diminta Waspadai Capim Penumpang Gelap
A
A
A
JAWA TIMUR - Seleksi calon pemimpin (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai titik awal untuk menentukan arah pemberantasan tindak pidana korupsi di Tanah Air. Panitia seleksi (Pansel) Capim KPK dinilai harus banyak mendengarkan masukan dari masyarakat.
Supaya dalam menetapkan nama-nama capim KPK tidak salah orang. Anggota Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) antikorupsi Jatim menduga saat ini banyak 'penumpang gelap' yang bertujuan melemahkan KPK.
"Kami meyakini seleksi yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik. Panitia sebagai filter awal untuk melahirkan calon pemimpin yang baik, harus mengutamakan ketelitian, kecermatan dan keterbukaan terhadap usulan publik," terang Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) Zainuddin dalam siaran persnya, Minggu (5/7/2015).
Menurut Zainuddin, dari 195 capim KPK yang lolos syarat administrasi 10 orang diantaranya berasal dari Jatim. Tetapi sayang ke-10 orang ini kurang terlihat kiprahnya di Jatim dalam memberantas tindak pidana korupsi. Artinya Pansel KPK harus memperhatikan hal semacam itu.
Hasil diskusi KMS di Kota Batu menghasilkan beberapa catatan penting sebagai masukan untuk Pansel Capim KPK. Beberapa catatan anggota KMS itu adalah, capim KPK yang lolos syarat administratif banyak didominasi oleh calon-calon yang tidak jelas.
Yakni, tidak pernah terlihat kiprahnya dalam mengiatkan gerakan antikorupsi. Capim KPK baru saja keluar dari pengurus partai politik. Ada capim KPK yang masih aktif menduduki jabatan di salah satu lembaga negara.
"Banyak waktu libur sehingga waktu yang disiapkan Pansel untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sangat mepet. Kami khawatir Pansel KPK kurang memahami rekam jejak capim KPK. Akhirnya pimpinan KPK yang terpilih hanya sebagai boneka orang-orang yang ingin melemahkan KPK," tandas dia.
Anggota KMS yang menggelar workshop di Hotel Royal Orchid Kota Batu, untuk membedah kinerja pansel capim KPK terdiri dari jaringan antikorupsi Jatim. Mulai Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency Internasional Indonesia (TII).
Selanjutnya, LBH Surabaya, Gusdurian Jatim, Kontras Surabaya, KRPK Blitar, MCW, Puskap Madiun, FH Unijoyo, Irdes Situbondo, Intrans Intitute, AJI Malang dan jaringan pondok pesantren Jatim.
Kordinator TII, Ilham Saenong menambahkan, KMS mengusulkan kepada Pansel Capim KPK agar memperioritaskan tracking dan masukan masyarakat sipil. Mengingatkan Pansel agar mewaspadai penumpang gelap dalam seleksi capim KPK.
Meneliti ulang rekam jejak capim KPK dari Jatim. "KMS akan memberikan masukan kepada Pansel KPK. Terkait rekam jejak capim KPK yang kita duga hanya akan membela kepentingan oknum pejabat, pengusaha yang secara sengaja ingin merusak citra KPK dan melemahkan KPK dalam memberantas korupsi," ucap Ilham.
Menurutnya, tantangan capim KPK lima tahun ke depan tambah berat. KPK jadi sorotan publik. "KMS siap mendukung capim KPK yang memiliki rekam jejak bagus, berintegritas dan berkualitas," pungkasnya.
PILIHAN:
Ceroboh Keluarkan Kebijakan, Cerminkan Kualitas Jokowi
Kembali Salah Teken Perpres, Jokowi Salah Pilih Pembantu
Supaya dalam menetapkan nama-nama capim KPK tidak salah orang. Anggota Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) antikorupsi Jatim menduga saat ini banyak 'penumpang gelap' yang bertujuan melemahkan KPK.
"Kami meyakini seleksi yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik. Panitia sebagai filter awal untuk melahirkan calon pemimpin yang baik, harus mengutamakan ketelitian, kecermatan dan keterbukaan terhadap usulan publik," terang Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) Zainuddin dalam siaran persnya, Minggu (5/7/2015).
Menurut Zainuddin, dari 195 capim KPK yang lolos syarat administrasi 10 orang diantaranya berasal dari Jatim. Tetapi sayang ke-10 orang ini kurang terlihat kiprahnya di Jatim dalam memberantas tindak pidana korupsi. Artinya Pansel KPK harus memperhatikan hal semacam itu.
Hasil diskusi KMS di Kota Batu menghasilkan beberapa catatan penting sebagai masukan untuk Pansel Capim KPK. Beberapa catatan anggota KMS itu adalah, capim KPK yang lolos syarat administratif banyak didominasi oleh calon-calon yang tidak jelas.
Yakni, tidak pernah terlihat kiprahnya dalam mengiatkan gerakan antikorupsi. Capim KPK baru saja keluar dari pengurus partai politik. Ada capim KPK yang masih aktif menduduki jabatan di salah satu lembaga negara.
"Banyak waktu libur sehingga waktu yang disiapkan Pansel untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sangat mepet. Kami khawatir Pansel KPK kurang memahami rekam jejak capim KPK. Akhirnya pimpinan KPK yang terpilih hanya sebagai boneka orang-orang yang ingin melemahkan KPK," tandas dia.
Anggota KMS yang menggelar workshop di Hotel Royal Orchid Kota Batu, untuk membedah kinerja pansel capim KPK terdiri dari jaringan antikorupsi Jatim. Mulai Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency Internasional Indonesia (TII).
Selanjutnya, LBH Surabaya, Gusdurian Jatim, Kontras Surabaya, KRPK Blitar, MCW, Puskap Madiun, FH Unijoyo, Irdes Situbondo, Intrans Intitute, AJI Malang dan jaringan pondok pesantren Jatim.
Kordinator TII, Ilham Saenong menambahkan, KMS mengusulkan kepada Pansel Capim KPK agar memperioritaskan tracking dan masukan masyarakat sipil. Mengingatkan Pansel agar mewaspadai penumpang gelap dalam seleksi capim KPK.
Meneliti ulang rekam jejak capim KPK dari Jatim. "KMS akan memberikan masukan kepada Pansel KPK. Terkait rekam jejak capim KPK yang kita duga hanya akan membela kepentingan oknum pejabat, pengusaha yang secara sengaja ingin merusak citra KPK dan melemahkan KPK dalam memberantas korupsi," ucap Ilham.
Menurutnya, tantangan capim KPK lima tahun ke depan tambah berat. KPK jadi sorotan publik. "KMS siap mendukung capim KPK yang memiliki rekam jejak bagus, berintegritas dan berkualitas," pungkasnya.
PILIHAN:
Ceroboh Keluarkan Kebijakan, Cerminkan Kualitas Jokowi
Kembali Salah Teken Perpres, Jokowi Salah Pilih Pembantu
(kri)
Explore More