Reaksi KPK Sikapi Rekomendasi KY Soal Hakim Sarpin

Jum'at, 03 Juli 2015 - 09:51 WIB
Reaksi KPK Sikapi Rekomendasi...
Reaksi KPK Sikapi Rekomendasi KY Soal Hakim Sarpin
A A A
JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk menjatuhkan sanksi skorsing bagi Sarpin Rizaldi, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sanksi skorsing itu berupa larangan bagi Sarpin untuk memutus perkara atau nonpalu selama enam bulan.

Alasan KY mengeluarkan rekomendasi itu karena Sarpin dianggap telah melakukan pelanggaran dalam memutus perkara perkara gugatan praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan semasa menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menyikapi putusan itu, Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengatakan pihaknya menyerahkan persoalan itu ke Mahkamah Agung (MA).

Ruki tidak ingin berkomentar lebih jauh mengenai rekomendasi KY tentang Hakim Sarpin. "Kita serahkan kepada Mahkamah Agung lah ya," kata Ruki di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis 2 Juni 2015 malam.

Menurut Ruki, apapun keputusan mengenai Hakim Sarpin bergantung kepada putusan MA. "Itu kan rekomendasi Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung," ujarnya.

PILIHAN :

Hakim Sarpin Direkomendasikan Diskorsing Enam Bulan Nonpalu
(dam)
Berita Terkait
Menyedihkan, Hakim Paling...
Menyedihkan, Hakim Paling Banyak Terjerat Kasus Korupsi
KY Gandeng Polri dan...
KY Gandeng Polri dan KPK Usut Hakim Nakal
Kronologi KPK Tangkap...
Kronologi KPK Tangkap Hakim di Depok Beserta Uang Ratusan Juta
Kasus Dugaan Suap, KPK...
Kasus Dugaan Suap, KPK Kembali Periksa Wakil Ketua PN Surabaya
KPK Sebut Kenaikan Gaji...
KPK Sebut Kenaikan Gaji Hakim Bisa Tekan Perilaku korupsi, tapi...
Detik-detik Ketua dan...
Detik-detik Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Terjaring OTT KPK
Berita Terkini
Desak DPR Segera Bahas...
Desak DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Perindo: Libatkan Partai Nonparlemen
Prediksi Ada Reshuffle,...
Prediksi Ada Reshuffle, Pengamat: Prabowo Butuh Menteri Eksekutor dan Komunikator Ulung
Revisi UU Pemilu Belum...
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Golkar Usul Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol
Refleksikan Cita-cita...
Refleksikan Cita-cita Bung Karno, PDIP Minta Pemerintah Wujudkan Keadilan Hukum dan Ekonomi
Darunnajah Gelar 4th...
Darunnajah Gelar 4th ICOP Bersama Menteri ATR/BPN, Siap Optimalisasi Wakaf Nasional
Terbukti Selingkuh dan...
Terbukti Selingkuh dan Pungli, Anggota KPU OKU Timur Dipecat
Infografis
Profil Abdul Wahid yang...
Profil Abdul Wahid yang Terjaring OTT KPK, Baru 8 Bulan Jadi Gubernur Riau
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved