Berikan Pelayanan Khusus untuk Warga Desa Terpencil
Berikan Pelayanan Khusus untuk Warga Desa Terpencil
A
A
A
Tak pernah terbayang di benak Andreas Sitorus, 74, warga Dusun 8 Bogot Puloan, Desa Buntu Turunan, Kecamatan Hatonduan, Kabupaten Simalungun, yang menderita sakit kronis bertahuntahun mendadak mendapatkan pelayanan kesehatan prima di RS Efarina, Berastagi, Tanah Karo.
Bahkan pelayanan itu diberikan langsung oleh Bupati Simalungun JR Saragih yang membawanya menggunakan helikopter pribadi.
Betapa tidak, JR yang sebelumnya turun ke desa itu bergotong royong bersama masyarakat ternyata sudah menerima informasi tentang Andreas yang menderita sakit parah pada ususnya.
Karena Andreas tidak mampu berobat akhirnya dibantu pengobatannya oleh Bupati Simalungun. Tindakan penanganan lebih insentif dengan merujuk ke rumah sakit swasta atau rumah sakit pemerintah lainnya bagi masyarakat di daerah terpencil dilakukan JR, bukan karena akan ada pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk menarik simpati masyarakat atau pencitraan. Namun, sejak menjadi Bupati Simalungun periode 2010-2015 hal itu sudah dilakukannya.
Apa yang dilakukan mantan pamen TNI AD itu baginya merupakan salah satu pelayanan kesehatan MANTAB bagi masyarakat tidak mampu yang tinggal di daerah terpencil untuk diberi nama pelayanan ”Jemput Rakyat Sakit” (JRS). Tidak banyak yang tahu dengan program JRS ini, karena Bupati Simalungun JR Saragih melakukan secara mendadak dengan turun ke desa-desa terpencil, baik dalam kunjungan kerja atau mendapat informasi dari masyarakat, camat, atau kepala desa. Hal ini untuk mengetahui ada masyarakat yang sakit parah namun tidak punya biaya untuk berobat ke rumah sakit.
”Program pelayanan JRS merupakan salah satu kebijakan saya dilakukan khusus untuk masyarakat tidak mampu dan tinggal di daerah terpencil karena sakit dan membutuhkan penanganan medis khusus, dengan menjemputnya dan mengirim ke rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah yang mampu menanganinya,” ujar JR dalam perbincangan dengan KORAN SINDO belum lama ini.
Pelayanan JRS dilakukan sejak tahun 2010, beberapa hari setelah dilantik sebagai Bupati Simalungun. Namun, hingga saat ini sudah membantu sekitar 500 masyarakat tidak mampu yang berada di daerah terpencil untuk mendapatkan penanganan medis lebih baik di rumah sakit, seperti RSU Efarina dan RSUP Adam Malik Medan.
Bagi suami Erunita Anggraini dan ayah Efarina Saragih ini, yang punya banyak pengalaman mengelola rumah sakit ini upaya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sakit wajib dilakukan bagi jajaran Dinas Kesehatan mulai dari rumah sakit umum daerah (RSUD), puskesmas, dan pos kesehatan desa. Karena menolong masyarakat yang sakit, apalagi tidak mampu, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Jika ada masyarakat sakit tidak dibantu atau ditolong karena kelalaian jajaran Dinas Kesehatan, JR tidak segansegan memberikan sanksi tegas dengan mencopot kepala puskesmas dan sudah beberapa kali dilakukan.
”Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah menolong masyarakatnya yang sakit, tidak ada alasan karena lokasinya terpencil atau ketiadaan biaya. Perto-longan kepada masyarakat harus dilakukan dengan cara apa pun bila perlu dengan menggunakan helikopter untuk membawa masyarakat berobat ke rumah sakit yang lebih baik hingga sembuh. Masalah biaya itu urusan pemerintah daerah, jadi jika ada yang lalai, saya tindak,” kata JR.
Bidang kesehatan memang merupakan salah satu program prioritas pembangunan daerah yang dicanangkan JR sejak menjabat Bupati Simalungun periode tahun 2010- 2015, dengan mengalokasikan anggaran terus meningkat sejak 2010 hingga 2015. Tahun 2010, anggaran kesehatan yang dialokasikan di APBD sekitar Rp10 miliar lebih, tahun 2011 naik menjadi Rp14 miliar, tahun 2012 menjadi Rp24 miliar, tahun 2013 (Rp25 miliar), tahun 2014 (Rp45 miliar), dan 2015 naik tajam hampir 100% menjadi Rp93 miliar lebih.
Kenaikan anggaran kesehatan tersebut dilakukan Pemkab Simalungun untuk membenahi dan menambah sarana prasarana pelayanan kesehatan sampai ke pelosok desa, termasuk puskesmas yang saat ini sebagian besar sudah melayani rawat inap. RSUD di ibu kota kabupaten Pamatang Raya yang sebelumnya tidak ada memberikan pelayanan rawat inap di 34 puskesmas serta pelayanan kesehatan 24 jam di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah.
Bukan hanya sarana prasarana kesehatan yang menjadi perhatian JR. Pembiayaan kesehatan bagi masyarakat juga diperhatikan dengan menjadikan sekitar 386 ribu warganya sebagai peserta BPJS yang preminya ditanggung pemerintah daerah di APBD setiap tahun dengan mengalokasikan anggaran ratarata sekitar Rp30 miliar. Pelayanan JRS bukan hanya di bidang kesehatan, namun juga di bidang pendidikan dengan sebutan ”Jemput Rakyat Sekolah”.
Melalui pemberian beasiswa pendidikan untuk anak-anak dari masyarakat tidak mampu atau miskin. JR tidak ingin generasi muda di Kabupaten Simalungun tidak bersekolah hanya karena orang tuanya tidak mampu membiayai. Karena itu, berbagai upaya dan pemanfaatan anggaran yang mampu dialokasikan pemerintah daerah sebanyak mungkin anak-anak disekolahkan hingga ke perguruan tinggi dengan bantuan dana pemerintah daerah.
Sejak tahun 2010-2014, Pemkab Simalungun sudah menyalurkan bantuan siswa miskin (BSM) bagi 146 ribu pelajar dari kalangan masyarakat tidak mampu mulai dari SD hingga perguruan tinggi dengan total anggaran Rp84,8 miliar.
Data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Pemkab Simalungun, tahun 2010-2014 jumlah penerima BSM untuk pelajar SD 74.948 orang dengan alokasi anggaran Rp33,8 miliar, pelajar SMP 38.830 orang dengan total anggaran Rp26,4 miliar, pelajar SMA 17.326 dengan total anggaran Rp13,8 miliar, dan pelajar SMK 14.942 dengan total anggaran Rp10,7 miliar,serta pergu-ruan tinggi atau mahasiswa yang menuntut ilmu di berbagai perguruan tinggi terkemuka sebanyak 98 orang dengan total anggaran Rp6,3 miliar.
Selain melalui pemberian BSM, Pemkab Simalungun juga memberikan beasiswa yang sumber dananya dari APBD yang selama periode tahun 2013- 2014,sudahdisalurkanbagi 7.638pelajar mulai SD hingga perguruan tinggi dengan total anggaran Rp17,3 miliar. Sedangkan beasiswa sumber dana APBN periode tahun 2010-2011 yang sudah disalurkan bagi 21 ribu pelajar SD hingga SMA dan SMK,total anggarannya mencapai Rp12,2 miliar lebih. Namun untuk periode tahun 2012-2014 jumlah penerimanya bertambah menjadi 41 ribu pelajar mulai SD-perguruan tinggi dengan total anggaran Rp21 miliar.
Kemudian program bantuan biaya pendidikan juga disalurkan Pemkab Simalungun dari bantuan keuangan provinsi (BKP) bagi 9150 pelajar SD hingga SMA dan SMK pada periode 2010-2011 dengan alokasi anggaran Rp 900 juta dan periode tahun 2012- 2014,sebanyak 2700 pelajar SD hingga SMA dan SMK dengan total anggaran sekitar Rp300 juta.
Dalam pelayanan Jemput Rakyat Sekolah (JRS),dalam kunjungannya ke desa-desa dan kecamatan Bupati Simalungun JR Saragih juga tidak segan-segan langsung mengirim lulusan SMA yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena orang tuanya tidak mampu membiayai, menguliahkannya dengan memberikan beasiswa kuliah gratis. Perhatian JR dalam membangun pendidikan melalui program pemberian BSM, bukan tanpa alasan,karena diyakininya pembangunan di Kabupaten Simalungun akan maju dan masyarakatnya sejahtera jika didukung dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik.
Pelayanan JRS di bidang kesehatan dan pendidikan,merupakan kebijakan yang dilakukan Bupati Simalungun JR Saragih yang akan berakhir masa bhaktinya 28 Oktober tahun 2015 ini,karena kecintaan kepada daerah dan masyarakatnya serta keingginaan membuat perubahanyanglebihbaikbagi masyarakat ditanah Habonaron Do Bona (Simalungun).
Mengabdi Bukan untuk Dilayani, Tapi Melayani
Sejak dilantik sebagai Bupati Simalungun periode tahun 20102015, JR Saragih yang kariernya di militer cukup cemerlang,sudah memiliki tekad mengabdi sebagai kepala daerah bukan untuk dilayani namun untuk melayani. Karena tekadnya itu, JR Saragih sangat jarang bertugas di kantor dinasnya, dan lebih banyak melakukan tugas turun ke lapangan melihat kondisi rakyatnya sekaligus menampung aspirasi serta keluhan masyarakat terkait kebutuhan pembangunan dan pelayanan pemerintah daerah.
”Saya memang lebih banyak menjalankan tugas di luar kantor dengan turun ke lapangan,untuk melihat langsung kondisi masyarakat,sekaligus menampung aspirasi mereka, sehingga saya tahu kondisinya sebenarnya, karena saya tidak suka menerima laporan yang baik-baik saja dari staf saya terkait pelayanan kepada masyarakat khususnya,” tandas JR.
Itulah sebabnya menurut JR Saragih, pelayanan JR Saragih untuk kesehatan dan pendidikan merupakan salah satu kebijakannya yang dilakukan untuk merespons atau menjawab keluhan masyarakat terutama yang tinggal di daerah terpencil,yang selama ini masih banyak belum merasakan pemerataan pembangunan daerah.
Ricky hutapea
Bahkan pelayanan itu diberikan langsung oleh Bupati Simalungun JR Saragih yang membawanya menggunakan helikopter pribadi.
Betapa tidak, JR yang sebelumnya turun ke desa itu bergotong royong bersama masyarakat ternyata sudah menerima informasi tentang Andreas yang menderita sakit parah pada ususnya.
Karena Andreas tidak mampu berobat akhirnya dibantu pengobatannya oleh Bupati Simalungun. Tindakan penanganan lebih insentif dengan merujuk ke rumah sakit swasta atau rumah sakit pemerintah lainnya bagi masyarakat di daerah terpencil dilakukan JR, bukan karena akan ada pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk menarik simpati masyarakat atau pencitraan. Namun, sejak menjadi Bupati Simalungun periode 2010-2015 hal itu sudah dilakukannya.
Apa yang dilakukan mantan pamen TNI AD itu baginya merupakan salah satu pelayanan kesehatan MANTAB bagi masyarakat tidak mampu yang tinggal di daerah terpencil untuk diberi nama pelayanan ”Jemput Rakyat Sakit” (JRS). Tidak banyak yang tahu dengan program JRS ini, karena Bupati Simalungun JR Saragih melakukan secara mendadak dengan turun ke desa-desa terpencil, baik dalam kunjungan kerja atau mendapat informasi dari masyarakat, camat, atau kepala desa. Hal ini untuk mengetahui ada masyarakat yang sakit parah namun tidak punya biaya untuk berobat ke rumah sakit.
”Program pelayanan JRS merupakan salah satu kebijakan saya dilakukan khusus untuk masyarakat tidak mampu dan tinggal di daerah terpencil karena sakit dan membutuhkan penanganan medis khusus, dengan menjemputnya dan mengirim ke rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah yang mampu menanganinya,” ujar JR dalam perbincangan dengan KORAN SINDO belum lama ini.
Pelayanan JRS dilakukan sejak tahun 2010, beberapa hari setelah dilantik sebagai Bupati Simalungun. Namun, hingga saat ini sudah membantu sekitar 500 masyarakat tidak mampu yang berada di daerah terpencil untuk mendapatkan penanganan medis lebih baik di rumah sakit, seperti RSU Efarina dan RSUP Adam Malik Medan.
Bagi suami Erunita Anggraini dan ayah Efarina Saragih ini, yang punya banyak pengalaman mengelola rumah sakit ini upaya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sakit wajib dilakukan bagi jajaran Dinas Kesehatan mulai dari rumah sakit umum daerah (RSUD), puskesmas, dan pos kesehatan desa. Karena menolong masyarakat yang sakit, apalagi tidak mampu, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Jika ada masyarakat sakit tidak dibantu atau ditolong karena kelalaian jajaran Dinas Kesehatan, JR tidak segansegan memberikan sanksi tegas dengan mencopot kepala puskesmas dan sudah beberapa kali dilakukan.
”Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah menolong masyarakatnya yang sakit, tidak ada alasan karena lokasinya terpencil atau ketiadaan biaya. Perto-longan kepada masyarakat harus dilakukan dengan cara apa pun bila perlu dengan menggunakan helikopter untuk membawa masyarakat berobat ke rumah sakit yang lebih baik hingga sembuh. Masalah biaya itu urusan pemerintah daerah, jadi jika ada yang lalai, saya tindak,” kata JR.
Bidang kesehatan memang merupakan salah satu program prioritas pembangunan daerah yang dicanangkan JR sejak menjabat Bupati Simalungun periode tahun 2010- 2015, dengan mengalokasikan anggaran terus meningkat sejak 2010 hingga 2015. Tahun 2010, anggaran kesehatan yang dialokasikan di APBD sekitar Rp10 miliar lebih, tahun 2011 naik menjadi Rp14 miliar, tahun 2012 menjadi Rp24 miliar, tahun 2013 (Rp25 miliar), tahun 2014 (Rp45 miliar), dan 2015 naik tajam hampir 100% menjadi Rp93 miliar lebih.
Kenaikan anggaran kesehatan tersebut dilakukan Pemkab Simalungun untuk membenahi dan menambah sarana prasarana pelayanan kesehatan sampai ke pelosok desa, termasuk puskesmas yang saat ini sebagian besar sudah melayani rawat inap. RSUD di ibu kota kabupaten Pamatang Raya yang sebelumnya tidak ada memberikan pelayanan rawat inap di 34 puskesmas serta pelayanan kesehatan 24 jam di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah.
Bukan hanya sarana prasarana kesehatan yang menjadi perhatian JR. Pembiayaan kesehatan bagi masyarakat juga diperhatikan dengan menjadikan sekitar 386 ribu warganya sebagai peserta BPJS yang preminya ditanggung pemerintah daerah di APBD setiap tahun dengan mengalokasikan anggaran ratarata sekitar Rp30 miliar. Pelayanan JRS bukan hanya di bidang kesehatan, namun juga di bidang pendidikan dengan sebutan ”Jemput Rakyat Sekolah”.
Melalui pemberian beasiswa pendidikan untuk anak-anak dari masyarakat tidak mampu atau miskin. JR tidak ingin generasi muda di Kabupaten Simalungun tidak bersekolah hanya karena orang tuanya tidak mampu membiayai. Karena itu, berbagai upaya dan pemanfaatan anggaran yang mampu dialokasikan pemerintah daerah sebanyak mungkin anak-anak disekolahkan hingga ke perguruan tinggi dengan bantuan dana pemerintah daerah.
Sejak tahun 2010-2014, Pemkab Simalungun sudah menyalurkan bantuan siswa miskin (BSM) bagi 146 ribu pelajar dari kalangan masyarakat tidak mampu mulai dari SD hingga perguruan tinggi dengan total anggaran Rp84,8 miliar.
Data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Pemkab Simalungun, tahun 2010-2014 jumlah penerima BSM untuk pelajar SD 74.948 orang dengan alokasi anggaran Rp33,8 miliar, pelajar SMP 38.830 orang dengan total anggaran Rp26,4 miliar, pelajar SMA 17.326 dengan total anggaran Rp13,8 miliar, dan pelajar SMK 14.942 dengan total anggaran Rp10,7 miliar,serta pergu-ruan tinggi atau mahasiswa yang menuntut ilmu di berbagai perguruan tinggi terkemuka sebanyak 98 orang dengan total anggaran Rp6,3 miliar.
Selain melalui pemberian BSM, Pemkab Simalungun juga memberikan beasiswa yang sumber dananya dari APBD yang selama periode tahun 2013- 2014,sudahdisalurkanbagi 7.638pelajar mulai SD hingga perguruan tinggi dengan total anggaran Rp17,3 miliar. Sedangkan beasiswa sumber dana APBN periode tahun 2010-2011 yang sudah disalurkan bagi 21 ribu pelajar SD hingga SMA dan SMK,total anggarannya mencapai Rp12,2 miliar lebih. Namun untuk periode tahun 2012-2014 jumlah penerimanya bertambah menjadi 41 ribu pelajar mulai SD-perguruan tinggi dengan total anggaran Rp21 miliar.
Kemudian program bantuan biaya pendidikan juga disalurkan Pemkab Simalungun dari bantuan keuangan provinsi (BKP) bagi 9150 pelajar SD hingga SMA dan SMK pada periode 2010-2011 dengan alokasi anggaran Rp 900 juta dan periode tahun 2012- 2014,sebanyak 2700 pelajar SD hingga SMA dan SMK dengan total anggaran sekitar Rp300 juta.
Dalam pelayanan Jemput Rakyat Sekolah (JRS),dalam kunjungannya ke desa-desa dan kecamatan Bupati Simalungun JR Saragih juga tidak segan-segan langsung mengirim lulusan SMA yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena orang tuanya tidak mampu membiayai, menguliahkannya dengan memberikan beasiswa kuliah gratis. Perhatian JR dalam membangun pendidikan melalui program pemberian BSM, bukan tanpa alasan,karena diyakininya pembangunan di Kabupaten Simalungun akan maju dan masyarakatnya sejahtera jika didukung dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik.
Pelayanan JRS di bidang kesehatan dan pendidikan,merupakan kebijakan yang dilakukan Bupati Simalungun JR Saragih yang akan berakhir masa bhaktinya 28 Oktober tahun 2015 ini,karena kecintaan kepada daerah dan masyarakatnya serta keingginaan membuat perubahanyanglebihbaikbagi masyarakat ditanah Habonaron Do Bona (Simalungun).
Mengabdi Bukan untuk Dilayani, Tapi Melayani
Sejak dilantik sebagai Bupati Simalungun periode tahun 20102015, JR Saragih yang kariernya di militer cukup cemerlang,sudah memiliki tekad mengabdi sebagai kepala daerah bukan untuk dilayani namun untuk melayani. Karena tekadnya itu, JR Saragih sangat jarang bertugas di kantor dinasnya, dan lebih banyak melakukan tugas turun ke lapangan melihat kondisi rakyatnya sekaligus menampung aspirasi serta keluhan masyarakat terkait kebutuhan pembangunan dan pelayanan pemerintah daerah.
”Saya memang lebih banyak menjalankan tugas di luar kantor dengan turun ke lapangan,untuk melihat langsung kondisi masyarakat,sekaligus menampung aspirasi mereka, sehingga saya tahu kondisinya sebenarnya, karena saya tidak suka menerima laporan yang baik-baik saja dari staf saya terkait pelayanan kepada masyarakat khususnya,” tandas JR.
Itulah sebabnya menurut JR Saragih, pelayanan JR Saragih untuk kesehatan dan pendidikan merupakan salah satu kebijakannya yang dilakukan untuk merespons atau menjawab keluhan masyarakat terutama yang tinggal di daerah terpencil,yang selama ini masih banyak belum merasakan pemerataan pembangunan daerah.
Ricky hutapea
(ars)
Explore More