Perindo Tolak Kenaikan Dana Parpol
Senin, 29 Juni 2015 - 11:01 WIB
Perindo Tolak Kenaikan Dana Parpol
A
A
A
JAKARTA - Usulan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menaikkan dana partai politik (parpol) mendapat penolakan luas. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) juga menolak wacana alokasi anggaran dana parpol tersebut.
Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan sebaiknya dana yang akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) tersebut dialokasikan untuk pembangunan nasional. “Saya dalam hal ini pribadi tak setuju. Masa partai politik minta bantuan dana ke pemerintah? Seharusnya uang pemerintah itu untuk membangun,” ujar HT seusai acara buka bersama di Kantor DPP Perindo, Jakarta, Sabtu (27/6/2015).
Seharusnya, lanjut HT, partai mampu mencari sumber dana sendiri untuk menjalankan aktivitas politiknya. Dengan begitu, rakyat akan bersimpati dengan maksud dan tujuan dari partai politik tersebut. “Partai politik itu harus cari dana sendiri agar merebut simpati masyarakat dan agar partai dapat berkembang. Karena partai politik itu dibentuk untuk masyarakat,” ujarnya.
CEO MNC Group ini mengungkapkan, melihat kondisi ekonomi bangsa saat ini, dirinya mengaku prihatin lantaran kondisi negara diibaratkan sedang sakit. Sementara pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Kabinet Kerjanya hanya mampu berwacana. “Saya prihatin dengan kondisi ekonomi saat ini. Pemerintah saat ini hanya berwacana kebijakannya memutar-mutar,” tuturnya.
HT berharap, pemerintah saat ini mampu menghapus kesenjangan ekonomi sehingga permasalahan bangsa dapat diatasi. “Karena kesenjangan sosial makin lebar, artinya program pemerintah tak tepat sasaran,” tegasnya. Penolakan usulan dana parpol juga disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan.
Menurut dia, usulan kenaikan alokasi anggaran pemerintah untuk bantuan dana parpol dinilai tidak tepat saat ini. Sebab, masih banyak persoalan yang lebih penting ketimbang menaikkan dana parpol. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkapkan, kondisi bangsa saat ini sedang sulit. Terlebih kini bulan Ramadan dan Idul Fitri sebentar lagi.
“Fokus itu dulu deh, bagaimana bulan suci Ramadan ini barang (kebutuhan pokok) tersedia, tapi tidak hanya tersedia, harganya terjangkau untuk rakyat,” ujar Ketua MPR itu seusai acara buka puasa bersama Partai Perindo. Menurut dia, saat ini tidak tepat usulan kenaikan dana parpol itu dimunculkan. “Di tengah isu-isu ini saya kira jangan dulu deh ada yang anehaneh, belum saatnya sekarang, nanti,” kata mantan Menteri Kehutanan tersebut.
Sementara itu, pihak Kemendagri yang awalnya bersikeras mengusulkan adanya dana parpol mulai tarik diri. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan pihaknya tidak akan membahas kembali soal usul kenaikan angka bantuan parpol dengan Kementerian Keuangan dan Komisi II DPR.
“Kenapa tidak kami bahas soal peningkatan bantuan parpol? Karena ada parpol yang tidak mau bantuan pemerintah, ada anggota DPR yang tidak mau, dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga keberatan,” kata Tjahjo di Jakarta kemarin.
Bagi pemerintah, kata dia, saat ini lebih baik untuk konsentrasi ke bantuan-bantuan ormas-ormas tertentu, dengan selektif, yang terkait pendidikan dan ormas lain seperti legiun veteran, cacat veteran, PKK, serta organisasi yang sifatnya sosial untuk bisa menggerakkan masyarakat setempat.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan perhatian kepada ormas keagamaan tertentu yang masih membutuhkan bantuan dana. “Dan jika itu menyangkut kebijakan pemda, kita juga akan tekankan bahwa sifatnya selektif di daerah, khususnya dengan payung hukum baru, dengan perubahan aturan,” ujarnya.
Menurut Tjahjo, ada banyak hal penting dan strategis untuk dibahas dibandingkan harus menghabiskan energi membahas soal peningkatan dana bantuan parpol. Terlebih, kata dia, Kemendagri saat ini juga sedang fokus ke hal lain seperti persiapan pilkada serentak dan menggerakkan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota agar penyerapan anggaran pembangunannya dapat cepat berjalan sesuai target. “Itu jauh lebih penting agar pergerakan ekonomi di daerah bergerak dan pertumbuhan ekonomi jalan,” ungkapnya.
Rencananya, lanjut Tjahjo, pekan depan Kemendagri melalui Ditjen Keuangan Daerah dan Kesbangpol mengundang sekda provinsi dan kabupaten/kota kepala biro serta kepala dinas keuangan provinsi dan kabupaten/ kota untuk membahas kenapa masih ada daerah yang belum optimal memberikan anggaran kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan dana pengamanan untuk kepolisian.
Kiswondari/ Rahmat sahid
Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan sebaiknya dana yang akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) tersebut dialokasikan untuk pembangunan nasional. “Saya dalam hal ini pribadi tak setuju. Masa partai politik minta bantuan dana ke pemerintah? Seharusnya uang pemerintah itu untuk membangun,” ujar HT seusai acara buka bersama di Kantor DPP Perindo, Jakarta, Sabtu (27/6/2015).
Seharusnya, lanjut HT, partai mampu mencari sumber dana sendiri untuk menjalankan aktivitas politiknya. Dengan begitu, rakyat akan bersimpati dengan maksud dan tujuan dari partai politik tersebut. “Partai politik itu harus cari dana sendiri agar merebut simpati masyarakat dan agar partai dapat berkembang. Karena partai politik itu dibentuk untuk masyarakat,” ujarnya.
CEO MNC Group ini mengungkapkan, melihat kondisi ekonomi bangsa saat ini, dirinya mengaku prihatin lantaran kondisi negara diibaratkan sedang sakit. Sementara pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Kabinet Kerjanya hanya mampu berwacana. “Saya prihatin dengan kondisi ekonomi saat ini. Pemerintah saat ini hanya berwacana kebijakannya memutar-mutar,” tuturnya.
HT berharap, pemerintah saat ini mampu menghapus kesenjangan ekonomi sehingga permasalahan bangsa dapat diatasi. “Karena kesenjangan sosial makin lebar, artinya program pemerintah tak tepat sasaran,” tegasnya. Penolakan usulan dana parpol juga disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan.
Menurut dia, usulan kenaikan alokasi anggaran pemerintah untuk bantuan dana parpol dinilai tidak tepat saat ini. Sebab, masih banyak persoalan yang lebih penting ketimbang menaikkan dana parpol. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkapkan, kondisi bangsa saat ini sedang sulit. Terlebih kini bulan Ramadan dan Idul Fitri sebentar lagi.
“Fokus itu dulu deh, bagaimana bulan suci Ramadan ini barang (kebutuhan pokok) tersedia, tapi tidak hanya tersedia, harganya terjangkau untuk rakyat,” ujar Ketua MPR itu seusai acara buka puasa bersama Partai Perindo. Menurut dia, saat ini tidak tepat usulan kenaikan dana parpol itu dimunculkan. “Di tengah isu-isu ini saya kira jangan dulu deh ada yang anehaneh, belum saatnya sekarang, nanti,” kata mantan Menteri Kehutanan tersebut.
Sementara itu, pihak Kemendagri yang awalnya bersikeras mengusulkan adanya dana parpol mulai tarik diri. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan pihaknya tidak akan membahas kembali soal usul kenaikan angka bantuan parpol dengan Kementerian Keuangan dan Komisi II DPR.
“Kenapa tidak kami bahas soal peningkatan bantuan parpol? Karena ada parpol yang tidak mau bantuan pemerintah, ada anggota DPR yang tidak mau, dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga keberatan,” kata Tjahjo di Jakarta kemarin.
Bagi pemerintah, kata dia, saat ini lebih baik untuk konsentrasi ke bantuan-bantuan ormas-ormas tertentu, dengan selektif, yang terkait pendidikan dan ormas lain seperti legiun veteran, cacat veteran, PKK, serta organisasi yang sifatnya sosial untuk bisa menggerakkan masyarakat setempat.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan perhatian kepada ormas keagamaan tertentu yang masih membutuhkan bantuan dana. “Dan jika itu menyangkut kebijakan pemda, kita juga akan tekankan bahwa sifatnya selektif di daerah, khususnya dengan payung hukum baru, dengan perubahan aturan,” ujarnya.
Menurut Tjahjo, ada banyak hal penting dan strategis untuk dibahas dibandingkan harus menghabiskan energi membahas soal peningkatan dana bantuan parpol. Terlebih, kata dia, Kemendagri saat ini juga sedang fokus ke hal lain seperti persiapan pilkada serentak dan menggerakkan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota agar penyerapan anggaran pembangunannya dapat cepat berjalan sesuai target. “Itu jauh lebih penting agar pergerakan ekonomi di daerah bergerak dan pertumbuhan ekonomi jalan,” ungkapnya.
Rencananya, lanjut Tjahjo, pekan depan Kemendagri melalui Ditjen Keuangan Daerah dan Kesbangpol mengundang sekda provinsi dan kabupaten/kota kepala biro serta kepala dinas keuangan provinsi dan kabupaten/ kota untuk membahas kenapa masih ada daerah yang belum optimal memberikan anggaran kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan dana pengamanan untuk kepolisian.
Kiswondari/ Rahmat sahid
(ftr)
