Soal Dana Parpol, DPR Minta Jangan Parpol yang Disalahkan

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengungkapkan dana bantuan partai politik pertama kali disampaikan ke publik oleh pemerintah. DPR tidak mengerti hal tersebut. Maka itu, dia meminta agar jangan menyalahkan papol dalam usulan pemerintah tersebut.

"Jangan pula parpol yang digebukin lagi. Kami enggak ngerti. Apakah ide ini bagaimana formatnya, kemudian dinaikan 10 kali atau 20 kali kan setelah diberitakan media," ujar Taufik di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2015).

"Tetapi yang pasti dengan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) kemarin sore yang ditunda Senin besok, ini belum membahas (dana parpol), baru membentuk panja-panja. Tentunya soal partai politik diserahkan ke Banggar," sambungnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun enggan menyebut berapa angka ideal jika dana parpol tetap diturunkan. Taufik meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan usulan dana parpol itu. "Soal ideal berapa, karena yang pertama kali menyampaikan pemerintah mohon ditanyakan ke pemerintah," katanya.

Menurutnya, parpol adalah satu bagian dari tiang penyangga demokrasi. Parpol terikat dengan UU yang mengatur bagaimana agar parpol merupakaan salah satu ruang pendidikan anak bangsa.

Maka itu, ungkap Taufik sebelumnya terdapat ikatan antara pemerintah dengan seluruh parpol, dengan adanya bantuan operasional politik.

"Yang dulu Rp108/suara. Ini memang sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan juga ke publik, sebelum Pemilihan Legislatif 2014 saya sebagai Sekjen partai juga melaporkan penggunaan keuangan parpol untuk diaudit," jelasnya.

Jika memang benar ada dana parpol, maka terkait masalah besaran tentu akan menjadi domain pembicaraan bersama-sama antara pemerintah dengan DPR. "Tapi sekali lagi kami dari parpol melihat itu sebagai sesuatu yang diserahkan pada pemerintah," jelas Taufik.

Untuk saat ini, dia mengaku tidak dapat mengatakan mendukung atau tidak dana parpol tersebut. Tapi yang pasti, dia mengatakan akan terlebih dahulu melihat formatnya.

"Jangan sampai setiap aspek transparansi akuntabilitas keuangan publik itu diabaikan, harus dipertanggungjawabkan pada seluruh parpol," jelas Taufik.

Kemudian, tambah Taufik, jika ada adjustmen, hal tersebut harus disesuaikan dengan batas kelayakan yang memungkinkan sehingga partai bisa berperan penuh dalam fungsi sebagai pilar demokrasi.

"Parpol tidak dalam konteks mengatakan kurang atau tidak, tapi yang menyampaikan ke publik tentunya pemerintah, kita apresiasi pemerintah. Bagaimana finalisasinya tentu kami harus melakukan kajian-kajian," tandasnya.

PILIHAN:
Selain Dana Aspirasi, Nasdem Juga Tolak Dana Parpol