Dana Pembangunan Perbatasan Capai Rp58 M
Dana Pembangunan Perbatasan Capai Rp58 M
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan menyalurkan Rp58 miliar untuk membangun kawasan perbatasan, terutama Pulau Sebatik dan Nunukan yang kini menjadi target pengembangan.
Mendes PDTT Marwan Jafar mengatakan, anggaran Rp58 miliar itu untuk kawasan perbatasan negara khususnya di Kalimantan Utara (Kaltara). Daerah yang disasar adalah Pulau Sebatik dan Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Anggaran yang tersedia itu terbagi untuk pengembangan daerah perbatasan Rp10 miliar, pengembangan daerah pulau kecil dan terluar Rp26 miliar, dan penyiapan kawasan pengembangan pemukiman transmigrasi Rp23 miliar.
”Masalah perbatasan menjadi prioritas yang direalisasikan tahun ini, sebab kawasan perbatasan adalah wajah dan harga diri bangsa,” ungkap Marwan di Kantor Kemendes, Jakarta, kemarin. Politikus PKB ini mengatakan bahwa pembangunan kawasan perdesaan juga tidak diabaikan. Untuk pengembangan ekonomi kawasan pedesaan diperkirakan mencapai Rp2 miliar. Kemudian, pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdesaan yang dianggarkan sekitar Rp1 miliar.
Marwan menerangkan, khusus kawasan perbatasan, terpencil, dan terluar akan diminimalisasi dari cap kondisi sebagai daerah rawan pangan dan rawan bencana. Dengan begitu, perlunya ditingkatkan aksesibilitas melalui mitigasi dan rehabilitasi serta penanganan daerah pascakonflik. Dan secara khusus, kementerian akan mendorong jaringan komunikasi antardesa di kawasan perbatasan Kaltara.
Karena itu, pihaknya segera menggarap program pembangunan jaringan komunikasi dan informasi desa, sehingga setiap perkembangan ataupun kendala yang dihadapi masyarakat desa di wilayah perbatasan bisa segera diinformasikan ke kabupaten, provinsi, maupun ke pemerintah pusat.
Anggota Komisi II DPR Lukman Edy mendorong pemerintah untuk membangun dan memperhatikan desa-desa yang ada di perbatasan. Pasalnya, bila pemerintah tidak melakukan langkah-langkah tersebut, dia khawatir masyarakat di kawasan perbatasan akan semakin terpengaruh oleh Malaysia dari berbagai segi dan aspek.
Neneng zubaidah
Mendes PDTT Marwan Jafar mengatakan, anggaran Rp58 miliar itu untuk kawasan perbatasan negara khususnya di Kalimantan Utara (Kaltara). Daerah yang disasar adalah Pulau Sebatik dan Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Anggaran yang tersedia itu terbagi untuk pengembangan daerah perbatasan Rp10 miliar, pengembangan daerah pulau kecil dan terluar Rp26 miliar, dan penyiapan kawasan pengembangan pemukiman transmigrasi Rp23 miliar.
”Masalah perbatasan menjadi prioritas yang direalisasikan tahun ini, sebab kawasan perbatasan adalah wajah dan harga diri bangsa,” ungkap Marwan di Kantor Kemendes, Jakarta, kemarin. Politikus PKB ini mengatakan bahwa pembangunan kawasan perdesaan juga tidak diabaikan. Untuk pengembangan ekonomi kawasan pedesaan diperkirakan mencapai Rp2 miliar. Kemudian, pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdesaan yang dianggarkan sekitar Rp1 miliar.
Marwan menerangkan, khusus kawasan perbatasan, terpencil, dan terluar akan diminimalisasi dari cap kondisi sebagai daerah rawan pangan dan rawan bencana. Dengan begitu, perlunya ditingkatkan aksesibilitas melalui mitigasi dan rehabilitasi serta penanganan daerah pascakonflik. Dan secara khusus, kementerian akan mendorong jaringan komunikasi antardesa di kawasan perbatasan Kaltara.
Karena itu, pihaknya segera menggarap program pembangunan jaringan komunikasi dan informasi desa, sehingga setiap perkembangan ataupun kendala yang dihadapi masyarakat desa di wilayah perbatasan bisa segera diinformasikan ke kabupaten, provinsi, maupun ke pemerintah pusat.
Anggota Komisi II DPR Lukman Edy mendorong pemerintah untuk membangun dan memperhatikan desa-desa yang ada di perbatasan. Pasalnya, bila pemerintah tidak melakukan langkah-langkah tersebut, dia khawatir masyarakat di kawasan perbatasan akan semakin terpengaruh oleh Malaysia dari berbagai segi dan aspek.
Neneng zubaidah
(bbg)
Explore More