Pemerintah Harus Dorong Masyarakat Menjadi Produktif

Jum'at, 26 Juni 2015 - 09:58 WIB
Pemerintah Harus Dorong...
Pemerintah Harus Dorong Masyarakat Menjadi Produktif
A A A
JAKARTA - Pemerintah perlu mengajak masyarakat untuk mengubah pola ekonomi dari yang biasanya bersifat konsumtif menjadi produktif. Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengungkapkan perubahan itu dapat dilakukan dengan mengamati dan mencontoh bagaimana cara negara lain mengubah bangsanya.

”Jadi negara Indonesia itu perlu pembenahan, bagaimana seharusnya kita dapat mengamati bangsa asing sehingga kita bisa bekerja secara maksimal. Karena salah satu yang bisa dilakukan bangsa ini adalah bagaimana kesenjangan sosial itu dipersempit,” ujar HT selepas berdialog dengan akademisi, ekonom, dan pakar kebijakan publik dari berbagai universitas di Jakarta kemarin.

Dia menegaskan Indonesia perlu melakukan pembenahan. Sebagai negara besar, Indonesia memiliki potensi yang tidak dimiliki negara lain. ”Seharusnya Indonesia itu negara yang maju. Tapi kenyataannya saat ini banyak kontradiksi. Indonesia memiliki laut paling besar, kemudian negeri ini luas, subur, dan lain-lain. Jadi potensi Indonesia itu besar sekali,” paparnya.

Oleh karenanya, CEO MNC Group itu menyarankan agar pemerintah memberikan program khusus yang diarahkan kepada masyarakat kecil. Dengan demikian kesenjangan sosial dapat dihilangkan. ”Masyarakat mikro, yaitu petani nelayan dan juga buruh; sehingga ada program khusus yang diarahkan kepada mereka supaya mereka sejahtera dan kesenjangan sosial itu dapat dihilangkan,” imbuhnya.

Selanjutnya, HT menyarankan kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) agar dapat memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dianugerahkan Tuhan YME kepada bangsa ini. Pemanfaatan potensi sumber daya alam itu berupa menggeser ekonomi dari semula masyarakat konsumtif menjadi masyarakat produktif. ”Kita bisa maksimalkan sumber daya alam dan melakukan kebijakan-kebijakan.

Kita perlu menggeser ekonomi yang sifatnya konsumsi menjadi produksi. Karena kita tidak bisa sebagai wasit saja, tetapi harus ada kebijakan yang pasti,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Ombudsman Kalimantan Tengah Hendra Wijaya Iban menyatakan di daerahnya ekonomi belum merata. Banyak sumber daya alam yang bisa dieksplorasi, tetapi terbentur keterbatasan alat.

”Kesulitan masyarakat saat ini sulit menyesuaikan diri, mereka butuh alat, butuh modal untuk eksplorasi. Ini gambaran kondisi masyarakat, harapan mereka pemimpin bisa selesaikan masalah, lakukan solusi nyata,” ungkapnya di acara yang sama. Dia juga berharap pemerintah pusat bisa memberikan pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Mula akmal/okezone
(bbg)
Berita Terkait
Maria Lumowa Berhasil...
Maria Lumowa Berhasil Diekstradisi ke Indonesia, Simak Kronologis Lengkapnya
Gagal Lolos PPDB, Siswi...
Gagal Lolos PPDB, Siswi Berprestasi Peraih 700 Penghargaan Putus Sekolah
Paskah Nasional 2022...
Paskah Nasional 2022 Wujud Pemulihan Ekonomi Nasional
Hari Pelanggan Nasional...
Hari Pelanggan Nasional 2020
BSSN Gelar Simposium...
BSSN Gelar Simposium Nasional Wujudkan Keamanan Siber Nasional
Libur Panjang Kenaikan...
Libur Panjang Kenaikan Isa Almasih, Ribuan Penumpang Padati Stasiun Lempuyangan Yogyakarta
Berita Terkini
Jadi Penasihat Presiden,...
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Siap Perjuangkan Kepastian Kerja dan Upah Layak
Eks Ketua Ombudsman...
Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang
Usia Pensiun Personel...
Usia Pensiun Personel Polri Tidak Sama, Ini Penjelasan Pemerintah
Perjuangkan Nasib Dokter...
Perjuangkan Nasib Dokter Muda, PDMI Minta Pemerintah Buka Kembali Akses Ujian Kompetensi
OTT di Muara Enim dan...
OTT di Muara Enim dan Jakarta, KPK Sita Uang Ratusan Juta
Buku Laku Spiritual...
Buku Laku Spiritual Pak Harto, Indonesia, dan Kejawen Diluncurkan, Kupas Cara Soeharto Tunjuk Pembantunya
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved