Pemerintah Harus Dorong Masyarakat Menjadi Produktif

Jum'at, 26 Juni 2015 - 09:58 WIB
Pemerintah Harus Dorong...
Pemerintah Harus Dorong Masyarakat Menjadi Produktif
A A A
JAKARTA - Pemerintah perlu mengajak masyarakat untuk mengubah pola ekonomi dari yang biasanya bersifat konsumtif menjadi produktif. Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengungkapkan perubahan itu dapat dilakukan dengan mengamati dan mencontoh bagaimana cara negara lain mengubah bangsanya.

”Jadi negara Indonesia itu perlu pembenahan, bagaimana seharusnya kita dapat mengamati bangsa asing sehingga kita bisa bekerja secara maksimal. Karena salah satu yang bisa dilakukan bangsa ini adalah bagaimana kesenjangan sosial itu dipersempit,” ujar HT selepas berdialog dengan akademisi, ekonom, dan pakar kebijakan publik dari berbagai universitas di Jakarta kemarin.

Dia menegaskan Indonesia perlu melakukan pembenahan. Sebagai negara besar, Indonesia memiliki potensi yang tidak dimiliki negara lain. ”Seharusnya Indonesia itu negara yang maju. Tapi kenyataannya saat ini banyak kontradiksi. Indonesia memiliki laut paling besar, kemudian negeri ini luas, subur, dan lain-lain. Jadi potensi Indonesia itu besar sekali,” paparnya.

Oleh karenanya, CEO MNC Group itu menyarankan agar pemerintah memberikan program khusus yang diarahkan kepada masyarakat kecil. Dengan demikian kesenjangan sosial dapat dihilangkan. ”Masyarakat mikro, yaitu petani nelayan dan juga buruh; sehingga ada program khusus yang diarahkan kepada mereka supaya mereka sejahtera dan kesenjangan sosial itu dapat dihilangkan,” imbuhnya.

Selanjutnya, HT menyarankan kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) agar dapat memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dianugerahkan Tuhan YME kepada bangsa ini. Pemanfaatan potensi sumber daya alam itu berupa menggeser ekonomi dari semula masyarakat konsumtif menjadi masyarakat produktif. ”Kita bisa maksimalkan sumber daya alam dan melakukan kebijakan-kebijakan.

Kita perlu menggeser ekonomi yang sifatnya konsumsi menjadi produksi. Karena kita tidak bisa sebagai wasit saja, tetapi harus ada kebijakan yang pasti,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Ombudsman Kalimantan Tengah Hendra Wijaya Iban menyatakan di daerahnya ekonomi belum merata. Banyak sumber daya alam yang bisa dieksplorasi, tetapi terbentur keterbatasan alat.

”Kesulitan masyarakat saat ini sulit menyesuaikan diri, mereka butuh alat, butuh modal untuk eksplorasi. Ini gambaran kondisi masyarakat, harapan mereka pemimpin bisa selesaikan masalah, lakukan solusi nyata,” ungkapnya di acara yang sama. Dia juga berharap pemerintah pusat bisa memberikan pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Mula akmal/okezone
(bbg)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.8941 seconds (0.1#10.140)