Mendagri Berobsesi Pemilu 2019 Pakai Sistem e-Voting
Kamis, 25 Juni 2015 - 18:14 WIB
Mendagri Berobsesi Pemilu 2019 Pakai Sistem e-Voting
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklaim terus mengupayakan agar proses data kependudukan melalui elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) secepatnya merata dimiliki masyarakat. Hal tersebut supaya data penduduk mudah terdata oleh pemerintah.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengakui, proses pelayanan e-KTP kepada masyarakat masih lamban dan bermasalah. Sehingga, dia sempat menghentikan proses pembuatan e-KTP tersebut.
"(Prosesnya) sangat lamban. Saya sudah canangkan yang 140 juta, ternyata baru diketahui 1 juta yang datanya ganda," tutur Tjahjo saat diskusi bersama tim Redaksi SINDO, di Gedung SINDO, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2015).
Menurut Politikus PDIP ini, idealnya e-KTP sudah dinikmati oleh seluruh masyarakat di penghujung tahun ini. Namun, masih ada puluhan juta penduduk Indonesia yang belum menikmatinya.
Apa sebabnya? Kata Tjahjo, pembuatan e-KTP dinilai berlarut-larut dan terlalu memakan waktu lama. "Saya hampir bingung kenapa masyarakat bikin e-KTP bisa sampai seminggu. Kan tinggal datang ke kelurahan, asal surat keterangan lengkap bisa cuma dua menit selesai," ujarnya.
Padahal jika e-KTP sudah menyebar, pihaknya berharap data e-KTP bisa digunakan pada Pemilu 2019 mendatang. Sehingga, pemungutan suara pada Pemilu 2019 tidak dilakukan secara manual melainkan elektronik.
"Maka obsesi saya kalau ini (e-KTP) selesai, maka Pemilu 2019 kita bisa terapkan (sistem) e-Voting, seperti yang dilakukan di India," ucapnya.
Bahkan buat merealisasikan ide e-Voting dalam pemilu yang dibarengi suksesnya program e-KTP, pihaknya mengaku akan mengirimkan tim ke India untuk mempelajari sistem pemilu e-Voting di sana.
Ditambahkan Tjahjo, dipilihnya India lantaran negara tersebut dengan jumlah penduduknya yang mencapai sekitar 1 miliar mampu menyelenggarakan pemilu dengan sukses.
"Di sana kan sudah pake e-Voting padahal jumlah penduduknya 1 miliar lebih, itu cepat dan murah kan. Sekarang kami sudah siapkan materi dan bahannya untuk jemput bola ya," pungkasnya.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengakui, proses pelayanan e-KTP kepada masyarakat masih lamban dan bermasalah. Sehingga, dia sempat menghentikan proses pembuatan e-KTP tersebut.
"(Prosesnya) sangat lamban. Saya sudah canangkan yang 140 juta, ternyata baru diketahui 1 juta yang datanya ganda," tutur Tjahjo saat diskusi bersama tim Redaksi SINDO, di Gedung SINDO, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2015).
Menurut Politikus PDIP ini, idealnya e-KTP sudah dinikmati oleh seluruh masyarakat di penghujung tahun ini. Namun, masih ada puluhan juta penduduk Indonesia yang belum menikmatinya.
Apa sebabnya? Kata Tjahjo, pembuatan e-KTP dinilai berlarut-larut dan terlalu memakan waktu lama. "Saya hampir bingung kenapa masyarakat bikin e-KTP bisa sampai seminggu. Kan tinggal datang ke kelurahan, asal surat keterangan lengkap bisa cuma dua menit selesai," ujarnya.
Padahal jika e-KTP sudah menyebar, pihaknya berharap data e-KTP bisa digunakan pada Pemilu 2019 mendatang. Sehingga, pemungutan suara pada Pemilu 2019 tidak dilakukan secara manual melainkan elektronik.
"Maka obsesi saya kalau ini (e-KTP) selesai, maka Pemilu 2019 kita bisa terapkan (sistem) e-Voting, seperti yang dilakukan di India," ucapnya.
Bahkan buat merealisasikan ide e-Voting dalam pemilu yang dibarengi suksesnya program e-KTP, pihaknya mengaku akan mengirimkan tim ke India untuk mempelajari sistem pemilu e-Voting di sana.
Ditambahkan Tjahjo, dipilihnya India lantaran negara tersebut dengan jumlah penduduknya yang mencapai sekitar 1 miliar mampu menyelenggarakan pemilu dengan sukses.
"Di sana kan sudah pake e-Voting padahal jumlah penduduknya 1 miliar lebih, itu cepat dan murah kan. Sekarang kami sudah siapkan materi dan bahannya untuk jemput bola ya," pungkasnya.
(kri)
