TNI Ajukan Hendardji Jadi Capim KPK

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) merekomendasikan mantan Danpuspom TNI Mayjen TNI (Purn) Hendardji Soepandji sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu diungkapkan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko di Jakarta kemarin. Menurut Moeldoko, pendaftaran diharapkan dapat dibawa langsung oleh Hendardji ke Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK. ”Yang membawa (surat pendaftaran) nanti beliau (Hendardji) sendiri. Saya melihat beliau cocok (sebagai capim KPK) karena melihat prestasinya yang pernah menangani kasus besar, seperti Asabri,” ungkap Moeldoko.

Hendardji Soepandji mengaku sudah mendaftarkan diri ke Pansel Capim KPK kemarin pukul 15.00 WIB. ”Saya sudah mendaftarkan diri tadi sore (kemarin). Sekarang tinggal Pansel KPK yang akan menilai itu,” ujar Hendardji. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengajukan enam nama sebagai capim KPK. Mereka adalah Irjen Pol Yotje Mende, Irjen Pol Syahrul Mamma, Irjen Pol (Purn) Benny Mamoto, Brigjen Pol Basaria Panjaitan, Wakil Korps Lalu Lintas Polri Brigjen Pol Samuel Budiono, dan Asisten Sarana dan Prasarana Kapolri Brigjen Pol Tubagus Anis Angkawijaya.

Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan mengatakan, Polri tidak pernah melakukan penunjukan terhadap anggotanya untuk mendaftar sebagai capim KPK. Kesemuanya, ujarBudi, merupakan inisiatif pribadi bersangkutan yang kemudian mengajukan permohonan ke Polri untuk mendapatkan rekomendasi.

Selanjutnya, Polri melakukan penilaian. ”Kita sortir, kita nilai yang terbaik yang pantas, matang, aspek kompetensinya memadai, dan bisa membangun sinergi yang baik,” ungkap Budi di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Budimenandaskan, penilaian internal itu menunjukkan pihaknya tidak sembarangan dalam merekomendasikan anggota atau purnawirawan Polri untuk bersaing dalam bursa capimKPK. ”Kalau mengajukan permohonan masa kita hambat.

Yang penting kita nilai, yang benar-benar pantas, sampai keluar rekomendasi. Kalautidakpantas, tidaklah. Kita ada penilaian kerja, punya rekam jejak,” katanya. Polri, kata Budi, sampai saat ini masih menunggu kemungkinan anggota atau purnawirawan Polri lain yang berniat menyusul mendaftarkan diri sebagai capim KPK.

”Namanya pertandingan, pasti yang terbaik yang kita kirim. Mudah-mudahan ada terpilih,” katanya. Sementara itu, Jaksa Agung HM Prasetyo mengajukan lima nama jaksa untuk bersaing menduduki kursi pimpinan KPK. Lima nama itu sudah mendapat rekomendasi dan lolos seleksi internal yang sangat ketat. Penelusuran rekam jejak menjadi hal utama agar diketahui integritas, kompetensi, dan kapasitasnya untuk menjadi capim KPK.

Lima nama yang diusulkan tersebutadalahSekretarisBadan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Paulus Joko Subagyo, Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) yang juga merupakan Pelaksana Tugas (Plt) Jamwas M Jasman Panjaitan, Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Sri Harijati, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Suhardi, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Moh Rum.

”Betul ada lima nama yang nantinya akan kami ajukan untuk ikut seleksi menjadi capim KPK. Saya katakan bahwa ini bukan calon titipan. Mereka betul-betul tampil ikut seleksi sebagaimana yang akan dilakukan panitia seleksi, termasuk tentunya pemenuhan kriteria dan persyaratan yang ditentukan,” tandas Prasetyo di Kejagung, Jakarta, kemarin. Menurut dia, nama-nama jaksa yang diajukan untuk mengikuti seleksi capim KPK merupakan jaksa terbaik yang dimiliki Kejagung.

”Saya mengajukan mereka tentunya setelah mendapat banyak pertimbangan dari segala aspek. Dan, kita semua di kejaksaan menilai kelima ini layak dan patut mengikuti seleksi KPK,” paparnya. Plt Jamwas M Jasman Panjaitan menyatakan siap menjadi capim KPK jika ada dukungan dari Kejaksaan Agung.

”Kalau memangadadukungan, saya siap saja ikut seleksi KPK,” ujarnya. Jasman mengaku pantas menjadi pimpinan KPK karena dari pengalaman dan latar belakang akademik menjadi modal besar untuk menjadi salah satu pimpinanKPK. ”Saya beranibersaing dengancalonlaindanmemenuhi syarat,” paparnya.

Sementara itu, Pansel Capim KPK memperpanjang pendaftaran hingga 3 Juli 2015 pukul 12.00 WIB. Pansel memberikan tambahan waktu selama 10 hari dari batas waktu yang ditetapkan sebelumnya untuk memberikan kesempatan kepada calon yang belum melengkapi berkas pendaftaran. Ketua Pansel Capim KPK Destry Damayanti mengatakan saat ini pansel telah menerima 234 nama calon yang tercatat dalam sekretariat.

Namun, dari jumlah tersebut 54% belum melengkapi persyaratan administrasi. ”Dengan demikian, Pansel Calon Pimpinan KPK berharap bagi peserta yang belum melengkapi administrasinya untukdapatsegera melengkapi. Sementara bagi yang belum mendaftar bisa segera mendaftardenganmelengkapi seluruh persyaratan administrasi,” tandas Destry dalam keterangan pers di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, kemarin.

Alasan lain adalah adanya masukan dari hasil kunjungan Focus Group Discussion (FGD) di 10 daerah beberapa minggu lalu. FGD dilakukan dari wilayah yang cukup bervariasi, mulai di Jawa, Kalimantan, Sumatera, hingga Sulawesi.

Rarasati syarief/ m ridwan/khoirul muzzaki/hasyim ashari