Mengurai Peliknya Waktu Bongkar Muat di Pelabuhan

Waktu bongkar peti kemas dari kapal hingga keluar pelabuhan (dwelling time) Pelabuhan Tanjung Priok Indonesia masih menjadi persoalan pelik. Dari target 4,7 hari, saat ini waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan terbesar di Tanah Air itu baru mencapai 5,5 hari.

*Perbandingan Dwelling Time Di Pelabuhan Tanjung Priok

Bulan Pre-Clearance Custom Clearance Post Clearance Total Desember
2014 3,57 hari (60%) 1,04 hari (17%) 1,33 hari (23%) 5,94 hari Januari 2015 4,25 hari (71%) 0,79 hari (12%) 1,02 hari (17%) 6,33 hari

-Dengan waktu bongkar muat lebih cepat dana yang dihemat sekitar Rp 700 triliun
-Dwelling time sangat mempengaruhi kinerja ekspor-impor yang merupakan faktor penopang pertumbuhan ekonomi
-Dengan menyelesaikan persoalan dwelling time Tanjung Priok sekitar 70% masalah logistik nasional terselesaikan
-Bongkar muat yang ditargetkan waktu penyelesaian terbagi menjadi tiga tahapan.
1. Pengurusan dokumen (Pre-clearance-custom) dipatok 2,7 hari
2. Pemeriksaan bea dan cukai (clearancecustom) dipatok kurang dari 1 hari.
3. Proses pengeluaran barang (post-clearancecustom) paling lama 1,5 hari

-Banyaknya kementrian dan lembaga yang terlibat dituding menjadi penyebab lamanya bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok

-Setidaknya ada 18 kementerian/lembaga yang terlibat dalam proses bongkar muat -Peringkat Indonesia dalam laporan survei Logistics Performance Index (LPI) 2014 yang diterbitkan Bank Dunia berada di posisi 53
-Posisi Indonesia kalah dengan Thailand (urutan ke-38)dan Malaysia (Malaysia ke- 29) dimana dwelling time di kedua negara tetangga itu cuma 4-5 hari. Sedang dwelling time di Singapura cuma 1-1,5 hari
-Berdasar laporan LPI 2014, dari enam komponen yang diukur, persoalan utama Indonesia ada pada sektor pelabuhan.

*Penyebab lamanya dwelling time
-Rantai birokrasi yang terlalu berbelit
-Fasilitas pelabuhan yang kurang memadai
-"Kenakalan" pengusaha dan petugas pelabuhan untuk memperlambat pergerakan barang.

*Usulan tekan dwelling time
-Diperlukan standart operation prosedur (SOP) termasuk waktu penyelesaian perizinan barang kategori larangan pembatasan (lartas) oleh instansi terkait seperti Kemendag, Badan POM, Kementan maupun Badan Karantina yang terkoneksi dengan portal National Single Window (NSW).
-Menyamakan persepsi antarpetugas PFPD Bea Cukai Priok terhadap nomor Harmony System (HS) barang impor yang masuk pelabuhan dalam proses analizing point
-Fungsi terminal peti kemas fokus sebagai layanan bongkar muat barang dari dan ke kapal, sehingga yard occupancy ratio (YOR) terminal bisa tetap terjaga dan manuver/delivery barang lebih cepat tanpa hambatan.
-Fungsi dan peran lembaga Otoritas Pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Priok harus dioptimalkan dalam mengkoordinasikan 18 instansi/lembaga yang terlibat dalam pengurusan barang ekspor impor di pelabuhan Priok
-Pemerintah diminta mengadopsi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk proses dwelling time di pelabuhan.

*Langkah pemerintah
-Memperkuat sistem online pelayanan masyarakat -Mencari simpul perdagangan dan perhubungan di pelabuhan
-Terminal 1A pelabuhan New Priok yang rencana akan dioperasikan pada awal tahun 2016, dimajukan pengoperasiannya yakni sekitar Oktober-November
-Menteri BUMN mengusulkan agar terbentuknya sistem satu pintu yang menaungi 18 kementerianlembaga yang memiliki kewenangan di Pelabuhan Tanjung Priok
-Menteri Perhubungan akan mengupayakan agar Terminal Peti Kemas Tanjung Priok tak lagi menjadi tempat penimbunan barang
-Kemenhub akan mengusulkan kepada Menteri BUMN untuk memanfaatkan lahan-lahan yang masih ada sehingga tempat penimbunan barang yang ada sekarang menjadi lebih efektif
-Kementerian Perdagangan (Kemendag) diminta memangkas proses perizinan terkait ekspor maupun impor barang

*5 Pelabuhan Tersibuk
1.Tanjung Priok – Jakarta

-Saat ini kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok hanya 7,5 juta Teus.
-Dwelling time Tanjung Priok tercatat sebagai yang tercepat di Indonesia).
-Proyek perluasan Pelabuhan Kalibaru yang kerap dijuluki ‘The New Tanjung Priok’ bakal menambah daya tampung Tanjung Priok dari 6 juta twenty-foot equivalent units (TEUs) menjadi 15 juta TEUs.
-Arus kunjungan kapal melalui Pelabuhan Tanjung Priok selama 2014 turun 11% ketimbang tahun sebelumnya.
-Arus peti kemas di Tanjung Priok turun 10%, dan arus barang umum nonpeti kemas juga turun 0,7%.

2. Belawan – Medan

-Total luas area 12.072,33 hektare -Dilengkapi empat darmaga, dimana dua diantaranya mampu menyandarkan kapal dengan bobot masing-masing hingga 7000 ton.
-Kuantitas ekspor mencapai 51 juta ton/tahun.
-Mampu memberangkatkan hingga 3.100 orang penumpang baik dari dalam maupun keluar daerah setiap harinya.

3. Tanjung Perak – Surabaya

-Merupakan pelabuhan tersibuk kedua setelah Tanjung Priok.
-Arus peti kemas di Terminal Berlian Pelabuhan Tanjung Perak tercatat mencapai 1 juta TEUs
-Utama yang berfungsi sebagai kolektor dan distributor barang dari dan ke kawasan timur Indonesia.

4. Soekarno-Hatta – Makassar

-Menjadi pintu utama segala jenis barang dan komoditi untuk didistribusikan ke daerah-daerah terpencil di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI)

5. Sorong – Sorong

-Keberadaan Pelabuhan Sorong akan mampu mengurangi biaya logistik hingga 50%.
-Memiliki luas 7.500 hektare
-Diproyeksikan menjadi tujuan transit bisnis baik dari Papua Nugini dan Australia
-Kapasitas tampung pelabuhan tercatat mencapai 500.000 hingga 600.000 TEUs.

*Prosedur Pelayanan Peti Kemas

1. Pengguna jasa Menyerahkan dokumen:
- Master Cable - C.V.I.A - Statement of Fact - Import Summary List / Baplie / EDI - Dangerous Cargo List - Ijin Syahbandar - Crane Squence List - General Plan Discharging - Bay Plan Discharging - Manifest - Reefer List - Special Cargo List

2. Yard & Berth Planning

Menerima dokumen dari pengguna jasa serta meneliti kelengkapan dokumennya untuk selanjutnya membuat daftar rencana meeting dengan perusahaan pelayaran

3. Bersama dengan Equipment Departement mengadakan meeting harian dengan perusahaan pelayaran untuk menentukan jadwal kerja kegiatan bongkar muat

4. Vessel Planning Staff Vessel Plannin menerima baplie file yang dikirim oleh perusahaan pelayaran lewat e-mail, untuk selanjutnya diproses ke dalam system computer TPS/TPKS sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bongkar Dinas peralatan Gantry dan TT serta HT & FK memerintahkan operator alat untuk melayani kegiatan bongkaran. Tally dermaga melaksanakan konfirmasi bongkar dengan menggunakan HHT (hand Held Terminal)

5. Berth Operation Berdasarkan data Discharge pada system computer / HHT Teklogix, tally Bongkar memerintahkan operator alat untuk memindahkan peti kemas dari atas kapal ke chassis head truck dibawa ke lapangan penumpukan

6. Setelah proses bongkar peti kemas dari atas kapal ke chassis head truck selesai, selanjutnya Tally dermaga melaksanakan konfirmasi peti kemas ke atas chassis head truck melalui HHT / Teklogix. Head truck menuju CY / laoangan penumpukan sesuai dengan lokasi yang tertera pada display VMT (Vehicle Mounted terminal)

7. Yard and Gate Operation Setelah head truck sampai di C.Y. / Lapangan penumpukan, Tally lapangan memerintahkan operator alat untuk menumpuk peti kemas dari atas chassis head truck ke lapangan penumpukan sesuai dengan lokasi yang sudah di tentukan didalam system computer. Kemudian Tally Lapangan melaksanakan konfirmasi stack lewat HHT/Teklogix sesuai dengan posisi peti kemas di lapangan.

8. Yarnd Gate Operation Setelah head truck sampai di C.Y. / Lapangan penumpukan, Tally lapangan memerintahkan operator alat untuk menumpuk peti kemas dari atas chassis head truck ke lapangan penumpukan sesuai dengan lokasi yang sudah di tentukan didalam system computer. Kemudian Tally Lapangan melaksanakan konfirmasi stack lewat HHT/Teklogix sesuai dengan posisi peti kemas di lapangan

*New Priok Genjot Logistik Nasional

Untuk memperkuat logistik nasional agar mampu bersaing di kancah global, pemerintah selama ini telah meluncurkan proyek perluasan pelabuhan Tanjung Priok yang lebih dikenal sebagai New Priok.

Newpriok JAKARTA LUAS : Luas area peti kemas 172 ha (dermaga 2,4 km) 3 terminal peti kemas 2 terminal BBM BIAYA : Biaya tahap pertama Rp22,66 triliun