Manajemen Batas Laut Perkuat Kedaulatan

JAKARTA - Melakukan reformasi manajemen batas laut, manajemen kemaritiman, manajemen hukum dan keamanan laut sudah seharusnya dilakukan untuk pengamanan kedaulatan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanudin menyatakan perlu dilakukan pembenahan pada manajemen batas laut, pengamanan, dan kemaritiman yang sesuai dengan visi Presiden yang ingin memajukan sisi maritim Indonesia. ”Harus segera reformasi soal manajemen batas laut, baik manajemen kemaritiman maupun masalah keamanan dan hukumnya,” ucapnya dalam diskusi MPR dengan tema ”Menjaga Kedaulatan Laut NKRI dari Visi Pertahanan dan Budaya” kemarin di Jakarta.

Menurut dia, selain pembenahan manajemen dalam batas laut, baik hukum atau aturannya, perlu juga memperkuat TNI Angkatan Laut yang selama ini masih dipandang sebelah mata. ”Kalau lihat visi misi kepulauan harusnya fokus pada pembangunan di laut sehingga anggaran untuk TNI AL tidak dianaktirikan saja,” ungkapnya.

Hasanudin menyatakan dalam kenyataan jumlah alokasi untuk TNI AL belum mencukupi baik di bidang logistik peralatan maupun kesejahteraan untuk para anggotanya. ”Kenyataannya kita ada 10 batas dengan negara lain dari Filipina, Brunei, Vietnam, Timor Leste, Australia hingga India yang belum terselesaikan dengan baik. Penyelesaian zona timur juga belum,” jelasnya.

Mula akmal