Kalangan Profesional Desak Reshuffle
Kalangan Profesional Desak Reshuffle
A
A
A
JAKARTA - Desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle Kabinet Kerja semakin gencar. Kali ini survei yang dilakukan terhadap profesional kalangan menengah atas Jakarta meminta Presiden Jokowi segera mengganti menteri-menteri yang dinilai tidak mampu.
Pengamat politik Hendri Satrio mengungkapkan, Presiden Jokowi harus bijak dalam melakukan reshuffle kabinet. “Pak Jokowi sebaiknya mempertimbangkan siapa yang lakukan terobosan, bukan pencitraan semata (dalam melakukan reshuffle kabinet),” kata Hendri saat memaparkan hasil survei di Jakarta kemarin.
Sebuah lembaga kemarin merilis survei terkait penilaian masyarakat terhadap kinerja Kabinet Kerja. Kali ini survei ditujukan pada masyarakat kelas menengah hingga atas yang tinggal di kawasan segitiga emas Jakarta, yakni Sudirman, Thamrin, dan Kuningan. Dengan metode purposive sampling atau cara mengetahui persepsi profesional tertentu, 250 responden mendapatkan pertanyaan kritis tentang kinerja Kabinet Kerja.
Survei ini dilakukan mulai 26 Mei sampai 3 Juni 2015. Hasilnya, berbagai masalah yang paling disoroti adalah tidak terurainya kemacetan, harga kebutuhan pokok yang tinggi, melemahnya rupiah, dan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terus naik. Persepsi itu membuat 58,8% masyarakat kurang puas, dan hanya 30,8% yang merasa cukup puas dengan pemerintahan sekarang.
Faktor ketidakpuasan itu kemudian membuat 60,4% responden menginginkan adanya reshuffle kabinet, 38% tidak perlu, dan 1,6% abstain. Selanjutnya, reshuffle juga dianggap suatu yang mendesak dengan angka mencapai 67,5%, kemudian hanya 14,9% yang menilai kurang mendesak. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mendapat penilaian yang buruk. Hanya 40,4%responden yang ingin putri Megawati Soekarnoputri itu dipertahankan. Sebaliknya 59,6% responden ingin Puan dikeluarkan dari Kabinet Kerja.
Menteri lain yang mendapat nilai minim adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang hanya mendapat nilai 47,6%. Adapun Menko Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mendapat nilai 49,2%. Sebaliknya, Susi Pudjiastuti yang memimpin Kementerian Perikanan dan Kelautan mendapat nilai tertinggi. Sebanyak 80,4% responden ingin agar Presiden Jokowi mempertahankan pemilik armada Susi Air tersebut. “Ini (menteri Susi) yang paling tinggi,” kata Hendri.
Beberapa menteri lain yang mendapat nilai tinggi adalah Menteri Sekretaris Kabinet Pratikno (71%), Menteri Kesehatan Nila Moeloek (68,4%), Mendikbud Anies Baswedan (66%), Menteri Perindustrian Saleh Husin (65,2%), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (64,4%), dan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel (57,2%). Lebih jauh Hendri mengungkapkan, kunci agar citra Jokowi baik di mata rakyat, salah satunya berani mencopot Puan Maharani dari Kabinet Kerja.
Sebaliknya, 59,6% ingin Puan diganti sosok yang lebih mumpuni. Hanya yang jadi pertanyaan adalah soal keberanian Jokowi dalam mengambil langkah tersebut, mengingat kuatnya dukungan politik yang ada untuk Puan. Hendri menambahkan, Presiden Jokowi harus menempatkan dirinya sebagai pemegang kekuasaan yang punya hak untuk merombak kabinet. Jika tidak dilakukan, citranya sebagai petugas partai akan semakin menguat.
“Berani enggak itu. (Jokowi) harus menempatkan dirinya sebagai presiden, bukan petugas partai. Kalau menempatkan diri sebagai presiden maka itu hak dia (Puan) untuk reshuffle,” tandasnya. Sementara itu, Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai setidaknya ada empat menteri di Kabinet Kerja yang layak di-reshuffle, setelah mereka menyerahkan laporan kerja selama enam bulan kepada Presiden Jokowi.
Mereka adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, juga dirasa yang akan dirombak oleh Presiden Jokowi. “Sejak kemarin memang reshuffle telah didorong oleh sejumlah pihak, Namun,reshuffle tetap di tangan Presiden,” tuturnya saat dihubungi. Selain itu, menurut Ray, menteri yang layak diganti dari Kabinet Kerja adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi , yang tidak memiliki program jelas meski memiliki niat untuk merevolusi PSSI dan sepak bola Indonesia.
“Saya setuju langkah dia (menpora) melakukan revolusi terhadap PSSI. Cuma yang saya tak paham, ini ka n enggak ada jangka waktunya dalam pembenahan. Misalkan dalam setahun atau dua tahun itu selesai, ini kan tidak ada, kasihan para pemain kita,” ungkapnya.
Terakhir, Ray berpendapat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi yang layak masuk perombakan kabinet Presiden Jokowi. Menurut Ray, menteri yang satu ini selalu ingin tampil mencari panggung dalam setiap momentum, padahal itu bukan ranah dan tanggung jawab dia sebagai Menpan-RB. “Terus Yuddy Chrisnandi yang kurang memuaskan. Ini reformasi birokrasi seperti apa? Yuddy ini hanya kerja-kerja pencitraan,” sambung Ray.
Rapat KIH dengan Presiden
Sekjen DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella membenarkan adanya jadwal pertemuan antara pimpinan partai dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Presiden Jokowi pekan depan. Diakuinya, dalam pertemuan nanti bakal banyak hal yang dibicarakan, termasuk kemungkinan reshuffle kabinet.
“Yang pasti tidak hanya satu soal yang dibahas, tapi banyak hal yang menarik termasuk soal dana aspirasi, reshuffle kabinet, soal perkembangan ekonomi, masalah pelabuhan, dan lainlain,” katanya. Namun jika pembahasan soal reshuffle kabinet, Rio memastikan bahwa posisi partai di KIH sifatnya pasif atau sekadar memberikan masukan. Adapun keputusan sepenuhnya ada di tangan Presiden selaku pemegang hak prerogatif.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan bisa jadi laporan kerja para menteri nantinya dijadikan dasar untuk melakukan reshuffle . Namun, apa pun yang keputusan Presiden terkait itu pihaknya tidak dalam posisi mendesak ataupun mendorong-dorong karena hal itu merupakan hak prerogatif presiden. “Namun, setidaknya dari laporan kinerja para menteri nantinya Presiden bisa melihat mana yang hanya rajin pencitraan dan mana yang memang benar-benar bekerja.
Kalau itu sudah dievaluasi, keputusannya ada di tangan presiden untuk mengambil langkah apakah itu reshuffle atau tidak,” katanya. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap Presiden Jokowi tidak menjadikan wacana evaluasi atau penilaian kerja menteri secara demonstratif, yang kemudian menjadi konsumsi publik. “Kalau memang ada penilaian, evaluasi saja secara internal, kalau mau ada yang dipecat ya tinggal pecat. Tidak usah ada ancaman dan polemik di luar,” kata Fadli.
Namun, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, menilai Presiden Jokowi belum akan melakukan reshuffle. Reshuffle, dikatakan Gun Gun, takkan terjadi dalam waktu dekat ,meski Jokowi telah menerima seluruh laporan dari para menterinya. Menurut dia, Presiden Jokowi dalam kurun waktu sekarang masih mencari keseimbangan politik.
“Dalam prediksi saya, (reshuffle) tak akan dilakukan dalam waktu dekat, karena Jokowi juga tahu persis dia sedang mencari titik keseimbangan politik,” tuturnya. Menurut dia, saat ini tidak memungkinkan pemerintah mengurusi banyak hal, karena itu kemungkinan besar setelah satu tahun baru ada perombakan kabinet. Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla menyatakan perombakan kabinet akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada waktunya. ”Nantilah itu (reshuffle) ada waktunya. Nanti,” kata Wapres.
Wacana perombakan susunan menteri-menteri Kabinet Kerja menguat setelah Presiden meminta para pembantunya untuk mengumpulkan laporan kerja evaluasi selama enam bulan terakhir. Namun, belum ada pernyataan resmi baik dari Presiden maupun Wapres, apakah laporan evaluasi tersebut berpengaruh pada perombakan susunan Kabinet Kerja atau tidak. Hanya, Presiden Jokowi mengungkapkan evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja setiap kementerian.
“Perkembangan setiap hari, setiap bulan, dan setiap minggu saya ikuti terus,” katanya. Menurut Presiden, perkembangan baik maupun buruk memang wajar ditemukan. Namun, hal itu harus dicarikan solusinya sehingga menjadi lebih baik. “Ya, ada (nilai) merah, kuning, ijo (hijau), biasa. Saya akancekdengan cara saya sendiri,” paparnya.
Rahmat sahid/ okezone/ant
Pengamat politik Hendri Satrio mengungkapkan, Presiden Jokowi harus bijak dalam melakukan reshuffle kabinet. “Pak Jokowi sebaiknya mempertimbangkan siapa yang lakukan terobosan, bukan pencitraan semata (dalam melakukan reshuffle kabinet),” kata Hendri saat memaparkan hasil survei di Jakarta kemarin.
Sebuah lembaga kemarin merilis survei terkait penilaian masyarakat terhadap kinerja Kabinet Kerja. Kali ini survei ditujukan pada masyarakat kelas menengah hingga atas yang tinggal di kawasan segitiga emas Jakarta, yakni Sudirman, Thamrin, dan Kuningan. Dengan metode purposive sampling atau cara mengetahui persepsi profesional tertentu, 250 responden mendapatkan pertanyaan kritis tentang kinerja Kabinet Kerja.
Survei ini dilakukan mulai 26 Mei sampai 3 Juni 2015. Hasilnya, berbagai masalah yang paling disoroti adalah tidak terurainya kemacetan, harga kebutuhan pokok yang tinggi, melemahnya rupiah, dan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terus naik. Persepsi itu membuat 58,8% masyarakat kurang puas, dan hanya 30,8% yang merasa cukup puas dengan pemerintahan sekarang.
Faktor ketidakpuasan itu kemudian membuat 60,4% responden menginginkan adanya reshuffle kabinet, 38% tidak perlu, dan 1,6% abstain. Selanjutnya, reshuffle juga dianggap suatu yang mendesak dengan angka mencapai 67,5%, kemudian hanya 14,9% yang menilai kurang mendesak. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mendapat penilaian yang buruk. Hanya 40,4%responden yang ingin putri Megawati Soekarnoputri itu dipertahankan. Sebaliknya 59,6% responden ingin Puan dikeluarkan dari Kabinet Kerja.
Menteri lain yang mendapat nilai minim adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang hanya mendapat nilai 47,6%. Adapun Menko Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mendapat nilai 49,2%. Sebaliknya, Susi Pudjiastuti yang memimpin Kementerian Perikanan dan Kelautan mendapat nilai tertinggi. Sebanyak 80,4% responden ingin agar Presiden Jokowi mempertahankan pemilik armada Susi Air tersebut. “Ini (menteri Susi) yang paling tinggi,” kata Hendri.
Beberapa menteri lain yang mendapat nilai tinggi adalah Menteri Sekretaris Kabinet Pratikno (71%), Menteri Kesehatan Nila Moeloek (68,4%), Mendikbud Anies Baswedan (66%), Menteri Perindustrian Saleh Husin (65,2%), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (64,4%), dan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel (57,2%). Lebih jauh Hendri mengungkapkan, kunci agar citra Jokowi baik di mata rakyat, salah satunya berani mencopot Puan Maharani dari Kabinet Kerja.
Sebaliknya, 59,6% ingin Puan diganti sosok yang lebih mumpuni. Hanya yang jadi pertanyaan adalah soal keberanian Jokowi dalam mengambil langkah tersebut, mengingat kuatnya dukungan politik yang ada untuk Puan. Hendri menambahkan, Presiden Jokowi harus menempatkan dirinya sebagai pemegang kekuasaan yang punya hak untuk merombak kabinet. Jika tidak dilakukan, citranya sebagai petugas partai akan semakin menguat.
“Berani enggak itu. (Jokowi) harus menempatkan dirinya sebagai presiden, bukan petugas partai. Kalau menempatkan diri sebagai presiden maka itu hak dia (Puan) untuk reshuffle,” tandasnya. Sementara itu, Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai setidaknya ada empat menteri di Kabinet Kerja yang layak di-reshuffle, setelah mereka menyerahkan laporan kerja selama enam bulan kepada Presiden Jokowi.
Mereka adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, juga dirasa yang akan dirombak oleh Presiden Jokowi. “Sejak kemarin memang reshuffle telah didorong oleh sejumlah pihak, Namun,reshuffle tetap di tangan Presiden,” tuturnya saat dihubungi. Selain itu, menurut Ray, menteri yang layak diganti dari Kabinet Kerja adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi , yang tidak memiliki program jelas meski memiliki niat untuk merevolusi PSSI dan sepak bola Indonesia.
“Saya setuju langkah dia (menpora) melakukan revolusi terhadap PSSI. Cuma yang saya tak paham, ini ka n enggak ada jangka waktunya dalam pembenahan. Misalkan dalam setahun atau dua tahun itu selesai, ini kan tidak ada, kasihan para pemain kita,” ungkapnya.
Terakhir, Ray berpendapat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi yang layak masuk perombakan kabinet Presiden Jokowi. Menurut Ray, menteri yang satu ini selalu ingin tampil mencari panggung dalam setiap momentum, padahal itu bukan ranah dan tanggung jawab dia sebagai Menpan-RB. “Terus Yuddy Chrisnandi yang kurang memuaskan. Ini reformasi birokrasi seperti apa? Yuddy ini hanya kerja-kerja pencitraan,” sambung Ray.
Rapat KIH dengan Presiden
Sekjen DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella membenarkan adanya jadwal pertemuan antara pimpinan partai dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Presiden Jokowi pekan depan. Diakuinya, dalam pertemuan nanti bakal banyak hal yang dibicarakan, termasuk kemungkinan reshuffle kabinet.
“Yang pasti tidak hanya satu soal yang dibahas, tapi banyak hal yang menarik termasuk soal dana aspirasi, reshuffle kabinet, soal perkembangan ekonomi, masalah pelabuhan, dan lainlain,” katanya. Namun jika pembahasan soal reshuffle kabinet, Rio memastikan bahwa posisi partai di KIH sifatnya pasif atau sekadar memberikan masukan. Adapun keputusan sepenuhnya ada di tangan Presiden selaku pemegang hak prerogatif.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan bisa jadi laporan kerja para menteri nantinya dijadikan dasar untuk melakukan reshuffle . Namun, apa pun yang keputusan Presiden terkait itu pihaknya tidak dalam posisi mendesak ataupun mendorong-dorong karena hal itu merupakan hak prerogatif presiden. “Namun, setidaknya dari laporan kinerja para menteri nantinya Presiden bisa melihat mana yang hanya rajin pencitraan dan mana yang memang benar-benar bekerja.
Kalau itu sudah dievaluasi, keputusannya ada di tangan presiden untuk mengambil langkah apakah itu reshuffle atau tidak,” katanya. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap Presiden Jokowi tidak menjadikan wacana evaluasi atau penilaian kerja menteri secara demonstratif, yang kemudian menjadi konsumsi publik. “Kalau memang ada penilaian, evaluasi saja secara internal, kalau mau ada yang dipecat ya tinggal pecat. Tidak usah ada ancaman dan polemik di luar,” kata Fadli.
Namun, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, menilai Presiden Jokowi belum akan melakukan reshuffle. Reshuffle, dikatakan Gun Gun, takkan terjadi dalam waktu dekat ,meski Jokowi telah menerima seluruh laporan dari para menterinya. Menurut dia, Presiden Jokowi dalam kurun waktu sekarang masih mencari keseimbangan politik.
“Dalam prediksi saya, (reshuffle) tak akan dilakukan dalam waktu dekat, karena Jokowi juga tahu persis dia sedang mencari titik keseimbangan politik,” tuturnya. Menurut dia, saat ini tidak memungkinkan pemerintah mengurusi banyak hal, karena itu kemungkinan besar setelah satu tahun baru ada perombakan kabinet. Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla menyatakan perombakan kabinet akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada waktunya. ”Nantilah itu (reshuffle) ada waktunya. Nanti,” kata Wapres.
Wacana perombakan susunan menteri-menteri Kabinet Kerja menguat setelah Presiden meminta para pembantunya untuk mengumpulkan laporan kerja evaluasi selama enam bulan terakhir. Namun, belum ada pernyataan resmi baik dari Presiden maupun Wapres, apakah laporan evaluasi tersebut berpengaruh pada perombakan susunan Kabinet Kerja atau tidak. Hanya, Presiden Jokowi mengungkapkan evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja setiap kementerian.
“Perkembangan setiap hari, setiap bulan, dan setiap minggu saya ikuti terus,” katanya. Menurut Presiden, perkembangan baik maupun buruk memang wajar ditemukan. Namun, hal itu harus dicarikan solusinya sehingga menjadi lebih baik. “Ya, ada (nilai) merah, kuning, ijo (hijau), biasa. Saya akancekdengan cara saya sendiri,” paparnya.
Rahmat sahid/ okezone/ant
(ars)
Explore More