Waspadai Peningkatan Inflasi

JAKARTA - Komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf mengingatkan kemungkinan terjadinya inflasi yang tinggi pada awal Ramadan hingga hari raya Lebaran nanti.

Itu sebagai akibat meningkatnya permintaan berbagai komoditas, terutama komoditas pangan. Oleh karena itu pemerintah diminta melakukan pengontrolan lebih ketat untuk mencegah hal itu terjadi. ”Kemungkinan terjadi saat Juni hingga Juli dengan tekanan permintaan yang begitu tinggi, khususnya untuk komoditas pangan. Memang komoditas pangan ini penyumbang inflasi tertinggi berdasarkan indeks harga konsumen (IHK).

Kalau ini tidak bisa dikendalikan pemerintah, inflasi bisa lebih tinggi lagi,” ujar Syarkawi pada diskusi bertema ”Ekonomi di Bulan Ramadan hingga Lebaran” kemarin di Jakarta. Untuk mengontrol terjadinya inflasi yang tinggi, pemerintah diminta memaksimalkan kinerja Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID) di setiap provinsi.

”TPID itu kan gabungan antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan kepolisian. Nah itu yang harus dimaksimalkan perannya,” katanya menyarankan. Sementaraitu, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya menilai pemerintah saat ini berbeda dengan sebelumnya yang bisa mengendalikan inflasi dengan sangat baik.

Menurutnya, saat ini pemerintah terkesan panik dalammenghadapisetiapsituasi. ”Mungkin menteri sekarang bisa berkonsultasi bagaimana agar suplai bahan pokok berjalan dengan baik dan tidak ada kenaikan harga yang sangat signifikan. Ini masih ada waktu karena masih minggu pertama di bulan Ramadan,” ujar Berly pada diskusi yang sama.

Meskipundemikian, Berlyberharap langkah yang diambil pemerintah saat ini adalah langkah strategis, bukan langkah panik. Dia juga menyarankan agar semua tim ekonomi pemerintahan Jokowi-JK dikonsolidasikan untuk menghindari inflasi yang tinggi, terutama menjelang Idul Fitri nanti. ”Tim ekonomi Jokowi harus dikonsolidasi karena kinerja mereka selama ini tergolong buruk,” ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada tiga kementerian yang perlu disoroti karena kinerjanya buruk. Kementerian Perindustrian dibandingkan tahun lalu kontribusinya terhadap pertumbuhan menurundari 1% menjadi0,85%. Kemudian Kementerian Pertanian tahun lalu pertumbuhannya 0,7%, sekarang menurun 0,53%. Terakhir Kementerian Perdagangan dari 0,8% menjadi 0,5%.

Hasyim ashari