Ditanya Soal Isu Reshuffle, Ini Reaksi Luhut Panjaitan
Ditanya Soal Isu Reshuffle, Ini Reaksi Luhut Panjaitan
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan enggan mengomentari isu perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut dia, perombakan kabinet adalah hak prerogratif presiden. "Ya tanya Presiden," kata Luhut di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (19/6/2015).
Terkait kemarahan Presiden Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok pada Rabu, 17 Juni 2015 lalu, Luhut mengatakan itu menjadi bagian dari penilaian presiden terhadap bawahannya.
"Itu bukan marah-marah. Saya berkali-kali katakan seaport, airport inefficiency besar Rp744 triliun. Presiden punya target pemerintah punya target setengahnya kita potong sehingga bisa hemat Rp30 milliar dollar dalam waktu lima tahun ke depan. Sekarang itu Presiden melihat inefficiency di pelabuhan-pelabuhan," terang Luhut.
Meski Presiden Jokowi telah menerima laporan kinerja dari seluruh menterinya, Luhut menegaskan tidak mengetahui langkah apa yang akan diambil mantan Wali Kota Solo tersebutm termasuk soal perombakan menteri pasca Lebaran.
"Kalau soal itu saya tidak tahu," tuturnya.
Pada Kamis 18 Juni 2015 Presiden Joko Widodo meminta 34 menterinya mengumpulkan laporan. Laporan yang dikumpulkan melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto itu berisi hasil kinerja selama enam bulan dan rencana enam bulan ke depan.
"Seluruhnya sudah, 34 kementerian sudah menyerahkan semuanya, saya serahkan jam 16.45 WIB," ujar Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 18 Juni 2015.
PILIHAN :
Jokowi Kantongi Laporan Kerja Menteri, Akankah Ada Reshuffle?
Seskab Serahkan Seluruh Laporan Kinerja Menteri ke Jokowi
Menurut dia, perombakan kabinet adalah hak prerogratif presiden. "Ya tanya Presiden," kata Luhut di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (19/6/2015).
Terkait kemarahan Presiden Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok pada Rabu, 17 Juni 2015 lalu, Luhut mengatakan itu menjadi bagian dari penilaian presiden terhadap bawahannya.
"Itu bukan marah-marah. Saya berkali-kali katakan seaport, airport inefficiency besar Rp744 triliun. Presiden punya target pemerintah punya target setengahnya kita potong sehingga bisa hemat Rp30 milliar dollar dalam waktu lima tahun ke depan. Sekarang itu Presiden melihat inefficiency di pelabuhan-pelabuhan," terang Luhut.
Meski Presiden Jokowi telah menerima laporan kinerja dari seluruh menterinya, Luhut menegaskan tidak mengetahui langkah apa yang akan diambil mantan Wali Kota Solo tersebutm termasuk soal perombakan menteri pasca Lebaran.
"Kalau soal itu saya tidak tahu," tuturnya.
Pada Kamis 18 Juni 2015 Presiden Joko Widodo meminta 34 menterinya mengumpulkan laporan. Laporan yang dikumpulkan melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto itu berisi hasil kinerja selama enam bulan dan rencana enam bulan ke depan.
"Seluruhnya sudah, 34 kementerian sudah menyerahkan semuanya, saya serahkan jam 16.45 WIB," ujar Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 18 Juni 2015.
PILIHAN :
Jokowi Kantongi Laporan Kerja Menteri, Akankah Ada Reshuffle?
Seskab Serahkan Seluruh Laporan Kinerja Menteri ke Jokowi
(dam)
Explore More