Berkicau di Twitter, Demokrat Manut SBY Soal Dana Aspirasi
Berkicau di Twitter, Demokrat Manut SBY Soal Dana Aspirasi
A
A
A
JAKARTA - Polemik usulan program dana aspirasi sebesar Rp20 miliar untuk setiap anggota DPR terus berlanjut. Setelah sebelumnya memilih menunggu putusan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fraksi Partai Demokrat mengisyaratkan akan melakukan penolakan.
Hal tersebut tampak dari kicauan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui akun Twitternya. Dalam kicauannya, SBY mengingatkan potensi kerusakan sistem lantaran besarnya alokasi dana aspirasi.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, kicauan SBY seakan-akan dapat menjadi acuan bagi Fraksi Partai Demokrat dalam menentukan sikap tentang dana aspirasi ini. Apakah menolak atau pun menerimanya.
"Apa yang disampaikan Pak SBY adalah pegangan Fraksi Partai Demokrat. Jadi yang nanti disampaikan fraksi, yang di Twitter adalah menjadi dasar yang disampaikan ke DPR," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2015).
Wakil Ketua DPR ini menegaskan, sejak tahun 2010, Partai Demokrat secara konsisten menolak usulan dana aspirasi yang nilainya mencapai Rp15-20 miliar bagi setiap anggota di dapilnya masing-masing.
"Ini kalau kita baca secara runut, tahun 2010 Pak SBY belum setuju dengan dana aspirasi tersebut, karena ada beberapa faktor. Tapi APBN itu domainnya usulan dari pemerintah, bukan dari DPR. DPR hanya mengusulkan. Harus sesuai dengan peraturan yang ada, apakah sekarang aturannya sudah runut?" jelas Agus.
Dalam konferensi pers yang digelar sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat menyatakan belum menentukan sikap soal dana aspirasi. Partai berlambang bintang segitiga ini justru meminta pemerintah lebih transparan dan memegang kendali soal dana aspirasi tersebut.
Padahal, dana aspirasi tersebut murni usulan DPR yang tertuang dalam Pasal 80 huruf J Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3).
"Sikap Partai Demokrat saat ini adalah meminta pemerintah memberikan penjelasan posisinya dalam masalah ini. Dihadapkan fakta objektif kelesuan ekonomi dan menurunnya daya beli rakyat yang membutuhkan prioritas kebijakan pemerintah," kata Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Senin 15 Mei 2015.
PILIHAN:
Lukman Edy Beri Formula Hindari Penyelewengan Dana Aspirasi
Formappi Nilai Dana Aspirasi DPR Sulit Diawasi
Hal tersebut tampak dari kicauan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui akun Twitternya. Dalam kicauannya, SBY mengingatkan potensi kerusakan sistem lantaran besarnya alokasi dana aspirasi.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, kicauan SBY seakan-akan dapat menjadi acuan bagi Fraksi Partai Demokrat dalam menentukan sikap tentang dana aspirasi ini. Apakah menolak atau pun menerimanya.
"Apa yang disampaikan Pak SBY adalah pegangan Fraksi Partai Demokrat. Jadi yang nanti disampaikan fraksi, yang di Twitter adalah menjadi dasar yang disampaikan ke DPR," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2015).
Wakil Ketua DPR ini menegaskan, sejak tahun 2010, Partai Demokrat secara konsisten menolak usulan dana aspirasi yang nilainya mencapai Rp15-20 miliar bagi setiap anggota di dapilnya masing-masing.
"Ini kalau kita baca secara runut, tahun 2010 Pak SBY belum setuju dengan dana aspirasi tersebut, karena ada beberapa faktor. Tapi APBN itu domainnya usulan dari pemerintah, bukan dari DPR. DPR hanya mengusulkan. Harus sesuai dengan peraturan yang ada, apakah sekarang aturannya sudah runut?" jelas Agus.
Dalam konferensi pers yang digelar sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat menyatakan belum menentukan sikap soal dana aspirasi. Partai berlambang bintang segitiga ini justru meminta pemerintah lebih transparan dan memegang kendali soal dana aspirasi tersebut.
Padahal, dana aspirasi tersebut murni usulan DPR yang tertuang dalam Pasal 80 huruf J Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3).
"Sikap Partai Demokrat saat ini adalah meminta pemerintah memberikan penjelasan posisinya dalam masalah ini. Dihadapkan fakta objektif kelesuan ekonomi dan menurunnya daya beli rakyat yang membutuhkan prioritas kebijakan pemerintah," kata Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Senin 15 Mei 2015.
PILIHAN:
Lukman Edy Beri Formula Hindari Penyelewengan Dana Aspirasi
Formappi Nilai Dana Aspirasi DPR Sulit Diawasi
(kri)
Explore More